Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam Ketidaksesuaian Jarak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palangka Raya No. 17 Tahun 2014 tentang Toko Modern Gina, Perti; Hayati, Mulida Hayati; Sudiarti, Elin; Suriani, Rollys
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3032

Abstract

This study examines unfair business competition between modern retail stores and traditional markets in Palangka Raya City due to non-compliance with minimum distance regulations under Regional Regulation No. 17 of 2014. Using an empirical, and regulatory analysis. The results show that the rapid expansion of modern retail outlets often violates zoning requirements, causing financial losses and business closures among traditional traders, alongside weak local government supervision. Consistent regulatory enforcement is required to ensure fairness and sustainable local economic development.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak Diluar Perkawinan Warga Negara Asing di Indonesia: Studi Putusan: Nomor 117/ Pdt.G/2019/ PN PLK Simamora, Naik Josua; Sahay, Tahasak; Sudiarti, Elin; Wardhani, Novea Elysa
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7b7zwc43

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Palangka Raya dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh antar-Warga Negara Asing di Indonesia berdasarkan Studi Putusan Nomor 117/PDT.G/2019/PN. PLK. Fokus penelitian ini yaitu, menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palangkara Raya terhadap Kompetensi Yurisdiksi Perkara hak asuh anak luar perkawinan Warga Negara Asing (WNA), dan pertimbangan Hakim dalam perkara Hak asuh anak berdasarkan prinsip Hukum nasional dan hukum Perdata Internasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki kompetensi yurisdiksi absolut dan relatif dalam memeriksa perkara tersebut, walaupun para pihak berkewarganegaraan asing dan tinggal (domisili) di Palangka Raya, hal tersebut  sesuai dengan rujukan prinsip hukum Foru Rei (tempat tinggal tergugat) dan prinsip hukum Forum Actoris (tempat tingal penggugat), dan Locus perbuatan hukumnya (Locus Legit Actum), yang dimana prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdata internasional. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dengan usia anak masih balita, Hakim menetapkan hak asuh kepada ibu, akan tetapi tetap memberi akses kepada ayah untuk bertemu, dan memenuhi kewajiban anak.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying di Lingkungan Panti Asuhan (Studi Pada Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka Raya) Wardhani, Novea Elysa; Sudiarti, Elin; Dominica, Ivani
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/pze55k51

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perilaku Bullying yang terjadi di lingkungan panti asuhan. Kemudian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di Panti Asuhan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban bullying. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal sering kali disebabkan oleh faktor internal, seperti lingkungan keluarga, tekanan dari dari teman sebaya, dan pengaruh media. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying terdapat diantaranya dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.