Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Democracy and the Peoples’ Tribunal in Joko Widodo’s Era: A Study Based on Responsive Law Theory Syarif, Nawaz; Abdillah, Muhammad Torieq; Naufal, Yamani
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2026
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.vi.132806

Abstract

This research addresses the decline of democracy and rule of law in Indonesia under President Joko Widodo, characterized by political dynasties, judicial weakening, and laws favoring political power.itical power. These conditions led to the emergence of the Peoples’ Tribunal or Extraordinary Peoples’ Court as a public effort to demand substantive justice. The purpose of this study is to analyze the legitimacy of the Peoples’ Tribunal within Indonesia’s rule of law framework through Responsive Law Theory. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case study approaches. Data were collected from relevant regulations, court decisions, and scholarly literature, then analyzed using content analysis. The findings reveal that although the Peoples’ Tribunal has no binding legal force, it holds moral and social legitimacy as a corrective mechanism against the failures of formal legal institutions. From the perspective of responsive law, the phenomenon reflects society’s demand for a more adaptive, participatory, and reflective legal system, while also serving as a critique of Indonesia's increasingly formalistic and elitist legal order.
Kekosongan Norma Sanksi Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Huda Noor Rahman, Huda; Anas; Naufal, Yamani; Parahdina, Soraya
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.31085

Abstract

Dalam hukum keluarga di Indonesia, perceraian tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Namun, meskipun kewajiban tersebut diatur secara tegas, tidak terdapat pengaturan sanksi khusus apabila kewajiban itu tidak dipenuhi. Ketiadaan norma sanksi ini menimbulkan kelemahan struktural dalam penegakan hukum. Artikel ini mengkaji kesenjangan normatif tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek implementasi, penelitian ini menyoroti kekosongan norma sanksi sebagai akar struktural lemahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi menjadikan norma kewajiban nafkah lemah secara yuridis dan tidak memiliki daya paksa yang memadai. Hal ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum, tidak efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan, serta meningkatnya beban ekonomi pihak pengasuh anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui perumusan sanksi dan mekanisme penegakan yang lebih efektif guna menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian. Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Kekosongan Norma, Nafkah Anak, Perceraian, Perlindungan Anak.