Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Ta'lim

Pentingnya Memahami Perbedaan Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Sebagai Landasan Memahami Makna Takwil Mubarok, Salim Aqil; Asma, M. Muqoddasatul; Jannah, Nurrohmatul
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 2 (2023): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang dapat dikategorikan sebagai muhkam (jelas dan tegas) dan mutasyabih (samartidak jelas). kajian dalam kedua kategori ini dapat melibatkan pemahaman dan interpretasi yang berbeda-beda oleh para ulama dan umat Islam. Berikut adalah beberapa kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain, maksud dari muhkam dan mutasyabih baik secara umum maupun khusus, hikmah dari muhkam dan mutasyabih serta bagaimana pendapat ulama dalam memahami makna takwil. Artikel ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana maksud antara muhkam dan mutasyabih dalam al-Qur‘an yang memberikan pemahaman dalam memaknai arti takwil. Hikmah dari Ayat Muhkam: Ayat-ayat muhkam memberikan petunjuk dan hukum yang jelas, memudahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dari Ayat Mutasyabih: Ayat-ayat mutasyabih menjadi ujian bagi kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual umat Islam. Memahami ayat-ayat ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan refleksi mendalam. Memalingkan sebuah lafazh dari makna yang kuat (rajih) kepada makna yang lemah (marjuh) karena ada suatu dalil yang menghendakinya. Inilah pengertian takwil yang dimaksudkan oleh mayoritas ulama mutaakhirin. Maka, takwil tentang zat dan sifat-sifat Allah ialah tentang hakekat zat-Nya itu sendiri yang kudus dan hakekat sifat-sifat-Nya. Dan takwil tentang Hari kemudian yang diberikan Allah adalah substansi yang ada pada Hari Kemudian itu sendiri.
Tradisi Lamaran Dan Korelasinya Menurut Madzhab Syafi’i ( Studi Kasus di Desa Larangan jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu ) Muktafa, M. Faiz Ferdian Andrea; Jannah, Nurrohmatul; Setiawan, Yusnan
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 2 (2022): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebelum seseorang melakukan aqad perkawinan pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa jawa disebut nontoni atau lamaran, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan masyarakat.Dalam istilah sosial lamaran merujuk pada sebuah kegiatan yang mengikat antara pihak pelamar dan pihak yang dilamar besertaan dengan adanya batasan – batasan yang harus dijaga dan ditaati, dengan kata lain dalam sebuah lamaran belum sah terjadi ikatan seperti halnya pernikahan.Namun dalam prakteknya masih banyak tuntutan yang harus dipenuhi baik dari pihak laki-laki maupun permpuan, sehingga perlu adanya kajian khusus yang membahas hal itu agar tidak lagi ada kekeliruan dalam penerapan di kehidupan nyata.Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memadukan dua cabang metode yakni metode studi kasus dan juga etnografi.Adapun pendekatan penelitian kali ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.pelaksanaan proses lamarat adat di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dikembalikan kepada kepercayaan dan juga kesanggupan masing-masing masyarakat, karena nyatanya banyak masyarakat yang tidak melaksanakan proses lamaran sesuai adat dikarenakan faktor ekonomi atau lainnya serta tidak berdampak pada hubungan rumah tangga mereka.Dalam ruang lingkup madzhab syafi’i lamaran dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti contoh wanita yang hendak dilamar tidak dalam hubungan pernikahan dengan orang lain atau belum dilamar oleh orang lain.keterkaitan antara lamaran adat Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya kabupaten Indramayu dengan Lamaran menurut madzhab syafi’i sudah sangat sesuai dan dapat diberlakukan sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
Surat Kontrak Sebagai Pilar Pengaturan Hukum Dalam Perdagangan Internasional Zainullah, M. Maftuh; Jannah, Nurrohmatul
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 2 (2024): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan perdagangan internasional merupakan akibat dari adanya saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya masingmasing. Namun dalam pelaksanaannya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali suatu negara melakukan suatu hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara memberlakukan suatu hambatan perdagangan, salah satunya karena adanya dorongan dari lonjakan impor yang berdampak merugikan bagi negara tersebut. Oleh karena itu suatu negara harus melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya, seperti mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan impor, namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum perdagangan internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan kemudian mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan gagasan awal dan melihat permasalahan yang muncul dari pustaka tersebut. Adapun hukum perdagangan internasional yang berlaku dan menjadi dasar pengaturan kegiatan perdagangan di dunia adalah WTO Agreement dan perjanjian-perjanjian yang termuat didalamnya. Permasalahan yang dikaji bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai safeguard berdasarkan hukum internasional serta menganalisis kebijakan impor produk hortikultura Indonesia pada tahun 2012 berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan internasional dan ketentuan dalam General Agreement on Tariff and Trade dan Safeguard Agreement. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui studi kepustakaan atau kajian terhadap kebijakan impor produk hortikultura Indonesia dan WTO Agreement serta perjanjianperjanjian yang termuat didalamnya. Tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard merupakan suatu langkah upaya proteksi terhadap industri dalam negeri suatu negara atas adanya lonjakan impor yang mengancam menimbulkan kerugian terhadap negara host country.
Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Jannah, Nurrohmatul; Rosyidah, Binti Kholifatur
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2023): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah adanya perkawinan, maka akan lahir status penerimaan baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Namun dalam praktiknya, prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk intervensi orang tua tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh sebagian masyarakat. Adanya campur tangan dari orang tua terhadap rumah tangga anak akan menimbulkan ketidak harmonisan bagi keluarga anak dan keluarga orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum islam, diperbolehkan dengan syarat disaat adanya shiqaq dalam rumah tangga anak, dalam hal ini orang tua bertindak sebagai hakam (juru damai). Sedangkan menurut hukum positif orang tua tidak diperbolehkan ikut intervensi dalam rumah tangga anak dengan alasan apapun, karena orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang telah menikah atau dewasa.
Perlindungan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Jannah, Nurrohmatul
Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 2 (2025): Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : STAI Hidayatut Thullab Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal issues regarding the position of children born out of wedlock in Indonesia still leave disharmony between positive legal norms, religious norms, and constitutional jurisprudence. Law No. 1/1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law explicitly limit the civil rights of out-of-wedlock children to the mother and her family, reflecting a conservative normative view based on classical Islamic law. However, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 reinterpreted Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and opened up space for the recognition of civil rights between out-of-wedlock children and their biological fathers on the basis of scientific evidence (such as DNA testing). This study aims to comparatively analyze the three sources of law to identify conceptual and normative differences, as well as to find common ground that can be the basis for harmonizing national family law. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach through a literature study of laws and regulations, judicial documents (decisions of the Constitutional Court and Supreme Court), and scientific literature. The results show that there is no substantial integration between the three legal regimes, both in legislation and in judicial practice, resulting in legal uncertainty and discrimination against children's rights. This research emphasizes the urgency of reconstructing legal norms that can bridge the values of justice, child protection, and moral and religious principles. This article offers a harmonization scheme between Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the jurisprudence of the Constitutional Court as a real contribution to the renewal of Islamic family law in Indonesia that is more inclusive and just.