Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.432
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Bisnis Artemis Law Journal Petitum Law Journal Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS)
Hedewata, Agustinus
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur Alves, Ronaldo; Hedewata, Agustinus; Nubatonis, Orpa Juliana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3244

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, akibat hukum dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama dengan penerbitan akta kelahiran umum dan prosesnya pun cepat serta tidak berbelit. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan bagi terpenuhinya hak anak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang menimbulkan akibat hukum lebih jauh bagi terpenuhinya hak-hak lain dari pada anak atas kewajiban ayah biologis untuk memenuhinya seperti hak-hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kewajiban aliementasi dari ayah biologis terhadap dirinya.hambatan penerbitan akte kelahiran (a) Kurangnya Kesadaran Orang Tua Anak Akan Pentingnya Akte Kelahiran (b) gangguan jaringan saat menginput data (c) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Syarat Pengurusan Akta Kelahiran Anak di Luar Nikah.
Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Ditinjau dari Hukum Perdata Kamlasi, Yoseph Mariano; Hedewata, Agustinus; Dinata, Husni Kusuma
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3978

Abstract

The need for the community for reception purposes is increasing, so people are starting to think about running a business, namely renting moving goods for reception purposes and one of them is a sound system. In doing a lease, of course, there is an agreement between the tenant and the renter, both an oral and written agreement. This study used empirical research methods. This research was conducted by data collection techniques, namely, interviews and document studies. Data that have been collected both through interviews and document studies, analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study show that: (1) The implementation of the sound system rental agreement for reception purposes in Lokea Village is usually carried out orally and does not have many requirements and only relies on trust between related parties. In general, the tenant of the sound system for reception purposes in Lokea Village is from the bride's side, because of the custom of the Lokea community the reception will be held on the bride's side. (2) Obstacles from parties involved in this sound system rental agreement include trust factors, quality of goods rented, negligence on the part of the tenant and return of goods that exceed the term of the rental agreement. (3) The rights and obligations of the parties to this sound system rental agreement are that the lessee has the right to receive rent, receive compensation, and decide to whom this item will be rented, in addition to the lessee also Obliged to guarantee that the rented goods are in good condition for use and are obliged to install. The tenant has the right to use the rented item according to the agreement and is entitled to receive compensation in the form of a discount, besides that the tenant is also obliged to pay the rental price and maintain the rented item.
Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang Bati, Adit Rulyandi Riwu; Hedewata, Agustinus; Jacob, Yossie M. Y.
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4072

Abstract

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bisa disediakan oleh UMKM tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Kedudukan penjamin dalam pemberian kredit bagi UMKM pada Bank TLM Kupang, yakni: Penjaminan kredit dapat menjadi jembatan bagi mereka yang layak usaha namun belum layak mendapatkan kredit. Kedudukan penjaminan kredit disini sangat diharapkan dapat memberikan pemberian kredit kepada UMKM secara sehat, dikarenakan adanyakendala dalam tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Penjamin berfungsi sebagai penguatan agunan sehingga dapat melindungi kreditur dari risiko kredit macet. (2) Syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang penjamin dalam pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang, antara lain: (a) Memeriksa permohonan kredit yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang nasabah sebelum melakukan kredit pada bank. (b) Menganalisa kredit atau mengkaji kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keyakinan, apakah permohonan kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. (c) Adanya persetujuan kredit yang akan dilakukan sebelum melakukan pencairan kredit. (d) Pencairan kredit apabila seluruh prosedur pemberian kredit sudah dilakukan. Saran dari penulis ialah diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM, bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah agar dapat melayani dengan baik UMKM yang telah bermohon untuk mendapatkan kredit agar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
Kajian Yuridis tentang Zaakwaarneming dan Penerapan Hukumnya dalam Putusan Nomor 1574K/PDT/2011 Menurut KUH Perdata L. Dopo, Novita Angelina; Hedewata, Agustinus; Damat, Petonius
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4109

Abstract

Zaakwarneming merupakan persetujuan sukarela tanpa ada perintah untuk itu,Dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 adanya persetujuan lisan antara pemerintah kota Bekasi dengan PT. Helga Prima General Contracor yang menimbulkan adannya zaakwarneming. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif yakni penelitian yang mengkaji secara secara kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait zaakwarneming.  (1) Legal Spirit merupakan nilai menjadi penopang dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu, legal sprit dari zaakwarneming menut KUHPer adalah asas hukum kaptuhan dan asas hukum kebebasan kontrak (2) Pertujuan lisan dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum zaakwaarneming, karena pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh penggugat tidak ada di dalam kontrak kerja sehingga tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata (3) Penerapan  hukum zaakwarneming dalam putusan  Nomor 1574 K/Pdt/2011 perkara antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding melawan PT. Helga Prima General Contracor sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/ Terbanding, terdapat pada pertimbangan demi kepentinan umum serta persetujuan lisan yang dilakukan oleh pihak tergugat, dengan demikian penggugat melakukan suatu pekerjaan diluar kontrak dengan adanya itikad baik. (1) Legal spirit dari zaakwarneming adalah nilai dasar yang menjadi penopang dan dapat dilihat dari asas hukum perjanjian yakni asas hhukum kepatuhan dan asas hukum kebebasan berkontrak (2) persetujuan lisan yang diajukan oleh tergugat terbanding/pemohon kasasi dalam perkara putusanNomor 1574 K/Pdt/2011 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum zaakwaarneming, karena pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh penggugat tidak ada di dalam kontrak kerja sehingga tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata (3) Pertimbangan demi kepentinan umum serta persetujuan lisan yang dilakukan oleh pihak tergugat, dengan demikian penggugat melakukan suatu pekerjaan diluar kontrak dengan adanya itikad baik sehingga munculah zaakwarneming.
Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Lamuri, Thimoti Zeva; Hedewata, Agustinus; Jacob, Maria Yulianty
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4601

Abstract

Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia. Ini juga merupakan hak individu. Namun di banyak komunitas pernikahan bukan hanya urusan pribadi dua orang yang saling mencintai dan ingin membentuk lembaga pernikahan tetapi juga bagian dari kegiatan sosial, budaya, agama dan bahkan negara. Masalah muncul ketika aturan hukum tentang perkawinan dari lembaga-lembaga tersebut tidak sama, tidak sejalan dan bertententangan. Tulisan ini membandingkan dan mengelaborasi perbedaan hukum dan keabsahan perkawianan adat, agama dan hukum negara serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang (Statue Approach), Pendekattan Kasus (Case Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), dan Pendekatan Analitis (analytical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.
TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH GUA BITAUNI ANTARA SUKU APLASI FATU BOLA DENGAN KEUSKUPAN ATAMBUA Naisusu, Nufrianus; Hedewata, Agustinus; Damat, Petornius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13345

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah proses hak penguasaan tanah Gua Bitauni dari pihak adat ke pihak Keuskupan Atambua dan bagaimanakah kedudukan yuridis Keuskupan Atambua atas tanah Gua Bitauni. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana penelitian perpustakaan (libraryresearch), berdasarkan hasil sekunder. Artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jenis dan bahan hukum yang diperoleh adalah melalui bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum tersier yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara dekskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tanah Gua Bitauni adalah tanah adat milik Raja Insana (Usif) yang penguasaanya dipercayakan/dibagikan kepada suku Aplasi Fatubola untuk diolah, dirawat dan dijaga kemudian raja Insana bersama suku Aplasi bersepakat untuk menyerahkan ke Gereja secara sadar, sukarela dan iklas tanpa ada tuntutan apapun. (2) Kedudukan keuskupan Atambua atas tanah gua Bitauni diakui secara sah berdasarkan bukti dalam hal ini sertifikat dan juga keterangan para tokoh adat yang saat itu terlibat dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut sebab proses pengalihan tersebut juga melalui prosesi adat yang melibatkan semua pihak tokoh adat.
EKSISTENSI HUKUM ADAT ENDE LIO DALAM KASUS PERKAWINAN PARU DHEKO (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT DESA EMBUZOZO, KECAMATAN NANGAPANDA, KABUPATEN ENDE Petu, Modestus Angrianus; Hedewata, Agustinus; Mauritsius, Darius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13348

Abstract

The objectives of this study are: (1) to determine the factors behind and the negative impacts arising from paru dheko marriage (eloping) on the community of Embuzozo Village, Nangapanda District, Ende Regency. (2) To know the process of completing paru dheko marriage (eloping) according to the customary law of Ende Lio. This research is an empirical juridical research with data collection techniques, observation and interviews of 13 respondents, and documentation. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner. The factors behind the occurrence of paru dheko marriage (eloping) are factors of pregnancy out of wedlock, not approved by parents and fear of no accountability from the man, the negative impact arising from paru dheko marriage (eloping) is to be the subject of ridicule causing conflict between two big families, causing self-esteem, and family self-esteem falling, humiliating yourself, family, traditional leaders and even communities, communities become the subject of ridicule from other communities, and become magnets for other unmarried couples and The process of settling paru dheko marriage (eloping) according to the customary law of ende lio as follows; Ende Lio customary law, especially in the Tanazozo area, Embuzozo Village still prioritizes the principle of harmony and peace by resolving it through the customary process, of course, the purchase is inseparable. Indigenous leaders play a major role in the process of completing paru dheko (eloping) marriage
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Larangan Perkawinan Sedarah (Soghe Sala) Menurut Hukum Adat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada Ndari, Eusabius; Hedewata, Agustinus; Mauritsius, Darius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13440

Abstract

Cancellation of consanguineous marriages ( Soghe Sala ) in marriage cases in Nginamnu Village, Wolomeze District, Ngada Regency. Case of Consanguineous Marriage ( Soghe Sala ) It was recorded that this happened frequently and was successfully resolved with the final solution, namely driving the two perpetrators out of Nginamnu Village. The formulation of the problem in the research is: (1) What is the process of annulment of an original marriage (Soghe sala) according to Nginamnu customary law Wolomeze District, Ngada Regency? (2) What are the consequences of the prohibition of consanguineous marriages (Soghe sala) according to Nginamanu Customary Law, Wolomeze District, Ngada Regency? This research is empirical, meaning that analyzing the problem is carried out by combining legal materials obtained in the field, legal sources and materials used, namely primary, secondary and tertiary legal materials and the data is analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show: (1) Process for Cancellation of Consanguineous Marriage (Soghe sala) According to Nginamanu Customary Law: Lii Ve (Circulation of the Soghe Sala Issue), Gae Lara (Search for Solutions), Robo Koli (Ritual of Cutting Palm Leaves), Lara Eko (Final Solution ), and Gae Lara Wali (Looking for Other Solutions) Wolomeze District, Ngada Regency. (2) As a result of the Prohibition of Consanguineous Marriages (Soghe sala), violating this rule by carrying out clan marriages believes that a disaster will occur, namely a long drought and plantation crops will be damaged, the community will experience a long period of famine and the community will still respect the customary rules that have been established. Created a long time ago by previous ancestors, will be given the sanction of being ostracized or even expelled from the local area because the local community is afraid of a disaster that will occur in the area according to the Nginamanu Customary Law, Wolomeze District, Ngada Regency. In this case, the author suggests that parents educate their children from an early age to understand the traditional rules and traditional traditions in Nginamanu Village , so that when they grow up, those who are going to get married can choose a life partner who does not conflict with the traditional rules of Nginamanu Village and for traditional leaders. Nginamanu Village in every village must always provide traditional understandings, especially the prohibition on marriage within the clan, for prospective brides and grooms in the Karo community to marry according to religion, traditional customs, and also be registered with the authorized agency in accordance with the Marriage Law
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Anak Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Koteng, Nur Azizah Nilamsari Jakaria; Hedewata, Agustinus; Mauritsius, Darius
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13456

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family/household based on the belief in the Almighty God. The problem formulation is (1) What are the factors causing divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency? (2) What are the legal consequences for children's development in Teluk Mutiara District, Alor Regency? The aim of the research is to determine the factors causing divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency and the legal consequences for child development in Teluk Mutiara District, Alor Regency. There are 2 benefits of this research, namely theoretical benefits to provide information and development of the application of legal knowledge, especially in the field of civil law regarding the causes and effects on child development and practical benefits to provide information to the government to socialize to the public about divorce on child development and input for parents. interested parties. The research method used is empirical research. The research results show that: (1) the factors that cause divorce are Domestic Violence (KDRT), infidelity, economic factors. (2) the legal consequences for children's development, namely that children suddenly become quiet, become aggressive, and become less confident. The author's conclusion: the factors that cause divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency, if minimized properly, will not or reduce the occurrence of divorce in the future and will not affect children's development.
PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BAJAWA PADA 04 JANUARI 2021 (STUDI KASUS PERKARA PERDATA: 1/Pdt. P/2021/PN BAJAWA) liu, mario delourdez; Hedewata, Agustinus; Jacob, Yossie
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13691

Abstract

Adoption is a legal act that transfers a child from the sphere of power of parents, legal guardians or other persons responsible for the care, education and upbringing of the child into the family environment of the adoptive parents. The formulation of this problem is: (1) What is the process of adoption of children in the Bajawa District Court, (2) What are the obstacles in the process of adopting children in the Bajawa District Court, (3) How is the judge's consideration in determining the adoption of children based on civil case studies: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Bajawa, This research uses empirical juridical method, namely research whose data is obtained directly from the research location From the results of the research found, the process of adoption of children, the applicant or candidate has taken care of the administration for registration of the child adoption application plan at the Bajawa District Court.The results of this study show: (1) The process of adoption of children in the Bajawa District Court The applicant must prepare the requirements in the law such as KTP, KK, Child birth certificate, husband and wife marriage certificate, recommendation letter, salary slip, so that it can be the basis for being able to raise a child, and there must be a letter of permission from the local government, (2) Obstacles in the process of adoption of children in the Bajawa District Court are: (a) The lack of information from the public regarding the procedural procedure or submission of an application for Adoption of Children, (b) The lack of public knowledge means that the applicant uses the services of an advocate as a legal representative, (c) Incomplete evidence and if the formal examination is not completed it becomes an obstacle in the judge's consideration. Keywords: Children, Child Adoption
Co-Authors Adoe, Chicy La Viescha Adoe, Diego Marco Aloysius, Sukardan Alves, Ronaldo Amir, Ariyansa Bati, Adit Rulyandi Riwu Benu, Charles Boti Dakosta, Krisfal Dian Bin Boy Damat, Petonius Damat, Petornius Faot, Retna Yelmidiany Husni Kusuma Dinata Jacob, Maria Yulianty Jacob, Yossie Jacob, Yossie M Y Kamlasi, Yoseph Mariano Koteng, Nur Azizah Nilamsari Jakaria L. Dopo, Novita Angelina Labason, Emanuel Robin Lamuri, Thimoti Zeva Laos, Gerald Yustenlye Khamtry Lay Hire Wake, Raynaldi liu, mario delourdez Mata Ratu, Dinomax Mauritsius, Darius Naisusu, Nufrianus Ndari, Eusabius Ndun, Yoran Viktor Nubatonis, Orpa J Nubatonis, Orpa Juliana Pello, Helsina Fransiska Petu, Modestus Angrianus PO Tausbele, Harun Hermon Salle Wena, Yohanes De La Selan, Dicky Kolodikson Soruh, Dewiner E. C Usman, Siti Ramlah Yosina Lopo, Imelda Yossie Maria Yulianti Jacob