Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAN LALU LINTAS YANG MENYEBAKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG Imanuhadi, Imanuhadi; Mahfuz, Abdul Latif; Zahri, Saipuddin; Salia, Erli
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3073

Kecelakan di atas disebabkan oleh Faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang? dan 2) Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang??. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang telah ditegakan melalui upaya penal dengan sanksi penjara dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan upaya non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakan lalu lintas. Dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang yaitu a) faktor hukum itu sendiri yaitu Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada dan masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir., b) faktor penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara lalu lintas, keterbatas jumlah anggota polisi lalu lintas untuk ditempatkan di lapangan, c) Faktor masyarakat, masih banyaknya mayarakat yang belum sadar hukum dan belum mengerti tentang tata tertib berlalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas; d) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, banyaknya rambu dan marka jalan yang sudah rusak dan tidak terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; e) faktor kebudayaan, masih berlakunya hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perampokan Dengan Modus Kencan Sesama Jenis Di Kota Palembang Yulianti, Marini; Zahri, Saipuddin; Hasan, KN Sofyan
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.805

This robbery belongs to the category of acts involving the use of violence, which is now becoming increasingly common. The same-sex date robbery, a prison sentence has been imposed on the perpetrator, with a one-year to six-month sentence reduced during full detention. In addition, the accused is asked to remain in custody in accordance with the applicable material criminal provisions and qualify for conviction according to evidence and inspection. Law enforcement against the crime of homophobia is faced with constraints due to its own legal factors, namely the absence of regulations so necessary to enforce the law, and enforcing factors, such as lack of means and facilities, the number of cases, and incomplete files. A situation where public awareness of the law is low and public participation in law enforcement is increasing.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ekspolitasi yang mengpergunakan anak dibawah umur (Studi Kasus Anak Dilampu Merah Charitas Palembang) Noviyanti, Noviyanti; Zahri, Saipuddin; Salia, Erli
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8884

Penelitain ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Satatuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Charitas Dalam Pemberantasan Sindikat Ekspolitasi Anak Jalanan Yang Bekerja di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan Perundang- Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian 1. Pemerintahtelah berupaya secara maksimal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk membantu perekonomian orang tua, karena tanggung jawab utama terhadap anak adalah orang tua sendiri. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan jika dilakukan atas desakan orang tua. Anak harus dianggap sebagai korban dan perlindungan serta bantuan harus diberikan sesuai kebutuhan mereka. 2. Pencegahan eksploitasi anak melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan kepada anak-anak sangat penting, dan hal ini harus dilakukan sedini mungkin. Yayasan setara dan organisasi yang serupa harus terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pemerintah juga memberikan bantuan jasmani kepada warga yang kurang mampu, termasuk pelatihan agar orang tua dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, sesui dengan Perda Palembang No 2 Tahun 2022. Peran Pol PP dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus eksploitasi anak sama-sama menekankan pentingnya pembinaan terhadap orang tua untuk memahami kewajiban mereka dalam merawat dan menafkahi anak-anak.

Law Enforcement of Narcotics Crimes Against Children Who Will Be Rehabilitated at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province Hady, Erfan; Zahri, Saipuddin; Mahfuz, Abdul Latif; Sastro, Harmonis
卷 8 编号 1 (2025): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v8i1.549

The abuse of narcotics among children and adolescents has become an increasingly urgent social problem in Indonesia. The harmful effects of narcotics impact not only physical health but also the psychological and social development of children. This study aims to examine the legal protection provided to children involved in narcotics abuse and the role of related institutions in prevention and rehabilitation efforts. The research method used is a normative legal approach combined with library research. This study analyzes regulations related to the juvenile criminal justice system and the role of the National Narcotics Board (BNN) in addressing narcotics issues, including prevention, rehabilitation, and supervision. The results show that despite various laws protecting children, implementation in the field still faces significant challenges, particularly in terms of access to rehabilitation services and public legal awareness. Moreover, BNN’s preventive efforts through education and outreach programs in schools still need strengthening. The implications of this research indicate the need for more intensive collaboration between the government, educational institutions, and the community to enhance prevention efforts and provide more comprehensive support to children who are victims of narcotics abuse.

Penerapan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ardiansyah, Hirwan; Zahri, Saipuddin; Salia, Erli
Al-Mizan Vol 12 No 1 (2025): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v12i1.1022

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi saksi whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada penerapan perlindungan hukum dalam proses peradilan. Meskipun saksi whistleblower memiliki peran penting dalam mengungkap praktik korupsi, seringkali mereka menghadapi ancaman dan intimidasi yang dapat menghambat keterlibatannya dalam proses hukum. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap saksi whistleblower dalam konteks perkara korupsi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan tersebut. Melalui kajian terhadap sistem hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi whistleblower dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus korupsi. Kata Kunci: Perlindungan hukum, saksi whistleblower, tindak pidana korupsi, peradilan pidana, Indonesia.

Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Novriyadi, Ilham; Zahri, Saipuddin; Suatmiati, Suatmiati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4251

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi yang jelas terhadap poliandri, khususnya dalam konteks perkawinan siri yang hanya dilakukan melalui agama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, prinsip monogami tetap ditegaskan, namun ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik atau sanksi yang tegas terhadap poliandri, terutama dalam konteks perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi, belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru. Perkawinan tidak tercatat dengan baik secara administrasi akibat hukum Perkawinan adalah pembatalan perkawinan poliandri. Perkawinan Poliandri tidak sah menurut Udang-Undang perkawinan dan bisa dibatalkan suatu perkawinan. Kemudian dalam kasus di mana terjadi pelanggaran terhadap materi perkawinan, seperti saat istri ternyata masih terikat tali perkawinan dengan orang lain pada saat melakukan perkawinan yang baru, hukum perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Juniansyah, Edo; Zahri, Saipuddin
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.3811

Judges in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor must be based on justice. The formulation of the problems in this study are 1) How is the judge's decision in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor? 2) What is the philosophical, sociological and juridical basis for categorizing criminal verdicts outside the indictment of the public prosecutor as a legal formation? The research method used is normative juridical research. The data sources used in this research consist of secondary data. Based on the research results, it shows that 1) The judge's decision in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor in the practice of its application, the judge has a basic reason for legal considerations that lead to a sense of legal justice for the community. Criminal decisions outside the indictment of the public prosecutor according to applicable progressive law have a strong legal position based on the principle or principle of freedom of judges to examine and decide cases. and 2) The philosophical, sociological and juridical foundations categorize criminal decisions outside the indictment of the public prosecutor as a legal formation, namely the judge in examining and deciding cases is obliged to apply legal provisions, so that they have a basis for deciding criminal cases outside the indictment of the Public Prosecutor as a legal formation.

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg Hayatuddin, Khalisah; Zahri, Saipuddin; Kurnianda, Satria Iman; Is, Muhamad Sadi
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/fd84cx51

Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg dengan fokus pada perlindungan hokum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana; dan kedua, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penelitian yang dilakukan merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak menerapkan mekanisme diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak langsung didakwa dan diadili, yang berpotensi melanggar hakhak anak. Dalam aspek pertimbangan hukum, majelis hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, antara lain keterangan saksi, hasil visum et repertum, dakwaan jaksa penuntut umum, serta pemenuhan unsur-unsur delik. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, dan faktor yang meringankan maupun memberatkan. Namun, putusan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan ratio decidendi secara holistik karena tidak memuat pendekatan filosofis dan sosiologis secara mendalam. Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif agar peradilan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan rehabilitasi.

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perampokan Dengan Modus Kencan Sesama Jenis Di Kota Palembang Yulianti, Marini; Zahri, Saipuddin; Hasan, KN Sofyan
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.805

This robbery belongs to the category of acts involving the use of violence, which is now becoming increasingly common. The same-sex date robbery, a prison sentence has been imposed on the perpetrator, with a one-year to six-month sentence reduced during full detention. In addition, the accused is asked to remain in custody in accordance with the applicable material criminal provisions and qualify for conviction according to evidence and inspection. Law enforcement against the crime of homophobia is faced with constraints due to its own legal factors, namely the absence of regulations so necessary to enforce the law, and enforcing factors, such as lack of means and facilities, the number of cases, and incomplete files. A situation where public awareness of the law is low and public participation in law enforcement is increasing.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search