Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal Hukum Legalita AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Hosnah, Asmak UI
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Law, Administration, and Social Science

 1 
Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Hosnah, Asmak UI; Putri, Silvia Maharani Iskandar; Salsabila, Nashwa
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 4 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i4.816

Abstract

This Research aims to analyze the legal protection of victims of rape based on the provisions of Article 285 of the Criminal Code (KUHP). The research findings show that although Article 285 of the Criminal Code provides a legal basis for the protection of rape victims, its implementation is still faced with various challenges and obstacles, such as the lack of awareness of victims' rights, the slow legal process, and the lack of support for victims during the court process. The practical implication of this research is the need for reforms in the legal system and law enforcement in order to improve legal protection for victims of rape crimes. Policy recommendations include improving victims' access to support services, training for law enforcement to increase sensitivity to rape cases, and increasing sanctions for sex offenders. Further research is needed to better understand the challenges and solutions to legal protection for rape victims in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perlindungan hukum korban tindak pemerkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Temuan penelitian menunjukkan meskipun Pasal 285 KUHP memberikan dasar hukum untuk perlindungan korban pemerkosaan, namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, seperti minimnya kesadaran akan hak-hak korban, lambatnya proses hukum, dan kurangnya dukungan bagi korban selama proses pengadilan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum agar dapat meningkatkan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pemerkosaan. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan, pelatihan bagi penegak hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kasus pemerkosaan, dan peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penelitian lanjutan diperlukan untuk lebih mendalam memahami tantangan dan solusi dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia.
Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu Hosnah, Asmak UI; Ramadhoni, Rizki; Raihan, Ilham Ahmad
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 4 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i4.824

Abstract

Pemalsuan surat adalah pemalsuan suatu benda berupa surat atau dokumen dengan tujuan untuk menipu, dan merupakan tindak pidana yang membuat keadaan benda tersebut seolah-olah asli, padahal sebenarnya sebaliknya. kejahatan ini yang marak di masyrakat dan merugikan bagi kepentingan umum maupun hak individu ,Pemalsuan surat  diatur dalam Pasal 263 KUHP untuk melindungi seseorang dari tindak pidana tersebut dan juga memuat keterangan tentang  cara menghindari tindak pidana tersebut,serta melindungi sebuah surat dan dokumen milik seseorang sesuai yang berdasarkan Pasal 263 Isinya antara lain: 1 .Maksud pengaturan mengenai pemalsuan surat pakai diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP. 2. Ada kepadatan yang sangat halus dalam penggunaan pemalsuan surat. Sebagai bagian dari proses hukum, undang-undang ini memberikan dasar kepada pemerintah untuk mencegah dan mengambil Tindakan terhadap pemlasuan surat. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam melindungi hak individu dan kepentingan umum, dan surat-surat tersebut dapat digunakan untuk perjanjian dan kegiatan lainnya.
Co-Authors Agustin, Nenty Alfaridzi, Muhammad Fadilah, Tegar Aulia Faizal , Willy Fisabil, Kintan Harahap, Ahmad Rivai Ardiansyah Mulia, Risma Putri, Silvia Maharani Iskandar Putry, Salsabila Afifany Susanta Raihan, Ilham Ahmad Ramadhoni, Rizki Rifai, Hasan Hiawatha Salsabila, Nashwa Shidqi, Arfina Shiva, Khadizah Aliyah Susanto, Aldo Permana Putra Zhafirah, Alya