Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdi Insani Jurnal Hukum Bisnis Petitum Law Journal
Nubatonis, Orpa Juliana
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur Alves, Ronaldo; Hedewata, Agustinus; Nubatonis, Orpa Juliana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3244

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, akibat hukum dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama dengan penerbitan akta kelahiran umum dan prosesnya pun cepat serta tidak berbelit. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan bagi terpenuhinya hak anak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang menimbulkan akibat hukum lebih jauh bagi terpenuhinya hak-hak lain dari pada anak atas kewajiban ayah biologis untuk memenuhinya seperti hak-hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kewajiban aliementasi dari ayah biologis terhadap dirinya.hambatan penerbitan akte kelahiran (a) Kurangnya Kesadaran Orang Tua Anak Akan Pentingnya Akte Kelahiran (b) gangguan jaringan saat menginput data (c) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Syarat Pengurusan Akta Kelahiran Anak di Luar Nikah.
Tanggung Jawab Perdata Nasabah yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang Lende, Stenly Trinaldi; Usman, Siti Ramlah; Nubatonis, Orpa Juliana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4057

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam antara nasabah dengan koperasi terjadi kesepakatan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum apabila pihak melanggar perjanjian (wanprestasi) maka harus dipertanggungjawabkan. Wanprestasi sering terjadi di beberapa koperasi salah satunya di Kota Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi pada Nasabah di Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan untuk mengetahui tanggung jawab perdata Nasabah wanprestasi di Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukan: (1) faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu Usaha nasabah bangkrut, Nasabah pindah wilayah, Keadaan memaksa (Force Majeure),Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang dan Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman, (2) tanggungjawab nasabah wanprestasi yaitu kewajiban pembayaran pinjaman, Kewajiban untuk membayar denda atau biaya tambahan, Kewajiban untuk memberikan ganti rugi, Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum, Penghapusan layanan atau privilese dan Pertimbangan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) faktor penyebabyaituusaha bangkrut, Pindah wilayah, Keadaan memaksa (Force Majeure), Telambat membayar, Itikad buruk nasabah, seperti malas atau mengulur-ulur waktu (2) tanggung jawab nasabah yaitu Pembayaran pinjaman, Pembayaran denda atau biaya tambahan, Memberikan ganti rugi, Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum, Penghapusan layanan atau privilege dan Pertimbangan hukum.
Keabsahan “Tungku” (Perkawinan Sedarah) di Kota Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Manggarai Latu, Maria Layticya Lasmi; Aloysius, Sukardan; Nubatonis, Orpa Juliana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 05 (2024): Artikel Riset Edisi September 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i05.4636

Abstract

Dalam kehidupan manusia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menujukkan salah satu benturan itu ditemukan dalam perjumpaan antara hukum perkawinan Katolik dan model perkawinan dalam budaya Manggarai. Hukum Gereja berada dalam konteks budaya Manggarai yang didalamnya memiliki hukum adat tentang perekawinan adat. Dalam hukum perkawinan Gereja Katolik,salah satu halangan ialah apabila pasangan memeiliki hubungan darah. Konsep perkawinan agama Katolik sangat bertentangan dengan paham perkawinan Tungku dalam budaya Manggarai. Model menurut hukum agama dan kepercayannya  masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan Tungku merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan. Dapat disimpulkan bahawa Perkawinan sedarah (Tungku) telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan karena masih adanya hubungan darah antara saudara dan Perkawinan Sedarah (Tungku) yang telah dilakukan di dalam tradisi masyarakat Manggarai dianggap sah menurut hukum adat masyarakat Manggarai.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENDANAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA Ratu Dara, Romana; Nubatonis, Orpa Juliana; Jacob, Yossie M. Y.
Petitum Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 2, Mei 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i2.18783

Abstract

This study aims to conduct a legal analysis of unsecured loan agreements (KTA) as an alternative financing option for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. KTA has become one of the most widely used financing instruments by MSMEs because it does not require physical collateral from borrowers. However, despite providing easier access to financing, there are several challenges in its implementation, particularly related to the risk of non-performing loans and the legal protection for both parties. This research employs a normative legal approach by examining banking regulations governing KTA agreements and the responsibilities of banks in their execution. The analysis focuses on provisions in banking laws that regulate transparency, fair interest rates, and dispute resolution mechanisms. In addition, the study highlights the role of banks in conducting thorough credit risk assessments and the importance of educating MSME borrowers on sound financial management. The findings of this study indicate that KTA can be an effective solution for supporting the growth of MSMEs in Indonesia, provided that the agreements are implemented in accordance with applicable regulations. The conclusions emphasize the importance of enhancing compliance with banking regulations and transparency in providing information to borrowers. Improved consumer protection and credit risk management are also critical steps to ensure the sustainability of KTA as a financing instrument for MSMEs.
PERLINDUNGAN PRA PENEMPATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KUPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Dethan, Oskar Nomphi Michael; Pello, Helsina Fransiska; Nubatonis, Orpa Juliana
Petitum Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 2, Mei 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i2.18936

Abstract

This research focuses on the legal protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the pre-deployment phase, as implemented by the Department of Manpower and Transmigration of Kupang City in accordance with Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The study aims to comprehensively understand the legal protection applied during the pre-deployment phase and identify the obstacles faced in its implementation. Using an empirical legal approach and direct interviews with Department staff and prospective PMI registered in the SIAPKERJA application, the research explores the administrative and technical processes conducted by the Department. The findings reveal that the Department strives to provide comprehensive protection through document validation, training, and interagency coordination. However, challenges such as limited training facilities, insufficient socialization at the village level, and the negative role of brokers still persist. Cooperation between local government and related institutions, such as BP3MI, is crucial to achieving optimal protection for prospective migrant workers. These findings offer recommendations for improving the protection mechanisms for migrant workers in the future.
SOSIALISASI TENTANG PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL BAGI MASYARAKAT DESA OELOMIN, KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG Bire, Chatryen M Dju; Jacob, Yossie Maria Yulianti; Nubatonis, Orpa Juliana; Kaesmetan, Rini Marselin; Nunuhitu, Tiara G
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 4 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i4.1961

Abstract

People tend not to be interested in taking economic benefits from communal intellectual property due to lack of knowledge. The lack of awareness about the importance of intellectual work assets has led to rampant cases of violations of communal intellectual property. This is the point of awakening awareness of increasing knowledge of intellectual property rights of communal communities. Starting from the above conditions, this community service aims to explain about increasing knowledge of intellectual property rights for the community of Oelomin Village, Nekamese District, Kupang Regency. The solution offered in this community service is to explain intellectual property rights. The method used is through socialization of material delivery and question and answer discussions directly with the local community. The results of the activity show that the socialization given to the local community can increase the understanding and knowledge of the Oelomin Village community related to communal intellectual property rights, this can be seen from the high enthusiasm of the community during the question and answer discussion. Seeing these conditions, it is necessary to do more socialization to the community in order to further deepen and strengthen the understanding of the community related to communal intellectual property rights.
PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Bire, Chatryen M Dju; Nubatonis, Orpa Juliana; Tallo, Daud Dima; Jacob, Yossie M Y; Ermalinda, Jenny; Dollu, Daud Yaferson
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i1.1447

Abstract

Villages are a part of the Indonesian government that has a strategic role and function to assist the country's development. Despite this, many villages still face many problems related to public services, village financial management, low community participation in development, and a lack of legal understanding of good village management and governance according to applicable regulations, one of which is O'A Mate Village. To enable villages to develop and provide much better services to the community, efforts are needed to improve the capacity of village officials. This capacity building training for village officials was conducted in O'A Mate Village, Northwest Alor Sub-District, Alor Regency, and aimed to improve the knowledge and skills of village officials in the management of village governance and development, especially related to Law No. 6/2014 on Villages and the value of having good behavior. This community service activity was carried out in O'A Mate Village, Northwest Alor District, Alor Regency. The method used in this socialization is by means of face-to-face / lecture, discussion or in-depth dialogue about the material that has been presented with the participants. During the socialization, participants were quite active in asking questions about the material presented by the resource person. This was shown by active discussions and questions and answers between participants and resource persons. According to some participants, this activity showed that they had gained knowledge and understanding of the importance of increasing the capacity of village officials in carrying out their duties and responsibilities as village officials in accordance with Law No. 6/2014 on Villages. The participants acknowledged that the material presented by the service to society team was new and had never been heard or known by the community about the value of BeRAKHLAK in performing services as village officials. Finally, the service to society team can conduct socialization to improve the insights, knowledge and skills of village officials on how to manage village governance and development in a better way.
SOSIALISASI TENTANG PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA KUAKLALO KECAMATAN TAEBENU Nubatonis, Orpa Juliana; Bire, Chatryen M. Dju; Jacob, Yossie M. Y.; Dinata, Husni Kusuma; Renda, Ariance
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 3 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i3.1722

Abstract

Inherited property is defined as that which is left by the testator to be distributed to his heirs. In Indonesia, the law of inheritance distribution is governed by three legal systems: customary inheritance law, Islamic inheritance law, and inheritance law based on the Civil Code. The community service team identified a lack of understanding about the division of inheritance according to customary law and civil law in Kuaklalo Village. The proposed solution is to provide an explanation of the division of inheritance according to customary law and civil law. The objective of this activity is to offer an explanation to the local community regarding the division of inheritance according to customary law and civil law. The method employed is through the socialization of material delivery and direct question-and-answer discussions with the local community. The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) The preparation stage includes: (1) survey, (2) deliberation, (3) preparation of socialization materials. (b) The implementation stage. The local community members who participated in this activity displayed a high level of enthusiasm, as evidenced by the questions and discussions they engaged in with the speakers on topics related to the challenges they face in their daily lives. In addressing the queries raised by the community regarding the distribution of inheritance, the resource person not only provided responses but also facilitated further dialogue with the lecturers who attended the activity. The findings of the dissemination activities conducted by the Community Service Team demonstrate that the knowledge and comprehension of the distribution of inheritance according to both customary law and civil law were enhanced. The Community Service Program offered an opportunity for participants to gain insights and understanding of the distribution of inheritance according to civil law and customary law.
Co-Authors Aloysius, Sukardan Alves, Ronaldo Bire, Chatryen M Dju Bire, Chatryen M. Dju Dethan, Oskar Nomphi Michael Dollu, Daud Yaferson Ermalinda, Jenny Hedewata, Agustinus Husni Kusuma Dinata Jacob, Yossie M Y Jacob, Yossie Maria Yulianti Kaesmetan, Rini Marselin Latu, Maria Layticya Lasmi Lende, Stenly Trinaldi Nunuhitu, Tiara G Pello, Helsina Fransiska Ratu Dara, Romana Renda, Ariance Tallo, Daud Dima Usman, Siti Ramlah Yossie Maria Yulianti Jacob