Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unnes Law Journal Riau Law Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Harahap, Shabrina
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analyzing Subjective Defects in a Civil Tortious Lawsuit: Inconsistencies between Posita and Petitum in the Control Assumption of the Testator’s Estate (Case No. 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) Ansyari, Azmi; Hafiz, Syahwir; Harahap, Shabrina; Sufiarina, Sufiarina
Unnes Law Journal Vol 9 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law and Development: Social, Political and Legal Aspects
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v9i2.75576

Abstract

Referring to a civil case number 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, the plaintiffs who are the testator’s wife and daughter file a Tortious lawsuit against the defendant for an unlawful act. The plaintiffs describe the unlawful act as taking control of the estate by the testator sibling who has a mutual agreement between the defendant and the testator’s wife. This has happened prior to the distribution of the estate among the rightful heirs. The panel of judges who have reviewed the case in question, give a verdict of ‘an inadmissible lawsuit claim.’ The point of interest that the writers want to bring up and research on is the reason behind judges’ verdict that has made the case as a “niet onvankelijke verklaard'' case. To elaborate further, doctrinal research is done on the principles of civil procedural law, especially the relationship between the type of civil litigation with its legal arguments (‘posita’) and the legal claims (‘petitum’). The research results show that there are major inconsistencies between the type of civil litigation that has been filed with the content of ‘posita’ and ‘petitium.’ The plaintiffs file a tortious lawsuit at the district court while their ‘posita’ are mixing between undistributed testator’s estate and the defendant’s action of taking over the estate that is based on an agreement. Besides that, the legal claims have a few mix-ups, including demanding to state a tortious act by the defendant, petitioning the court to invalidate the mutual agreement, and seeking the court’s determination of heirs. In a tortious lawsuit, the plaintiffs shall seek compensation for their losses. As an advocate, it is expected to have an awareness in preparing a good and proper legal argument and claims in a civil lawsuit. These inconsistencies yield an inadmissible lawsuit; hence the plaintiff’s legal interests cannot be served through civil legal proceedings.
Pengajuan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Debitor Pailit Selaku Penggugat (Analisis Perkara No. 142/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Sel) Analisis Pasal 28 UUKPKPU ALAMRI, MOH ZEDZAKY; HARAHAP, SHABRINA; ARYANTO, DAFA; JODI, MIKAIL; ., SUFIARINA
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8243

Abstract

Tulisan ini dengan tujuan menganalisis kewenangan debitor pailit mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum di depan persidangan. Salah satu perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perbuatan melanggar hukum (onrechts mategedaad). Pasal 1365 KUHPerdata menentukan; “Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan  si pembuat kerugian untuk memberikan penggantian kerugian”. Perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan keperdataan dengan pertanggungjawaban berupa penggantian kerugian. Dalam perkara yang diregistrasi bernomor 142/Pdt.G/2022/PN.JakSel berkaitan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum, yang diajukan oleh debitor dalam status pailit. Pihak tergugat tidak menggunakan haknya menunda perkara sampai dilakukan pemanggilan terhadap kurator dan juga tidak meminta perkara untuk digugurkan. Sehingga perkara tetap berlanjut dan diperiksa serta diputus oleh majelis hakim dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan mengutamakan penggunaan bahan-bahan hukum berupa pengaturan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum dan pengaturan tentang kepailitan. Hasil penelitian didapatkan debitor pailit tidak terlarang sebagai penggugat di pengadilan dengan mendasarkan pada Pasal 28 UUKPKPU. Dan undang-undang memberikan kewenangan kepada penggugat untuk minta perkara digugurkan. Tetapi gugatan berkaitan dengan pemenuhan prestasi berupa pembayaran yang didasarkan pada perjanjian merupakan kewenangan dari kurator sebagai yang mempunyai kewenangan menguasai dan mengurus harta debitor pailit.
Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Notaris dalam Proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia Harahap, Shabrina; Martien, Dhoni
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2025): October : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i3.621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif. IPO merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari publik melalui pasar modal, yang memerlukan kepastian hukum dalam setiap tahapannya. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses IPO. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris diakui sebagai profesi penunjang pasar modal yang harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan notaris mencakup pembuatan akta perubahan anggaran dasar perusahaan, akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta akta-akta lain yang diperlukan dalam tahapan pra-emisi dan emisi. Melalui kewenangan ini, notaris berkontribusi dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi investor dan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman notaris terhadap regulasi pasar modal dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas notaris melalui pelatihan dan sertifikasi khusus, serta pengawasan yang lebih ketat dari OJK untuk memastikan peran notaris dalam IPO berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Co-Authors ., SUFIARINA ALAMRI, MOH ZEDZAKY Ansyari, Azmi ARYANTO, DAFA Hafiz, Syahwir JODI, MIKAIL Martien, Dhoni Sufiarina