Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC)
Yulfa Mulyeni
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Ninik Mamak Sebagai Penjaga Keadilan: Menyelesaikan Sengketa Berbasis Kearifan Lokal Yulfa Mulyeni; Eri Arianto; Rifqi Devi Lawra; Aermadepa; Yulia Nizwanai
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jpkmmc.v4i2.1632

Abstract

Ninik Mamak memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa di masyarakat adat Minangkabau. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh hukum positif, peran ini mengalami tantangan dalam praktik penyelesaian sengketa di Nagari. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat kembali kapasitas Ninik Mamak dalam menyelesaikan konflik berbasis kearifan lokal, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Penguatan peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mempertahankan harmoni sosial dan memperkuat sistem hukum adat yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi antara hukum adat dan hukum positif, serta pendampingan berkelanjutan bagi para pemangku adat agar sistem penyelesaian sengketa tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK Iqbal Rawi Siregar; Aermadepa; Yulfa Mulyeni
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14556

Abstract

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suati rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama peda pelayanan berbasis HAM, dalam rangka mewujudkan good governance. Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. 2) Apa sajakah kendala dan upaya yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai Permenkumham No 2 Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas, dan Inovasi Pelayanan Publik. 2) Masalah-masalah yang yang ditemukan diantaranya belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas pemasyarakatan yang berkompeten untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Hak Assasi Manusia, Pelayanan Publik, Petugas Pemasyarakatan
PENERAPAN ASIMILASI COVID BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 Harry Avindo Kurnia; Rifqi Devi Lawra; Yulfa Mulyeni
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14557

Abstract

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 menjelaskan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi Narapidana. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dilakukan dengan mekanisme melakukan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi secara secara langsung serta sekaligus melampirkan berkasnya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan physical distancing. Masalah-masalah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait dikarenakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya sehingga data-datanya tidak diketahui apakah recidive atau bukan yang mendapatkan asimilasi serta dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakat (PK) dalam pelaksanaan program asimilasi. Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan.
PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK Holan Prancisco Pales; Yulia Nizawana; Yulfa Mulyeni
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.15176

Abstract

Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan terkait “Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Perempuandan Anak”. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak memerlukan perlindungan yang sesuai kebutuhan dan kepentinganya dan P2TP2A Kota Sawahlunto merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban di Kota Sawahlunto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto?, 2) Apakah kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan?, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kota Sawahlunto?. Metode Penelitian menggunakan hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai data primer, sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung ke P2TP2A. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, namum P2TP2A dapat menyelesaikan hambtan-hambatan tersebut. Kendala-kendala yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dengan mengatasi mhambtan memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap P2TP2A sesuai dengan kebuthan yang dibutuhkan. Kata Kunci : P2TP2A, Peranan, Kekerasan Perempuan dan Anak
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK Iqbal Rawi Siregar; Aermadepa; Yulfa Mulyeni
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14556

Abstract

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suati rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama peda pelayanan berbasis HAM, dalam rangka mewujudkan good governance. Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. 2) Apa sajakah kendala dan upaya yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai Permenkumham No 2 Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas, dan Inovasi Pelayanan Publik. 2) Masalah-masalah yang yang ditemukan diantaranya belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas pemasyarakatan yang berkompeten untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Hak Assasi Manusia, Pelayanan Publik, Petugas Pemasyarakatan
PENERAPAN ASIMILASI COVID BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 Harry Avindo Kurnia; Rifqi Devi Lawra; Yulfa Mulyeni
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14557

Abstract

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 menjelaskan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi Narapidana. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dilakukan dengan mekanisme melakukan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi secara secara langsung serta sekaligus melampirkan berkasnya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan physical distancing. Masalah-masalah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait dikarenakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya sehingga data-datanya tidak diketahui apakah recidive atau bukan yang mendapatkan asimilasi serta dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakat (PK) dalam pelaksanaan program asimilasi. Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan.
PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK Holan Prancisco Pales; Yulia Nizawana; Yulfa Mulyeni
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.15176

Abstract

Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan terkait “Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Perempuandan Anak”. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak memerlukan perlindungan yang sesuai kebutuhan dan kepentinganya dan P2TP2A Kota Sawahlunto merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban di Kota Sawahlunto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto?, 2) Apakah kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan?, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kota Sawahlunto?. Metode Penelitian menggunakan hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai data primer, sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung ke P2TP2A. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, namum P2TP2A dapat menyelesaikan hambtan-hambatan tersebut. Kendala-kendala yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dengan mengatasi mhambtan memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap P2TP2A sesuai dengan kebuthan yang dibutuhkan. Kata Kunci : P2TP2A, Peranan, Kekerasan Perempuan dan Anak
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Nagari Supayang Kabupaten Solok Eri Arianto; Yulfa Mulyeni; Rifqi Devi Lawra; Aermadepa; Yulia Nizwana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia Vol. 4 No. 7 (2025)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jpkmmc.v4i7.1742

Abstract

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan data provinsi yang termasuk ke dalam zona merah pengedaran gelap narkoba, salah satu provinsi di Indonesia yang peredaran serta penyalahgunaan narkobanya termasuk ke dalam zona merah adalah Provinsi Sumatera Barat. pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi Sumatera Barat tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki tentang bahaya narkotika bagi masyarakat
Pelaksanaan Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Solok Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kampanye Shiva Alia Maharani; Aermadepa Aermadepa; Yulfa Mulyeni
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10197

Abstract

Campaign fund management is an important aspect of maintaining the transparency, accountability, and integrity of General Elections. Although previous studies have extensively discussed campaign funds from the perspectives of supervision and accountability, studies on the cancellation of political parties as election participants due to failure to submit the Initial Campaign Fund Report (LADK) remain limited. This study aims to analyze the implementation of the cancellation of political parties as participants in the Legislative General Election by the Solok City General Elections Commission (KPU) based on General Elections Commission Regulation Number 18 of 2023 concerning Campaign Fund Management and to explain the resulting legal consequences. This study used an empirical sociological legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with the Solok City KPU and document studies of regulations and official decisions. The results show that the Solok City KPU canceled the participation of the Indonesian Solidarity Party, Garuda Party, and Ummat Party through Solok City KPU Decision Number 9 of 2024 because they did not submit the LADK. This cancellation resulted in legal consequences in the form of the loss of status as election participants, the disqualification of legislative candidates, and a reduction in the public’s political choices. This finding emphasizes the importance of political parties’ compliance with campaign fund reporting obligations as an instrument for maintaining electoral accountability and integrity. The implications of this study provide a basis for election organizers and political parties to strengthen administrative compliance, campaign fund transparency, and the governance of election participants in accordance with statutory regulations.
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok M. Fariz Alfiyan; Yulfa Mulyeni; Eri Arianto
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10198

Abstract

The fulfillment of the right to legal aid for detainees in correctional institutions remains uneven, particularly among detainees with limited economic resources, legal knowledge, and access to information. This study aims to analyze the implementation of legal aid provision for detainees at the Class IIB Solok Correctional Institution based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and to identify obstacles in its implementation. This study used a qualitative approach with an empirical legal research design. The research informants consisted of correctional institution officers, detainees, and advocates from Posbakumadin Kota Solok and Posbakumadin Koto Baru, who were selected purposively. Data were collected through interviews and literature study and were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that legal aid has been implemented through the stages of socialization, data collection, application submission, verification, advocate appointment, assistance, and reporting. However, its implementation still faces several obstacles, including detainees’ low legal literacy, stigma toward free legal aid services, administrative barriers, delays in assistance, limited advocate schedules, and weak interinstitutional coordination. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of legal aid provision for detainees depends heavily on strengthening socialization, simplifying administration, ensuring timely assistance, and improving interinstitutional coordination. These findings imply the need for more responsive governance of legal aid services to ensure access to justice for detainees.
Co-Authors Aermadepa Aermadepa Aermadepa Eri Arianto Harry Avindo Kurnia Holan Prancisco Pales Iqbal Rawi Siregar M. Fariz Alfiyan Rifqi Devi Lawra Shiva Alia Maharani Yulia Nizawana Yulia Nizwana Yulia Nizwanai