Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam
Vina Yulianti, Hanipah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Kawin Kontrak dalam Ranah Keperdataan; Urgensi Formulasi Hukum Vina Yulianti, Hanipah; Hayatul Iman, Candra
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 2 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i2.8099

Abstract

Ideally, the principles of law, religion, and social norms in Indonesia establish marriage as a long-term bond characterized by mutual respect and responsibility, aimed at forming a harmonious family. However, in reality, contract marriages, which are driven by subjective agreements and have a fixed term, contradict these norms and are not recognized under the Civil Code (KUHPER). This practice results in negative consequences such as pornography, prostitution, human exploitation, trafficking, and domestic violence. This study identifies the discrepancy between the ideal principles and the actual practice of contract marriages and proposes direct criminal sanctions as a more effective solution to address this issue. The research is classified as a qualitative library study. The methodology employed is a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis of legal regulations and contract marriage practices. The findings indicate that contract marriages are inconsistent with civil law principles and potentially violate criminal law. Therefore, it is crucial to develop a more comprehensive legal framework by implementing direct criminal penalties, bypassing civil violations. This approach is expected to provide a stronger deterrent effect against perpetrators and reduce the prevalence of contract marriages in Indonesia.
DINAMIKA HAPUSNYA PERIKATAN JUAL BELI BARANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Vina Yulianti, Hanipah; Zubaedah, Rahmi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.223-230

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana undang-undang hukum perdata menetapkan perikatan jual-beli barang dan menghapusnya. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normative, diperoleh kesimpulan berikut: menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli barang dianggap sudah jadi jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai harga barang dan barang tersebut, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.   Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi secara temporer.  Setelah perjanjian jual beli disetujui dengan cara ini, penjual tetap terikat, dan jika jangka waktu percobaan telah berakhir dan setuju, pembeli baru akan terikat.    sejak uang muka diterima untuk pembelian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan jual-beli barang diputuskan sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji, yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat dalam melaksanakan perjanjian, atau melakukan perbuatan yang tidak diizinkan dalam perjanjian. Karena pelanggaran perjanjian, ada konsekuensi seperti ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga; pembatalan perjanjian; dan peralihan resiko, yaitu kewajiban untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disebabkan oleh salah satu pihak
ANALISIS HUKUM AKIBAT PENISTAAN AGAMA YANG MELAKUKAN PROMOSI MINUMAN KERAS DI ATLAS BEACH FEST Vina Yulianti, Hanipah; Faridah, Hana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.192-198

Abstract

Permasalahan yang dipaparkan dalam penulisan jurnal ini adalah mengenai akibat hukum penodaan agama berlabel promosi minuman keras Muhammad Maria dari Holywings dan bagaimana peran polisi dalam mencegah tindakan penodaan agama. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penistaan agama berlabel promosi Muhammad dan Maria dari minuman keras Hollywings dan untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam mencegah tindakan penistaan agama. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif, yaitu penelitian rasional untuk memperoleh suatu fakta menurut nalar ilmiah hukum dari sudut pandang normatif, menginventarisasi doktrin penelitian literatur atau mempelajari dokumen hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk mulai dari suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 telah mengamanhkan bahwasannya tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Suatu Tindak pidana dalam penistaan agama telah di atur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akibat hukum bagi seseorang yang melakukan penistaan agama dapat diproses hingga ke pengadilan
DINAMIKA ANTAR TATA HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI PERKAWINAN SAH BERDASARKAN KONSTITUSI (STUDI YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN) Vina Yulianti, Hanipah; Hamimah, Siti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.237-242

Abstract

Peneilitian ini memiliki sifat mendasar yakni Yuridis-Normatif, dimana konsepnya berasal dari Hukum-Hukum yang berpostulat yakni Negara, Adat, Lokat. Penelitian ini mencoba menganilisi seperti apa Pluralisme Hukum terhadap UUP secara umum. Bahan hukum terdiei daei peimer, sekunder dan tersier kemudian diolah dalam analisa secara kualitatif yang sistematis, kronologis, dan struktural. Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan beberapa skema dinamika pluralisme hukum yang ada terhadap UUP
Co-Authors Faridah, Hana Hamimah, Siti Hayatul Iman, Candra Zubaedah, Rahmi