Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Efektivitas Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura Basri, Abdul Rahman; Silo, Akbar; Ohoiwutun, Yosephina; Muhdiarta, Untung
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 12 No 1 (2024): April 2024
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jeb.v12i1.3917

Abstract

Since the implementation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Jayapura Regency has adopted a policy of delegating authority as an effort to improve the efficiency and effectiveness of government administration at the district level. This study aims to analyze the effectiveness of the delegation of authority from the Regent of Jayapura to the District Heads based on the Jayapura Regent Regulation Number 13 of 2019 on the Delegation of Partial Authority from the Regent to the District Heads to Perform Certain Local Government Affairs. This study uses a qualitative approach with data triangulation methods, including indepth interviews, observations, and document analysis. The results show that although there are some successes in the implementation of delegated authority, various obstacles remain, such as mismatches between the delegated authority and district capacities, lack of trained and competent human resources, and budget limitations. Additionally, the delegation process often lacks adequate accountability and transparency systems. The study also found that unclear policies and regulations, as well as complex bureaucratic processes, hinder the effectiveness of the delegated authority implementation. Some district heads feel that the delegated authority is insufficient to enable them to make quick and accurate decisions to serve local community interests. Recommendations from this study include improving human resource capacity at the district level, enhancing accountability and transparency systems, and simplifying bureaucratic processes to support the effectiveness of delegated authority. Thus, it is expected that the delegation of authority from the Regent of Jayapura to the District Heads can run more optimally and contribute positively to regional development and the improvement of public service quality
Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Fatimah, Siti; Fatimah, Nur; Basri, Abdul Rahman; Sumantri, Sumantri; Juli, La
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.695

Abstract

Motivasi dan disiplin kerja merupakan faktor yang dapat mendukung tercapainya kinerja yang maksimal. Motivasi adalah keadaan intern diri seseorang yang mangaktifkan dan mengarahkan tingkah lakunya kepada sasaran tertentu dan Disiplin mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan terhadapnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen inti kuesioner yang dibagikan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) secara parsial, variabel motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; 2) Disiplin kerja, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan 3) secara simultan, motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, diperlukan strategi yang komprehensif yang mempertimbangkan aspek motivasi, disiplin kerja, kepemimpinan, dan pengembangan kompetensi, dengan tetap memperhatikan keragaman karakteristik pegawai.
Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial Basri, Abdul Rahman; Sawir, Muhammad; Kamaluddin, Santrio; Pongtuluran, Rhina
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 6 No 1 (2024): JGLP, MEI 2024
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v6i1.1257

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan implikasi sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Variabel penelitian mencakup struktur kekuasaan eksekutif, pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, stabilitas politik, dan akuntabilitas pemerintah. Metode penelitian melibatkan analisis perbandingan sistem pemerintahan di negara-negara yang mewakili ketiga sistem tersebut, dengan mempertimbangkan sampel negara yang relevan dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem presidensial cenderung memiliki eksekutif yang lebih kuat dan terpisah dari legislatif, sementara sistem parlementer menunjukkan integrasi yang lebih erat antara kedua cabang pemerintahan. Sementara itu, sistem semi-presidensial menggabungkan elemen dari kedua sistem. Implikasi dari perbedaan ini mencakup stabilitas politik, kualitas kebijakan, dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang desain dan kinerja sistem pemerintahan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di seluruh dunia.