Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kemanusiaan dalam Hukum Keimigrasian: Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Pengungsi Flaventiano Alo Labertho Ohei; Sri Kuncoro Bawono; Catur Susaningsih
Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 15 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Vol 15 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In an ever-evolving global context, immigration law has emerged as a prominent concern within the discourse of human rights. This article delves into the significance of humanity within immigration law, particularly in safeguarding refugee children. Immigration law, as a complex and diverse field worldwide, must steadfastly uphold the principle of humanity as its cornerstone. This principle underscores that the fundamental rights of every individual, regardless of their immigration status, should be respected and protected by nations and the international community. The protection of children within immigration law encompasses various aspects, including access to education, healthcare, family reunification, and the prevention of exploitation and violence. International organizations such as UNICEF play a pivotal role in promoting and overseeing the safeguarding of refugee children, including humanitarian principles. Concluding this discourse, it is essential to remember that protecting children in refugee cases is a true test of the principles of humanity within immigration law. It assesses the ability of nations and the international community to act in accordance with the fundamental values of humanity they adhere to. Therefore, it is crucial to continually raise awareness regarding the protection of refugee children, enhance existing immigration policies, and ensure that refugee children receive protection in line with their human rights.
Inovasi Administratif dalam Pelayanan Keimigrasian: Menuju Birokrasi Modern dan Responsif Baghitz Hanan; Virra Wirdhiningsih; Sri Kuncoro Bawono
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Administrative and Social Science
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v6i1.2107

Abstract

This study examines administrative innovations in immigration services, including e-visa systems, biometric-based autogates, online queue management, and foreigner monitoring dashboards. The findings reveal that these innovations improve service speed, transparency, accountability, and public satisfaction. However, challenges such as limited human resource competencies, ICT infrastructure gaps, data security concerns, and bureaucratic resistance hinder implementation. The study also compares best practices from several advanced countries as references for reform. Recommendations focus on strengthening human resources, infrastructure, data security, and change management to sustain digital transformation in immigration services. Further research is suggested to explore socio-economic impacts and emerging technologies in the context of immigration service delivery.
Relevansi Peran Pejabat Imigrasi dalam Pemeriksaan Keimigrasian di Era Pemanfaatan Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Raka Alsuryaputra Pradana; Sri Kuncoro Bawono; Hanifa Maulidia
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12049

Abstract

Autogate merupakan inovasi teknologi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang bertujuan mempercepat proses pemeriksaan dokumen perjalanan secara mandiri. Meskipun menawarkan efisiensi, teknologi ini belum sepenuhnya menggantikan peran pejabat imigrasi dalam aspek pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah sejauh mana pejabat imigrasi masih diperlukan, serta bagaimana peran tersebut dijalankan di tengah pemanfaatan autogate. Hasil wawancara menunjukkan bahwa autogate hanya efektif dalam pemeriksaan administratif, namun tidak mampu mendeteksi perilaku mencurigakan atau motif tersembunyi pelintas. Pejabat imigrasi tetap berperan penting dalam melakukan profiling, wawancara singkat, dan intervensi terhadap pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu, kehadiran petugas di sekitar autogate diperlukan sebagai pendukung teknologi demi menjamin aspek keamanan dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan keimigrasian.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENGAWASAN DAN PENERBITAN PASPOR DI INDONESIA: UTILIZATION OF TECHNOLOGY IN PASSPORT ISSUANCE AND SURVEILLANCE IN INDONESIA Yehezkiel Gian Ananta Damanik; Intan Nurkumalawati; Sri Kuncoro Bawono
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol. 7 No. 2 (2025): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v7i2.855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penerbitan paspor di Indonesia dalam konteks digitalisasi dan dinamika keamanan global. Penerapan teknologi seperti e-paspor dan biometrik telah membawa peningkatan dalam hal efisiensi, akurasi, serta keamanan sistem administrasi keimigrasian. Namun demikian, transformasi digital ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain isu perlindungan data pribadi, kesenjangan akses terhadap infrastruktur teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, yaitu melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, dan dokumen relevan lainnya untuk mengidentifikasi perkembangan, hambatan, dan peluang dalam implementasi teknologi pada layanan keimigrasian. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan penerbitan paspor, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kebijakan, memperluas infrastruktur, serta meningkatkan literasi digital publik agar transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan, serta memperhatikan dimensi keamanan dokumen melalui pendekatan desain keamanan nasional pada paspor Indonesia yang diperkenalkan pada 2024.
OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MELALUI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA): OPTIMIZING OF IMMIGRATION SURVEILLANCE THROUGH THE FOREIGN NATIONALS REPORTING APPLICATION (APOA) AS AN INFORMATION SYSTEM Kadek Tinika Pradnya Nita; Sri Kuncoro Bawono; Agung Sulistyo Purnomo
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol. 7 No. 2 (2025): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v7i2.860

Abstract

Peningkatan arus mobilitas global telah menyebabkan bertambahnya jumlah Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, sehingga menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih efektif. Mekanisme konvensional melalui patrol lapangan dan laporan manual dinilai kurang memadai karena keterlambatan informasi, keterbatasan personel, serta cakupan wilayah yang luas. Sebagai solusi, Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai instrumen digital untuk memudahkan pelaporan keberadaan WNA secara daring, cepat, dan terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengkaji regulasi, dokumen resmi, literatur akademik, dan media arus utama. Data dianalisis dengan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APOA berperan penting dalam memperkuat pengawasan keimigrasian melalui peningkatan akurasi data, percepatan arus informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, variasi kepatuhan pengelola penginapan, dan resistensi Sebagian pengguna. Jumlah laporan yang masuk melalui APOA juga masih rendah dibandingkan dengan total kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan demikian, optimalisasi APOA memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi yang intensif, perbaikan infrastruktur teknologi, serta penegakan hukum yang konsisten. APOA dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola keimigrasian menuju sistem pengawasan yang lebih modern dan responsif.
MANAJEMEN KOMUNIKASI ANTARLEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PADA RUANG LINGKUP KEIMIGRASIAN: COMMUNICATION MANAGEMENT INTER-AGENCY IN THE PREVENTION OF TRANSNATIONAL CRIME THROUGH THE SCOPE OF IMMIGRATION Yohanes Theo Respati Tranggono; Intan Nurkumalawati; Sri Kuncoro Bawono
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol. 7 No. 2 (2025): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v7i2.863

Abstract

Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, dan pemalsuan dokumen, semakin sering terjadi di Indonesia akibat letak geografisnya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis, Indonesia sering menjadi titik transit maupun tujuan bagi berbagai aktivitas ilegal lintas negara, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian dalam menghadapi kejahatan transnasional ini memerlukan koordinasi erat antara berbagai lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, dan otoritas hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mencakup analisis data sekunder dari dokumen kebijakan dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi antarlembaga memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional melalui berbagi informasi, operasi gabungan, dan penguatan kebijakan keimigrasian. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti perbedaan kebijakan, birokrasi, dan keterbatasan teknologi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan mekanisme koordinasi dan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum yang lebih efektif.