Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Administrasi Publik
Cantika, Bunga
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA DITINJAU DARI PASAL 1365 KUHPER Cantika, Bunga; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p11

Abstract

Penelitian ini mengkaji terkait maraknya perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam lima tahun terakhir menarik perhatian dari perspektif konsep regulasi yang mengatur status keabsahan perjanjian jual beli satwa liar dilindungi tersebut, dimana kegiatan tersebut tergolong pada salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia, terutama Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi oleh negara. Metode normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dipergunakan untuk menunjang penelitian. Hasil menunjukan bahwa individu yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah sudah memenuhi tiga unsur keperdataan sebab tindakannya dimaknai sebagai suatu tindak pelanggaran dengan efek kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, perjanjian jual beli satwa liar dilindungi yang melanggar dua syarat objektif absahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat secara otomatis dianggap batal demi hukum tanpa harus dimintakan pengesahannya di Pengadilan. Guna mendukung penegakan hukum, maka Kepolisian kehutanan dan BKSDA harus bersama-sama mengawasi hingga menindak tegas pelaku jual beli satwa tersebut. This study examines the rampant trade in protected wildlife in the last five years, focusing on the concept of regulation governing the validity of the protected wildlife sale and purchase agreement, where the activity is classified as a tort in Indonesian positive law, specifically Article 1365 of the Civil Code. This research aims to find out how Indonesian positive law governs criminal conduct, as well as how Indonesian law regulates the sale and acquisition of state-protected birds. This study employs a normative method, which is supplemented with statutory and conceptual approaches. The outcomes of this study show that a person who is considered to have committed an unlawful act must have fulfilled three civil elements because his actions are interpreted as an offense with the effect of harm to other parties. Furthermore, protected wildlife sale and purchase agreements that breach the two objective elements for an agreement's validity outlined in Article 1320 of the Civil Code are instantly null and void, eliminating the need to seek authorization in court. To support law enforcement, the Forestry Police and BKSDA must jointly supervise and take firm action against the perpetrators of the sale and purchase of these animals.
Model Penerimaan Teknologi dalam Layanan Kependudukan: Studi Empiris terhadap Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Garut Agung Yulianti, Nimas; Illahi, Rima Nur; Cantika, Bunga
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.588

Abstract

Proses tranformasi digital dalam layanan publik telah menghadirkan tantangan baru berkaitan dengan tingkat penerimaan teknologi di kalangan masyarakat, salah satunya dalam penerimaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Oleh karena itu, peneltian ini bertujuan untuk mengalis faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan IKD khususnya di Kabupaten Garut melalui pendekatan TAM (Technology Acceptance Model). Terdapat lima konstruk yang akan ditelaah, diantaranya perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, behavioral intention to use, dan actual system usage. Untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen berupa kuisioner. Terdapat 124 responden di dalam penelitian ini. Para responden terkurasi melalui teknik purposive sampling karena peneliti memilih responden dengan pengetahuan seputar IKD saja. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar variabel dalam model signifikan secara statistik. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan dan sikap terhadap penggunaan, yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku aktual dalam menggunakan IKD. Temuan ini menegaskan bahwa model TAM dapat diterapkan secara efektif dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial yang beragam. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat validitas model TAM serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi implementasi teknologi yang adaptif dan inklusif.
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN LAUT KOTA BATAM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM TAHUN 2021-2022 Cantika, Bunga; ', Muchid
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of marine water pollution in the coastal areas of Batam City continues to recur annually with varying pollution index levels, either increasing or decreasing. The Environmental Agency of Batam City holds a coordinating role in addressing environmental issues, including the control of water pollution caused by oil spills. This study aims to describe the organizational control efforts by the Environmental Agency of Batam City in addressing oil spill-induced water pollution in the coastal areas during 2021–2022. A qualitative approach was employed in this descriptive study. The research was conducted in the coastal waters of Batam City and at the Environmental Agency of Batam City. Data sources consist of primary data obtained through interviews with informants, and secondary data in the form of documents related to the research problem. Data collection techniques included interviews and documentation, and data were analyzed using qualitative analysis. The findings indicate that the control of water pollution due to oil spills by the Environmental Agency has been carried out through stages of prevention, mitigation, and recovery as stipulated in institutional regulations and strategic plans. The agency has set performance standards based on response time, mitigation effectiveness, coverage of affected areas, public involvement, and intersectoral coordination. However, during the 2021–2022 period, discrepancies were observed between actual performance and established standards, particularly in response time, cleanup effectiveness, and community engagement. Keywords: Control, Government Coordination, Pollution, Environmental Agency
Co-Authors ', Muchid Agung Yulianti, Nimas Illahi, Rima Nur Surahmad Surahmad, Surahmad