Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Yustitia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Wahyono, Sapto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024) Mahfud, Mahfud; Nadir, Nadir; Wardani, Win Yuli; Wahyono, Sapto
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2526

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kepatuhan dan kelayakan hukum masa jabatan kepala desa dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui Efektivitas hukum pengaturan masa jabatan kepala desa menurut hukum positif Indonesia terhadap kinerja kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan buku berupa studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Analisis Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara normatif, yakni mengenai teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, pasal-pasal mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erbandingan menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dan fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di tingkat desa. Sementara itu, pembatasan yang lebih ketat untuk presiden dan kepala daerah mencerminkan upaya untuk menjaga dinamika politik yang sehat di tingkat nasional dan regional. Secara hukum, semua batasan ini dirancang untuk memastikan rotasi kekuasaan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, kepala desa diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Mereka menyadari bahwa setiap enam tahun sekali akan ada penilaian kinerja yang menentukan kelayakan mereka untuk dipilih kembali. Hal ini mendorong kepala desa untuk fokus pada kinerja, hasil, dan inovasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Pembatasan ini juga memperkuat pengawasan oleh masyarakat dan mendorong perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Implementasi yang efektif dari pembatasan masa jabatan ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah.Kata kunci: Batas kepatutan dan kelayakan, masa jabatan, kepala desa, presiden dan kepala daerah
PREVENTION AND HANDLING OF BULLYING IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS Gunawan, Adi; Rifai, Achmad; Heryanti, Febrina; Umam, Khoirul; Siwi Hanayanti, Citra; Wahyono, Sapto; Maulana, Arief; Alfian Fatahillah, Izet
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4773-4781

Abstract

Tindakan kekerasan dalam pelaksanaan pendidikan dan penegakan disiplin suatu lembaga pendidikan kerap terjadi diberbagai daerah di Indonesia bahkan dunia Internasional. Pemerintah selalu mengkapanyekan dan menangani kondisi ini secara serius guna menciptakan suasana kondusif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai oleh semua anak didik. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan lembaga Pesantren Al-Amien Prenduan, Kabupaten Sumenep Madura, program ini yang dilakasanakan oleh Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Madura sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi yang didukung sepenuhnya oleh LPPM Universitas Madura. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, mulai dari survey lokasi, interview dengan pengurus dan pimpinan pesantren, penjajakan kondisi dan pengetahuan santri pengurus, penyuluhan hukum dan pembentukan tim Anti Bullying. Secara keseluruhan kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan mendapat antusias tinggi dari semua kalangan pesantren.
Mengungkap Makna Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nadir, Nadir; Wardani, Win Yuli; Wahyono, Sapto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18543

Abstract

This research aims to reveal the meaning of resolving disputes over the results of the Indonesian Presidential and Vice Presidential elections. The research method used is doctrinal research. This type of research is research on laws that are conceptualized and developed based on the doctrine adopted by the conceptualizer and/or developer using data from primary and secondary legal materials and data analysis using theoretical and interpretation instruments. The results of this study indicate that the essence of the judge's decision is the end of a series of trials and is the final responsibility of a judge for the case being examined and tried and a reflection of the values ​​of justice, truth, certainty, benefit, ethics, and morals of the judge concerned. In addition, the judge's decision is a statement of the judge's will as the owner of the authority pronounced in a closed or open trial for the public and aims to end a case. Therefore, without a judge's decision, the case will not end, especially in disputes over the presidential and vice presidential elections in order to achieve justice, certainty and benefit, although all three are not necessarily achieved. In addition, the legal implications of the Constitutional Court's decision in deciding the results of the Presidential and Vice Presidential elections, namely in the 2024 Presidential and Vice Presidential Election dispute, the Constitutional Court's decision determines the law and does not create a new legal situation because it does not change the KPU's decision and the applicant's application is rejected in its entirety, and the Constitutional Court's decision implies the implementation of the authority of the People's Consultative Assembly to inaugurate the President and/or Vice President as stipulated in Article 3 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
GAGASAN KESETARAAN GENDER K.H. HUSEIN MUHAMMAD: KAJIAN SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM Susantin, Jamiliya; Qadariyah, Lailatul; suhaimi, suhaimi; Wahyono, Sapto; Rijal, Syamsul
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2788

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Hukum Islam, yang dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa sistem sosial dalam Al-Qur’an bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Kiai Husein melihat bahwa perempuan di era modern memiliki kemampuan dan peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, sehingga tafsir keagamaan perlu disesuaikan dengan realitas sosial tersebut. Fokus penelitian ini mencakup tiga hal: pandangan Kiai Husein tentang kesetaraan gender, pandangan Hukum Islam mengenai hal tersebut, serta sejauh mana terdapat perbedaan atau penyimpangan antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis deskriptif, serta pendekatan deduktif untuk mengembangkan kerangka teoritik dari literatur yang ada. Data primer diperoleh dari karya Kiai Husein seperti Fiqih Perempuan, didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kiai Husein, kesetaraan gender mencakup aspek ibadah, munakahat, dan muamalah siyasah, sedangkan dalam Hukum Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai isu-isu seperti kepemimpinan perempuan, tanggung jawab nafkah, dan perempuan sebagai imam salat.Kata Kunci: Kesetaraan Gender, K.H. Husein Muhammad, Hukum Islam
Pemberdayaan Karang Taruna Tangkal Radikalisme melalui Revitalisasi Social Culture Madura (Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan) Rozi, Mohammad Fahrur; Suhaimi, Suhaimi; Purwandi, Agustri; Wahyono, Sapto; Ismail, Mahsun; Rifai, Achmad
Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : CV Litera Inti Aksara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61813/jlppm.v4i2.226

Abstract

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menangakal dan mencegah paham radikalisme melalui kearifan lokal social culture Madura. Dengan bermitrakan Karang Taruna Persada (Persatuan Pemuda) Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pemberdayaan masyarakat ini, memposisikan karang taruna sebagai objek utama dalam mentrasnformasikan pemahaman tentang radikalisme dan diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai social culture dengan beberapa tahapan-tahapan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa metode diantaranya: pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. Keempat tahapan dan metode di atas merupakan tahapan kegiatan pelakasanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan berbasis komunitas untuk melahirkan generasi muda Karang Taruna Persada menjadi generas muda yang memiliki nilai hablu min al-allah wa hablu min al-nas, nasionalisme dan patriotism dengan menjunjung tinggi ideologi negara republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Co-Authors ACHMAD RIFAI Adi Gunawan, Adi Alfian Fatahillah, Izet Arief Maulana Heryanti, Febrina Ismail, Mahsun Jamiliya Susantin Khoirul Umam Lailatul Qadariyah Mahfud Mahfud Mohammad Fahrur Rozi Nadir Nadir, Nadir Purwandi, Agustri Siwi Hanayanti, Citra Suhaimi Suhaimi Syamsul Rijal Wardani, Win Yuli