Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

TATA KELOLA WILAYAH IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 Reyfandi Joan Kawengian; Nurhikmah Nachwary; Sarah D. L. Roeroe
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kedudukan, serta fungsi Ibu Kota Nusantara dan untuk mengetahui dan memahami wewenang Presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, serta beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. 2. Wewenang presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai pemangku kebijakan utama pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara. Presiden menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kata Kunci : tata kelola, ibu kota negara
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYIMPANGAN KANDUNGAN PRODUK PANGAN PADA SAMPEL YANG DIAJUKAN KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK YANG BEREDAR DI PASARAN Jonatan Daud Ceivert Tumanduk; Merry Elisabeth Kalalo; Sarah D. L. Roeroe
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan merupakan bagian penting dari upaya negara menjamin hak atas keamanan dan kesehatan masyarakat. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur standar keamanan, mutu, dan kejujuran informasi produk pangan, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan kandungan yang merugikan konsumen yang berada pada posisi lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan kandungan produk pangan oleh BPOM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta pengawasan BPOM melalui tahap sebelum dan sesudah peredaran produk dengan pengujian laboratorium sebagai dasar penindakan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran BPOM, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan konsumen secara efektif. Kata Kunci: Perlindungan konsumen; Produk pangan; Penyimpangan kandungan; BPOM; Penegakan hukum.