Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PABEAN UDIK DALAM PEMBERDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA PABEAN UDIK Juliasnyah, Rizki Ilham; Natsir, Luthfi Faisal; Pangestu, Maulana Adi
aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.108

Abstract

ABSTRAK Pabeanudik adalah sebuah desa di kecamtan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kondisi Desa Pabeanudik terletak di pesisir pantai Laut Jawa, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini mengulas tentang partisipasi masyarakat Desa Pabean Udik dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pabean Udik. Penelitian ini bertujuan untuk mengekspose kebenaran yang ada di Desa Pabean Udik bahwa rata – rata status matapencaharian masyarakat yang terdaftar di Kartu Tanda Penduduk adalah nelayan, tetapi kenyataannya banyak masyarakat di Desa Pabeanudik yang tidak selalu bekerja sebagai nelayan ada juga yang tidak berprofesi sebagai nelayan tapi berstatus resmi di Kartu Tanda Penduduk sebagai nelayan. Kepala Desa Pabeanudik menilai masyarakat yang bekerja sebagai nelayan masih dikatakan kurang dalam aspek Sumber Daya Manusia, dikarenakan faktor kebudayaan turun – temurun masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan tersebut. Masalah tingkat kurangnya Sumber Daya Manusia masyarakat Desa Pabeanudik sangat berpengaruh bagi anak dan persepsi orang tua mengenai pendidikan anak di Desa Pabean Udik, umumnya hanya tingkat Sekolah Dasar. Dikarenakan pendapatan nelayan yang diperoleh setiap bulannya berbeda tergantung kondisi alam menjadi salah satu penyebab dari tingkat pendidikan para nelayan sangat rendah serta kesadaran terhadap pendidikan anak juga sangat minim. Mereka beranggapan sekolah bukan suatu hal yang menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaaan lebih baik. Umumnya nelayan didukung oleh kehidupan mereka yang konsumtif tidak beriorentasi kemasa depan, hal itu terlihat dalam kehidupan sehari–hari yang boros hanya memikirkan kehidupan sesaat saja. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersumber dari dua arah antara Pemerintah Desa Pabeanudik dan masyarakat Pabeanudik itu sendiri.
PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU Rindu, Melati Samudra; Natsir, Luthfi Faisal; Puspitasari, Ikke; Amaliya, Liya
aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.118

Abstract

Salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menjalankan pelayanan yang berkualitas maka pemerintah telah hadir ditengah-tengah masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yaitu administrasi kependudukan yang menjadi ranah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai perangkat daerah yang posisinya cukup sentral dikarenakan sering disibukkan dalam memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola pelayanan administrasi publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan bahwa Disdukcapil Kabupaten Indramayu sudah cukup baik dengan memberikan pola pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui digitalisasai dengan nama aplikasi “SI PANDAN AYU BERMARTABAT”, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dimanapun dan kapanpun dengan melalui aplikasi tersebut. Selain menggunakan aplikasi, upaya lain yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu yaitu melakukan kunjungan ke desa-desa yang cukup jauh secara jarak dengan kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan perihal administrasi kependudukan.
UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu) Natsir, Luthfi Faisal; Nabilah, IIm; Rhadhani, Khaeriyah
aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.125

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang locusnya di Kecamatan Indramayu. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Indramayu yaitu dengan menyediakan 7 lokasi tempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pedagang kaki lima yang bertempat di sport center, pasar mambo dan kuliner cimanuk.
DESIGNING A STAKEHOLDER ENGAGEMENT MODEL IN EDUCATIONAL POLICY DECISION-MAKING: A CRITICAL LITERATURE REVIEW Cahyanto, Iman; Natsir, Luthfi Faisal; Hidayat, Tofan
Edum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Edum Journal
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/edumjournal.v8i1.327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan melalui pendekatan kajian literatur kritis. Pengumpulan data fokus pada literatur yang bereputasi scopus. Hasil dari analisis terhadap lima artikel utama yang mengungkapkan bahwa keterlibatan stakeholders yang bersifat transformatif, terstruktur secara multi-level, dan berbasis bukti kontekstual menjadi faktor kunci dalam meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Model Transformative Stakeholder Engagement Framework (TSEF) yang diusulkan dalam studi ini mengintegrasikan prinsip kolaborasi substantif, tata kelola multi-level, berdasarkan data empiris lokal dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial. Model ini menawarkan pendekatan partisipatif yang adaptif terhadap dinamika sosial serta mampu menjawab kebutuhan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah menguji penerapan TSEF di berbagai konteks lokal Indonesia melalui studi lapangan berbasis metode campuran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kunci : keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan pendidikan, model transformative
Inovasi dan Kolaborasi di Tepi Laut: : Studi Kasus Pengembangan Wisata Malalayang Beach Walk Johannes, ayu widowati; Fahlevi, Ervin; Natsir, Luthfi Faisal; Santoso, Tina Karini Suciati; Manumpil, Prisilia
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance (In Progres)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v17i1.5361

Abstract

Malalayang Beach Walk (MBW) not only offers beach tourism but also provides facilities that can be used by the community to enjoy time with family. The location of MBW which is not far from the center of Manado City is the choice of the community to exercise while enjoying the sunset. This study aims to analyze the collaborative governance process according to the theory of Ansell and Gash (2008), this study uses a qualitative method, Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the development of the Malalayang Beach tourist location which was previously conventional, was reorganized by the government with a new face which of course became more beautiful and multi-functional. Innovation and collaboration in the development of MPW tourism have been going well, assessed from various indicators of collaborative governance such as face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process has been implemented and proven by each actor, but at the stage of sharing understanding, follow-up is needed by holding meetings between the private sector and the government to get the best solution. Collaborative Governance of the actors in the development of MBW tourism is a strategic effort so that an innovation can run according to expectations, each actor plays a role according to their respective roles.
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Mina Mandiri Glayem Di Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Rifa’i, Syaefudin; Natsir, Luthfi Faisal; Kartini, Mulyati
JPS: Journal of Publicness Studies Vol 2 No 3 (2025): Journal of Publicness Studies
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The empowerment of fishing communities is an essential effort to improve the welfare of coastal groups that remain socially and economically vulnerable. This study aims to identify the forms of community empowerment carried out through the Mina Mandiri Glayem Fishermen Group in Juntikedokan Village, Juntinyuat District, Indramayu Regency, as well as to analyze the inhibiting factors in its implementation. This research employed a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The findings show that fishermen empowerment has been implemented through institutional strengthening, the provision of fishing facilities such as boats, engines, and fishing gear, training and mentoring by fisheries extension officers, and marketing facilitation through the Glayem Fish Auction Place (TPI). These programs have improved fishermen’s capacities, expanded market access, and fostered collective awareness to cooperate in advancing group interests. However, the implementation of empowerment programs has not been fully optimal due to several obstacles, including limited capital and facilities, dependence on seasons and weather conditions, low human resource capacity, lack of continuous socialization and evaluation, weak inter-agency coordination, and resistance from some fishermen toward group institutions.
Inovasi dan Kolaborasi di Tepi Laut: : Studi Kasus Pengembangan Wisata Malalayang Beach Walk Johannes, ayu widowati; Fahlevi, Ervin; Natsir, Luthfi Faisal; Santoso, Tina Karini Suciati; Manumpil, Prisilia
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v17i1.5361

Abstract

Malalayang Beach Walk (MBW) not only offers beach tourism but also provides facilities that can be used by the community to enjoy time with family. The location of MBW which is not far from the center of Manado City is the choice of the community to exercise while enjoying the sunset. This study aims to analyze the collaborative governance process according to the theory of Ansell and Gash (2008), this study uses a qualitative method, Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the development of the Malalayang Beach tourist location which was previously conventional, was reorganized by the government with a new face which of course became more beautiful and multi-functional. Innovation and collaboration in the development of MPW tourism have been going well, assessed from various indicators of collaborative governance such as face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process has been implemented and proven by each actor, but at the stage of sharing understanding, follow-up is needed by holding meetings between the private sector and the government to get the best solution. Collaborative Governance of the actors in the development of MBW tourism is a strategic effort so that an innovation can run according to expectations, each actor plays a role according to their respective roles.
Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Di Kabupaten Indramayu Aryanie, Dinda Dewi; Natsir, Luthfi Faisal; Mulyati
JPS: Journal of Publicness Studies Vol 2 No 04 (2025): Journal of Publicness Studies
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus pekerja migran mejadi salah satu sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir. Kasus tersebut meliputi eksploitasi, perdagangan orang, dan terjadinya penipuan, kerja paksa, serta upah yang tidak dibayar oleh majikan atau agen. Kasus-kasus ini dipicu akibat dari minimnya lapangan kerja di dalam negeri, yang membuat sebagian masyarakat bekerja sebagai pekerja migran yang nekat menggunakan jalur ilegal alias non prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mencegah pekerja migran non prosedural di Kabupaten Indramayu, serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian, yaitu pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dilakukan melalui kegiatan pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pentingnya keberangkatan secara prosedural, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama lintas sektor. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya kesadaran masyarakat, intensifikasi sosialisasi di tingkat desa. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi dan pemberdayaan ekonomi. Aspek tersebut mencakup koordinasi yang lemah antarlembaga terkait, yang mengakibatkan perlindungan tidak komprehensif, dan pemberdayaan ekonomi yang tidak efektif, seperti sulitnya akses terhadap modal dan pelatihan, sehingga pekerja migran tetap rentan dan kembali pada masalah lama. Pentingnya penguatan pada kasus pekerja migran non-prosedural, agar upaya pencegahan migran non prosedural dapat terlaksana secara lebih optimal.
THE PHENOMENON OF ONLINE PROSTITUTION THROUGH THE MI-CHAT APPLICATION IN INDRAMAYU DISTRICT Natsir, Luthfi Faisal
Journal of Learning on History and Social Sciences Vol. 1 No. 7 (2024): Journal of Learning on History and Social Sciences
Publisher : PT. Antis International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/ejlhss.v1i7.729

Abstract

One of the social media applications that is misused as a tool for online prostitution transactions is Mi-chat or what the general public terms the "ijo" application, online prostitution using this application has spread to urban and rural communities. In 2022, it attracted the attention of the people of Indramayu Regency that there had been a case of murder in a boarding house committed by a consumer against a sex service provider due to an argument not being in accordance with the predetermined rates. The aim of this research is to determine the phenomenon of online prostitution through the Mi-Chat application in Indramayu Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of research conducted by researchers show that the phenomenon of online prostitution, prostitution activities in general, have a place or localization for carrying out prostitution activities, but this is different from online prostitution activities, in this case, through the Mi-chat application, prospective consumers can choose prospective prostitution service providers. make direct contact via search results on your mobile device, by first downloading the application on the Playstore which is free and can be accessed by the public