Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Artemis Law Journal Petitum Law Journal
Wilhelmus, Bhisa Vitus
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kajian Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan terhadap Anak di Kabupaten Sikka Wego, Dorothea Pascalista Rosalia; Amalo, Heryanto; Wilhelmus, Bhisa Vitus
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3104

Abstract

Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus perkosaan khususnya yang terjadi di Kabupaten Sikka dengan tingkat kasus perkosaan terhadap anak yang sangat tinggi di setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian hukum dalam menangani persoalan pemerkosaan terhadap anak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak? (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, menggunakan teknik wawancara terhadap 4 (empat) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) orang aparat kepolisian, 1 (satu) orang pimpinan TRUK F, dan 1 (satu) orang wali korban. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sikka dan di Rumah Penampungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukan: (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan terhadap anak adalah dimulai dari tahapan dalam proses peradilan pidana yakni dari tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan (2) Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan adalah upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
Upaya Penanggulangan dan Hambatan-Hambatan Kenakalan Anak di Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Kolo, Astri Ivon Margaretha; Wilhelmus, Bhisa Vitus; Amalo, Heryanto
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3149

Abstract

Kenakalan anak merupakan proses seorang mencari jati diri, di mana pada saat usia seperti itu hasrat dan niat untuk mencoba melakukan sesuatu sangatlah besar, namun tidak sepantasnya untuk dilakukan karena mempunyai dampak negatif bagi banyak orang maupun untuk diri sendiri. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penulis mendapatkan data langsung di kepolisian Sektor Oebobo. Data penelitian ini meliputi dan primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustakan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan analisi data kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian hasil mewawancarai para narusumber, kemudian data dianalisis menunjukan bahwa: (1) Upaya penanggulangan kenakalan anak oleh Kepolisian Sektor Oebobo ialah, Upaya pre-emtif, Prevemtif dan Represif (2) Hambatan- hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya penanggulangan kenakalan anak, Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada Kepolisian, Jumlah Personil yang tidak memadai dan Ketidakdisiplinan Pihak Kepolisian dalam kegiatan Sosialisasi. 
Mekanisme Penyelesaian Kasus Pembuangan Bayi di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang Nuka, Corturino Depaka Sanjaya; Wilhelmus, Bhisa Vitus; Amalo, Heryanto
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3153

Abstract

Regulasi dan aturan yang dibuat mempunyai tujuan untuk mengatur setiap perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam menjalankan setiap aktifitas sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Namun, hal ini sering kali dilanggar dengan tujuan untuk menghindari perbuatanya tersebut, baik disengajai maupun karna kelalaian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian kasus pembuangan bayi di Wilayah Polsek Oebobo, Kota Kupang? (2). Hambatan apakah yang dialami dalam penyelesaian kasus pembuangan bayi di Wilayah Polsek Oebobo, Kota Kupang?  Metode Penelitian ini bersifat Empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, (penelitian empiris) yang dilaksanakan di Polsek Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 narasumber, hasil yang analisis yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain (1) Mekanisme penyelesayan kasus pembuangan bayi antara lain: Melakukan penyidikana dan Penuntutan. (2) Hambatan yang dialami dalam kasus pembuangan bayi: Kurangnya keterangan informasi, Keterangan saksi yang berbelit-belit dan Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.
Penerapan Restorative Justice Serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami Bere, Elisabeth Jesica; Leo, Rudepel Petrus; Wilhelmus, Bhisa Vitus
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3176

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan bagi korban dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mereka secara jangka panjang, maka dari itu butuh penanggulangan yang tepat pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Belu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 3 Responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini menggunakan model pendekatan Family and Community Group Conferences dengan melalui tahapan-tahapan formil yang dilanjutkan dengan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 7 sampai 8. (2) Hambatan bagi kejaksaan dalam menyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah: (a) Faktor masyarakat yaitu masyarakat belum mengetahui tentang adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. (b) Faktor kebudayaan yaitu masyarakat yang cenderung mencapuri urusan orang lain yang akhirnya menjadi kebiasaan atau budaya hidup yang berkembang. Oleh karena itu, saran dari hasil penelitian ini ialah: (1) Kepada pihak kejaksaan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (2) Pada Pasal 5 sebaiknya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan Restorative justice.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO 46/PID.SUS/ 2019 PENGADILAN NEGERI MAUMERE) Ndaumanu, Novaldy I; Sinurat, Aksi; Wilhelmus, Bhisa Vitus
Petitum Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Petitum Law Journal Volume 1, Nomor 2, Mei 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i2.15502

Abstract

The quality of the judge's decision in adjudicating is when the judge is able to hand down a decision by paying attention to three very essential things, namely legal certainty, justice, and expediency. Interpreting the element of "possessing, storing, possessing, or providing" class I narcotics as contained in Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law must also consider the purpose or purpose of the accused. Because the terminology "possess, store, control or provide" provided for by Article 112, cannot be applied strictly following the textual. If this is not done carefully and carefully, it will have an impact on imposing crimes with inappropriate crimes and cause injustice to drug abusers. The results of the research stated that: first, the provisions of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics do not have clarity in substance, namely in the word "possessing" if in the application there is a mistake in interpreting " possessing" can cause legal injustice, considering the application of article 112 paragraph (1) by the panel of judges in case number 46/ Pid.Sus/ 2019/ Maumere District Court is not appropriate, The application of this article is considered inappropriate because the judges' consideration only pays attention to the fulfillment of criminal elements written in article 112 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, the Maumere court judges ignored the subject's status as an abuser and skewed with the second alternative charge (article 112 paragraph 1), but in a review in accordance with the expectation of the application of article 127 paragraph (1) point a by the Supreme Court.
PELAKU PENAMBANGAN PASIR LAUT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DAN KENDALA HUKUMNYA Lopmeta, Arwan Y; Pello, Jimmy; Wilhelmus, Bhisa Vitus
Petitum Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 1, November 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i1.16028

Abstract

Sand is a natural marine resource that is very important for protecting island coastal areas. Nowadays, sea sand is often taken by truck owners to sell as building materials. Coastal Law on the Sea with a prohibition on Mining Beach Sea Sand. This research is included in the type of normative juridical research with a research approach, casuistry approach. The results of research in the field show: Sea sand mining can be punished according to Law No. 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands. Article 35 i carry out sand mining in areas which technically, ecologically, socially and culturally cause environmental damage and environmental pollution and harm the surrounding community. East Nusa Tenggara Province Regional Regulation No. 2 of 2019 concerning the implementation of peace, public order and protection of the regional mining business community for class C minerals. Paragraph VI Article 38: Everyone is prohibited from taking sea sand and coral reefs which damage the environmental sustainability of marine biota in offshore waters. (2) the obstacle in overcoming sea sand mining is the lack of public awareness of the law and economic factors. Based on the results of the research achieved, several things can be concluded, namely that the actions of sea sand miners can be seen as an act against criminal law because against the law is an act that violates the law, an act carried out outside the power or authority as well as an act that violates general principles in the field of law.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA KUPANG Lawa, Kezia Charlita; Wilhelmus, Bhisa Vitus; Manuain, Orpa G
Petitum Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 1, November 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i1.18418

Abstract

The development of information and communication technology has had various impacts on human life, both positive and negative. One of the negative impacts that is felt is that cyber crimes that often occur in Kupang City are related to the distribution of pornography where the perpetrator disseminates content containing content that violates decency on social media without the knowledge and permission of the party involved in the content. The rise of cybercrime that occurs proves that there is a need for law enforcement as a form of legal protection for victims who are harmed based on statutory regulations which contain the implication of legal protection for the legal interests of society. This research aims to examine law enforcement and the factors that hinder law enforcement against the criminal act of disseminating pornography via social media in Kupang City. This legal writing uses empirical research which is a type of research carried out by examining problems that occur in the field, by examining how law enforcement is carried out by law enforcers regarding problems that occur and researching the obstacles in law enforcement to a legal event that influences its success. law. The techniques used in this research include: Interviews with respondents for primary data collection. Literature study and document study for secondary data collection. Data analysis in this research was carried out by analyzing secondary legal materials normatively based on a statutory approach and an interdisciplinary approach, then carried out descriptively qualitatively which utilized qualitative data and explained it descriptively, then interpreted in building a legal argument and drawing conclusions regarding the results. study. Based on the results of research conducted by the author, law enforcement against the criminal act of disseminating pornography via social media consists of preventive and repressive legal efforts. And there are several inhibiting factors in efforts to enforce criminal acts, namely the presence of law enforcement factors, facilities/facilities, society and culture.
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Soe) Selan, Nadia Melisa; Fallo, Debby F. Ng; Wilhelmus, Bhisa Vitus
Artemis Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Artemis Law Journal Vol.3, No.1, November 2025
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i1.21604

Abstract

This study analyzes the main legal issues in the Soe District Court Decision No. 38/Pid. B/2021 relating to the application of Article 281 paragraph (2) of the Criminal Code (maximum sentence of 2 years and 8 months) for crimes against morality committed by members of the DPRD, while the alternative charge of Article 289 of the Criminal Code (sentence of 9 years) was not applied without adequate legal explanation. This study shows that the defendant has been proven to have committed repeated non-penetrative sexual harassment in front of witnesses, with the victim suffering from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) based on the results of a psychological examination. The 8-month sentence imposed is considered disproportionate to the impact of the trauma experienced by the victim, the frequency of the act, the perpetrator's position as a public official, and a similar verdict handed down at the Yogyakarta District Court which reached 1.5 years. Fundamental criticisms include the use of the mitigating factor of "family backbone" which can strengthen patriarchal views, as well as the need for an assessment of consistency in sentencing and the application of a restorative approach in cases of sexual violence based on power relations.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Uran, Maria Novita Nigun; Sinurat, Aksi; Wilhelmus, Bhisa Vitus
Petitum Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 1, November 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i1.22190

Abstract

This study examines the use of money politics in Lembata Regency by emphasizing the legal responsibility of the perpetrators and preventive efforts by Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. Using a descriptive-analytical approach, data were obtained through interviews with the Lembata Bawaslu Secretariat Coordinator and relevant literature reviews. The research findings indicate that the management of money politics faces various complex challenges: (1) structural obstacles such as the perpetrators' escape, weak evidence of transactions, and ineffective coordination between institutions; (2) the shift in the practice of money politics from giving cash to project-based activities or social relationships that are difficult to suspect; and (3) the powerlessness of the Gakkumdu mechanism due to its reliance on unanimous consensus and strict administrative time limits. This study shows that law enforcement is hampered by the dualism of regulations (the Criminal Code versus the Election Law) and the influence of local political interests. Some recommended solutions include increasing investigative capacity utilizing technology, devolution of prosecutorial authority, public education for participatory supervision, and adjustments to general and specific criminal laws. Without comprehensive reform, law enforcement efforts in elections risk getting caught up in procedural formalities.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi Kasus Putusan Nomor:227/Pid.Sus/2021/PN Kpg) Diaz, Maria Selviana; Wilhelmus, Bhisa Vitus; Manuain, Orpa Ganefo
Petitum Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 1, November 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i1.22201

Abstract

This research aims to analyze the imposition of criminal law in deciding criminal cases againts perpetrators of domestic violence in Decision No: 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg. The type of research used is normative research with a Literature study that collects legal materials such as laws and regulations, case decitions, and non-legal materials such as books and the internet. The primary, secondary, and tertiary legal data sources are used . Based on the research results, the sentence imposed in Decision no: 227/Pid.Sus/2021/PN Kpg is considered light and does not match the impact caused by the perpetrators actions, which resulted in the victim suffering injuries.
Co-Authors Bere, Elisabeth Jesica Dede, Ngongo Diaz, Maria Selviana Fallo, Debby F. Ng Heryanto Amalo Kolo, Astri Ivon Margaretha Kudu, Ruslan Firdaus Lawa, Kezia Charlita Leo, Rudepel Petrus Lopmeta, Arwan Y Mahmud, Faishol Reza Manuain, Orpa G Manuain, Orpa Ganefo Ndaumanu, Novaldy I Nuka, Corturino Depaka Sanjaya Pello, Jimmy Selan, Nadia Melisa Sinurat, Aksi Tadon, Agustine Cindy Tuulima, Moreno Ariel Uran, Maria Novita Nigun Wego, Dorothea Pascalista Rosalia