<![CDATA[This study explores the pro-poor orientation of Participatory Budgeting (PB) in Surakarta, Indonesia, with a focus on its effectiveness in enhancing socioeconomic conditions for impoverished and marginalized groups. Using a qualitative methodology involving observations, legal document analysis, and interviews with underprivileged citizens and key stakeholders, the research seeks to address two core questions: To what extent is PB in Surakarta truly pro-poor, and what key challenges hinder its role in poverty alleviation? Findings indicate that Surakarta’s PB system has made notable strides in inclusivity, prioritizing budget allocations that enhance access to essential services like healthcare and education for disadvantaged communities. Additionally, the village-delegated budget system empowers local residents to address specific needs, supporting efforts to improve quality of life. However, persistent challenges remain; despite PB’s inclusive design and community participation, poverty rates have seen limited reduction. This study underscores the need for an increased delegated budget alongside strengthened social accountability mechanisms and enhanced community empowerment programs to achieve sustainable poverty alleviation. These findings contribute valuable insights into the dynamics of pro-poor governance and highlight critical areas for strengthening participatory frameworks in Indonesia’s local governance. Studi ini mengeksplorasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Surakarta, Indonesia, dengan fokus pada efektivitasnya dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin dan termarjinalkan. Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang meliputi observasi, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan warga kurang mampu serta pemangku kepentingan utama, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: Sejauh mana Musrenbang di Surakarta benar-benar berpihak pada kaum miskin, dan tantangan utama apa yang menghambat perannya dalam pengentasan kemiskinan? Temuan menunjukkan bahwa sistem Musrenbang di Surakarta telah mencapai kemajuan berarti dalam inklusivitas, memprioritaskan alokasi anggaran yang meningkatkan akses ke layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan bagi komunitas yang kurang beruntung. Selain itu, sistem anggaran yang dilimpahkan ke tingkat desa memungkinkan penduduk lokal untuk memenuhi kebutuhan spesifik, yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup. Namun, tantangan yang berkelanjutan masih ada; meskipun desain Musrenbang yang inklusif dan partisipasi masyarakat, tingkat kemiskinan hanya mengalami sedikit penurunan. Studi ini menekankan perlunya peningkatan anggaran yang dilimpahkan, bersama dengan mekanisme akuntabilitas sosial yang lebih kuat serta program pemberdayaan komunitas yang ditingkatkan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika tata kelola yang pro-kaum miskin dan menyoroti area penting untuk memperkuat kerangka kerja partisipatif dalam tata kelola lokal di Indonesia.]]>
