Garuda - Garba Rujukan Digital

Dekonstruksi Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim Ubaidillah, M Hasan
Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist Vol 2 No 1 (2019): 2019
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/albayan.v2i1.541

Syariah merupakan derivasi dari agama Islam yang lahir dari penafsiran terhadap teks yang terdapat dalam Al-qur’an dan as-sunnah. Sebagai sebuah produk dalam penafsiran, penetapan syariah dipengaruhi oleh corak sosiologis dan kondisi politik kapan dan dimana syariah tersebut ditetapkan. Oleh karenanya, menerapkan syariah yang dibangun pada abad ke-7 ke abad 21 merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Upaya pembaharuan yang dilakukan terhadap syariah acapkali dinilai sebagai bentuk sekularisasi yang berusaha mengaburkan nilai-nilai dan moral yang terkandung dalam agama. Penelitian ini berusaha menempatkan dekonstruksi syariah yang digagas oleh Abdullah Ahmed Al-Naim sebagai sebuah gagasan baru dalam pembaharuan hukum Islam yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang muncul, terkait dengan penerapan hukum publik Islam. Penelitian ini bertumpu pada pembahasan mengenai : dekonstruksi syariah, konteks sosial dan metodologi yang digunakan Abdullah Ahmed Al Naim, dan dekonstruksi syariah dalam menjawab permasalahan di bidang hukum publik Islam.

PAR (Participatory Action Research): Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Desa Kunjorowesi Umayyah, Ummu; Ubaidillah, M Hasan
Jurnal Abdidas Vol. 4 No. 6 (2023): December, Pages 457 - 580
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v4i6.879

Permasalahan sampah menjadi hal yang sangat kompleks, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kesehatan manusia, mengganggu kenyamanan masyarakat dan merusak estetika lingkungan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang tepat masih menjadi masalah yang sangat krusial, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah yang tepat dan membangun kerja sama antara masyarakat dan perangkat desa di Dusun Sekantong Desa Kunjorowesi agar terciptanya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Metode: Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli-09 Agustus 2023 yang bertempat di Dusun Sekantong Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro. Metode Kegiatan ini dilakukan dengan metode PAR (Participatory Action Research) yang fokus pada pendampingan masyarakat untuk mengetahui atau mengenali masalah yang ada dengan cara melakukan observasi, diskusi, wawancara dengan masyarakat melalui materi pada cakupan berupa Mapping, Transektoral, Diagram Alur, Matrix Rangking, Trand And Change, Pohon Masalah hingga Pohon Harapan. Hasil: hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa upaya pengelolaan sampah di Dusun Sekantong Desa Kunjorowesi berjalan dengan baik melalui penyuluhan pengelolaan sampah, pengadaan tempat sampah dan pengadaan plang sampah.

KONTRIBUSI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN INDUSTRI HALAL Ubaidillah, M Hasan; Ningtyas, Mega Ayu
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol 4 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i1.969

The enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, so that the submission of halal certification by producers is mandatory. The provisions regarding the obligation of halal certification for all products are stated in Article 4 which states that: "Products entering, circulating and traded in the territory of Indonesia must be halal certified". The enactment of this Law is 5 years from the time the Law is enacted. So, in 2019 is the time for the implementation of the regulation which results in all products, including food products, having to be halal certified. Therefore, this study aims to analyze the contribution of the Indonesian Ulema Council (MUI) of East Java Province in developing the halal industry through the role of the MUI Fatwa Commission during the period 2022-2024. In this context, this study explores how the two institutions influence the development of the halal industry in East Java, especially in terms of issuing halal fatwas, product certification, and empowerment and assistance to industry players, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The method used in this study is the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. Data collected through literature and field studies, namely data sources obtained from interview research on the elite of the East Java MUI, community leaders and business actors. The results of the study indicate that the MUI Fatwa Commission has a strategic role in providing a legal basis and fatwa that serves as a guideline for the community and industry players in ensuring that their products are in accordance with Islamic law principles. On the other hand, LPPOM MUI functions as an institution that manages the halal certification process, provides education and training for business actors, and supervises products that have been halal certified.However, this study also identified a number of challenges faced in efforts to develop the halal industry in East Java, such as the limited number of trained halal auditors, the high cost of certification for SMEs, and the lack of public understanding regarding the importance of halal products. However, MUI's contribution to developing the halal industry in East Java has proven significant, both in improving the quality of halal products and in strengthening the competitiveness of local industries in national and international markets. The suggestion from this assistance is for the MUI of East Java Province to increase human resource capacity, simplify halal certification procedures for SMEs, and strengthen socialization programs to the community about the importance of choosing halal products. Thus, it is hoped that the halal industry in East Java can develop more rapidly and provide a positive impact on the regional economy and the welfare of the people.

Beyond the Veil: Deconstructing Gender Activism and Islamic Identity in Post-Secular Public Spaces among Muslim Women in Indonesia Setiyani, Wiwik; Hidayati, Nuril; Nurhairunnisa; Ubaidillah, M. Hasan
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17202

This study investigates how Muslim women navigate their Islamic identity, engage in gender activism, and operate within post-secular public spaces. By applying semiotic principles, it examines how female activists challenge traditional religious norms and societal expectations to develop polysemic expressions of Islamic identity. By interviewing and analyzing four leading Indonesian Muslim women activists, highlight how these women redefine their roles within religious and societal contexts through activism. Reshaping public perceptions of non-hijabi Muslim women activists. The findings reveal that; [1], gender is not a static category but something negotiated and shaped through actions and reinterpretation of identity in socio-religious contexts. It underscores the dynamic nature of activism, where hijab is reinterpreted not as a rigid religious mandate but as a fluid cultural mandate. [2], activists employ traditional and innovative markers to articulate their identities, challenging the hegemonic narrative imposed by religious and political authorities. The fact that Islamic identity coexists with modernity and inclusivity. In conclusion, this paper contributes to a nuanced understanding of the evolving roles of Muslim women activists. [Penelitian ini mengkaji bagaimana perempuan Muslim menavigasi identitas keislaman mereka, aktif sebagai aktitvis gender, dan di ruang publik pasca-sekuler. Dengan menerapkan prinsip semiotika, riset ini mempelajari bagaimana para aktivis perempuan menantang norma agama tradisional dan ekspektasi masyarakat guna mengeksplor ekspresi identitas Islam yang bersifat polisemik. Melalui wawancara dan analisis terhadap empat aktivis perempuan terkemuka Indonesia, penelitian menyoroti bagaimana para perempuan tersebut meredefinisi peran mereka dalam konteks agama dan sosial melalui aktivisme, sekaligus mendekonstruksi persepsi publik terhadap aktivis muslimah yang tidak berhijab. Temuan menunjukan: [1], gender bukan kategori statis, melainkan sesuatu yang bisa dinegosiasikan dan dibentuk melalui tindakan dan reinterpretasi dalam konteks socio-religious. Menegaskan bahwa aktivisme bersifat dinamis, dimana hijab tidak tidak lagi dimaknai sebagai kewajiban agama yang kaku tetapi mandat budaya yang fleksibel/luwes. [2], Para aktivis memanfaatkan simbol tradisional dan inovatif untuk mengartikulasi identitas mereka. Menantang narasi hegemoni otoritas agama dan politik. Karena sejatinya identitas Islam dapat berdampingan dengan modernitas dan inklusivitas. Pada akhirnya, paper ini berkonstribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran muslimah yang terus berkembang dalam aktivisme.]

Analisis Perkembangan Makna Talfiq Dalam Konteks Politik Ubaidillah, M Hasan
Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist Vol 6 No 2 (2023): Juni
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/albayan.v6i2.423

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmah lil alamin. Artinya, kehadiran Islam ke muka bumi ini tidak menmbawa mad}arrah ataupun mashaqqah bagi pemeluknya, melainkan membawa mas}lah}ah dan manfaat. Hal ini dapat kita buktikan dengan beberapa ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang ira>dah Allah akan adanya kemudahan bagi umat manusia disamping adanya hukum yang ditentukan oleh Alah SWT sebagai alternatif bagi manusia. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa al-Qur’an yang sebagian isinya merupakan hukum-hukum yang menjadi takli>f bagi umat manusia baik yang berupa ‘aqi>dah, akhla>q, maupun hukum mu‘a>malah tentunya tidak memberatkan atau mempersulit umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perkembangan Makna TalfiQ . Data penelitian diperoleh dari Al-Quran dan Hadis.

Dekonstruksi Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim Ubaidillah, M Hasan
Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist Vol 2 No 1 (2019): Januari
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/albayan.v2i1.541

Syariah merupakan derivasi dari agama Islam yang lahir dari penafsiran terhadap teks yang terdapat dalam Al-qur’an dan as-sunnah. Sebagai sebuah produk dalam penafsiran, penetapan syariah dipengaruhi oleh corak sosiologis dan kondisi politik kapan dan dimana syariah tersebut ditetapkan. Oleh karenanya, menerapkan syariah yang dibangun pada abad ke-7 ke abad 21 merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Upaya pembaharuan yang dilakukan terhadap syariah acapkali dinilai sebagai bentuk sekularisasi yang berusaha mengaburkan nilai-nilai dan moral yang terkandung dalam agama. Penelitian ini berusaha menempatkan dekonstruksi syariah yang digagas oleh Abdullah Ahmed Al-Naim sebagai sebuah gagasan baru dalam pembaharuan hukum Islam yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang muncul, terkait dengan penerapan hukum publik Islam. Penelitian ini bertumpu pada pembahasan mengenai : dekonstruksi syariah, konteks sosial dan metodologi yang digunakan Abdullah Ahmed Al Naim, dan dekonstruksi syariah dalam menjawab permasalahan di bidang hukum publik Islam.

MANFAAT WAKAF TUNAI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMMAT Ubaidillah, M. Hasan
El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) Vol. 2 No. 2 (2012): October
Publisher : Islamic Economics Department, Faculty of Islamic Economics and Business, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/elqist.2012.2.2.311-336

Waqf is part of Islamic economics system development that really potential as one of instrument to empowering economy of Islamic people. waqf can include as jariyah's charitable wichs is the reward never hangs up, although someone who gives waqf passed away. To the effect main investment waqf fund is subject to be optimize asset waqf function as medium to increase life quality and human's resource life. One of kind waqf is cash waqf. Cash waqf as smooth asset. The management cash waqf that professional shall, transparent and gets responsibility. Reliable institutes and criterion pock to bring off cash waqf is Syari's financial institutions . With involve Syariah's financial institution in waqf's management cash, therefore besides productive, waqf will can be invested to various investment type that advantages. Cash waqf constitutes one of sector element voluntary one that strongest deep Islamic. Cash waqf also give model mutual fund via mobilization lents fund tilled immortal through professionalism daring that trust in fund management -the. Forwards, waqf as one of voluntary fund in Islam will can become owner Islam trust, which is most composes fair society.

REINTERPRETASI MAKNA SHATR AL-MASJID AL-HARAM Ubaidillah, M. Hasan
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 2 No. 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i1.276

Secara substansial, kajian ini lebih difokuskan kepada kajian fiqh al-muqaranah (fikih perbandingan) kaitannya dengan makna shatr al-masjid al-haram sebagaimana yang dikemukakan oleh fukaha empat madzhab (al-madhahib al-arba‘ah). Oleh karena itu, kajian ini diberi judul “Pemakanaan Terhadap Kata shatr al-masjid al-haram Dalam Perspektif Fukaha: “Studi Analisis Astronomi”. Kajian ini dimaksudkan untuk memahami ragam pandangan fukaha terkait dengan makna shat}r al-masjid al-h}ara>m tersebut, dan sekaligus untuk dapat menentukan qawl yang rajih (unggul) dan mu‘tamad (kuat) dari beberapa pandangan fukaha yang ada berdasarkan hasil analisis secara astronomis. Adapun hal yang melatar belakangi Penulis untuk menjadikan topik ini sebagai obyek bahasan utama dalam kajian ini adalah munculnya dua statemen fukaha yang bersifat kontradiktif terkait penentuan arah kiblat yang kemudian tercermin dalam fatwa Majelis Ulama’ Indonesia dengan munculnya fatwa No. 3 tahun 2010 dan No. 5 tahun 2010. Dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, maka kajian ini menggunakan model atau metode deskiptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber primer yaitu kutub al-fiqh ‘ala al-madhahib al-arba‘ah yang terkait dengan bahasan seputar penentuan arah kiblat, disamping pula merujuk kepada kutub al-tafsir yang kajiannya lebih mengarah kepada teoritis fiqhiyyah. Disamping itu, guna kepentingan analisis terhadap ragam pandangan fukaha, Penulis juga menelaah secara intensif terhadap berbagai literatur astronomis Dalam kajian ini, telah didapatkan beberapa temuan studi, yaitu (1) terdapat dualisme pemaknaan terhadap kata shatr al-masjid al-haram yaitu ‘ayn al-ka‘bah dan jihat al-ka‘bah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh fukaha (2) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kedua pandangan fukaha tersebut dengan menjadikan ilmu astronomi sebagai insrumen analisisnya, maka diperoleh qawl (pendapat) yang rajih (unggul) dan mu‘tamad (kuat) yaitu paradigma fukaha Shafi‘iyyah dan Hanabilah karena lebih tepat, akurat, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks kekinian. Dengan merujuk kepada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makna shat}r al-masjid al-haram dapat diinterpretasikan sebagai ‘ayn al-ka‘bah dan jihat al-ka‘bah. Setelah dilakukan analisis terhadap kedua pandangan fukaha dengan menggunakan ilmu astronomi sebagai instrumen analisisnya, maka pandangan yang arjah dan aqwa ialah pandangan fukaha Shafi‘iyyah dan Hanabilah. Mengingat banyaknya issue aktual yang berkembang di masyarakat tentang perubahan dan pergeseran arah kiblat yang terjadi di beberapa masjid di Indonesia, maka sebaiknya Takmir Masjid atau pihak lain yang berwenang untuk melakukan koreksi dan perhitungan ulang tentang arah kiblat dari masjid yang menjadi otoritasnya agar dapat melaksanakan salat dengan menghadapkan arahnya ke ‘ayn al-ka‘bah secara tepat, dan dapat melaksanakan perintah Allah SWT secara lebih sempurna dan relevan dengan iradahNya.

PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH: (Studi Analisis Usul Fiqh dan Maqasid al-Shari‘ah) Ubaidillah, M Hasan
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 1 No. 1 (2022): JANUARI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v1i1.402

Pada dasarnya, diskursus keagamaan seputar penetapan awal bulan qamariyyah ini lebih difokuskan kepada kajian fiqh al-muqa>ranah (fikih perbandingan) yang dikemukakan oleh fukaha empat madzhab (al-madha>hib al-arba‘ah). Oleh karena itu, kajian ini diberi judul “Penetapan awal bulan qamariyyah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih: “Studi Analisis Usul Fikih”. Kajian ini dimaksudkan untuk memahami ragam pandangan fukaha terkait dengan metode penentuan awal bulan qamariyyah, dan sekaligus untuk dapat menentukan qawl yang rajih} (unggul) dan mu‘tamad (kuat) dari beberapa pandangan fukaha yang ada berdasarkan hasil analisis usul fikih dan maqa>s}id sha>ri‘ah. Adapun hal yang melatar belakangi Penulis untuk menjadikan topik ini sebagai obyek bahasan utama dalam kajian ini adalah munculnya dua statemen fukaha yang bersifat kontradiktif terkait penentuan awal bulan qamariyyah yang kemudian tercermin dalam fatwa organisasi keagamaan di Indonesia. Dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, maka kajian ini menggunakan model atau metode deskiptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber primer yaitu kutub al-fiqh ‘ala al-madhahib al-arba‘ah yang terkait dengan bahasan seputar penentuan awal bulan qamariyah, disamping pula merujuk kepada kutub al-tafsir yang kajiannya lebih mengarah kepada teoritis fiqhiyyah. Disamping itu, guna kepentingan analisis terhadap ragam pandangan fukaha, Penulis juga menelaah secara intensif terhadap berbagai literatur astronomis. Dalam kajian ini, telah didapatkan beberapa temuan studi, yaitu (1) terdapat dualisme pemaknaan terhadap kata “rukyat” yaitu ru’yat al-hilal bi al-fi‘li dan ru’yat al-hilal bi al-‘ilmi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh fukaha (2) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kedua pandangan fukaha tersebut dengan menjadikan usul fikih dan maqa>sid shari>‘ah sebagai insrumen analisisnya, maka diperoleh qawl (pendapat) yang rajih} (unggul) dan mu‘tamad (kuat) yaitu paradigma fukaha Shafi‘iyyah dan H{ana>bilah karena lebih tepat, akurat, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks kekinian.

ANALISIS HADITH AHKAM BERBASIS WASIAT WAJIBAH Ubaidillah, M Hasan
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 1 No. 2 (2022): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v1i2.403

Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia disertai dengan perasaan senang dan bahagia. Terlebih jika dihadapkan dengan harta, maka perasaan senang dan bahagia tersebut akan semakin bertambah. Akan tetapi, perasaan senang dan bahagia tersebut suatu saat akan pupus manakala manusia memasuki usia lanjut dan tentunya sisa umurnya semakin sedikit. Sekalipun manusia sudah mendekati ajalnya, tetapi mereka masih berkeinginan untuk memberikan harta yang dimilikinya tersebut kepada orang lain yang disenanginya baik karena keturunannya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Pengalihan hak kepemilikan harta terhadap orang lain pasca meninggalnya pihak pemilik harta, dimungkinkan melalui jalan waris dan bisa juga karena ada wasiat. Dalam perspektif hukum Islam, baik waris maupun wasiat mendapatkan legalitas formal. Hal ini dikarenakan adanya tabiat atau naluri manusia untuk mengalihkan hartanya kepada orang lain baik anggota keluarganya maupun orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan demi terpeliharanya harta tersebut disamping juga karena adanya nass-nas shar‘i yang melegitimasinya. Namun, demi kepentingan efektifitas dan efisiensi pembahasan dalam makalah ini, penulis lebih memfokuskan kajiannya terhadap wasiat mulai dari definisi wasiat, hukum berwasiat, berwasiat kepada ahli waris, perkembangan makna wasiat, dan hal-hal lain yang ada kaitannnya dengan pembahasan wasiat.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search