Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Jual Beli Online: Pada Penipuan Perspektif Hukum Telematika Fatma, Mawarni; Syahidin, Syahidin
Gajah Putih Journal of Economics Review Vol 4 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Ekonomi Review Gajah Putih
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/gpjer.v4i2.524

Abstract

Latar Belakang: Maraknya perkembangan jual beli online saat ini,juga diikuti oleh tingginya rawan terjadinya penipuan online. Tujuan Penelitian: Mengetahui dan memahami akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Hasil Penelitian: Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli online bukan hanya menimbulkan akibat hukum dalam UU ITE tetapi ke ranah hukum perdata maupun pidana.
Sosialisasi dan Pelatihan Diversifikasi Ikan Mujair Menjadi Nugget untuk Penanganan Stunting Kamarudin, Anna Permatasari; Rosalina, Olyfia; Asri, Rahmadi; Dewi, Ratna; Diana, Rahma; Fahmi, Rizkan; Fatma, Mawarni; Amna
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 1 No. 3 (2023): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v1i3.48

Abstract

SStunting merupakan masalah yang sedang dibicarakan saat ini. Hal ini karena anak-anak sekarang ini akan menjadi bagian dari generasi yang akan datang. Anak yang mengalami prevalensi stunting akan mengalami dampak negatif. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Gunung Suku, Kecamatan Lut Tawar supaya dapat mengatasi masalah stunting melalui pengolahan ikan mujair menjadi nugget. Nugget ini menyediakan sumber protein yang diperlukan anak-anak untuk berkembang dan bertumbuh. Kelebihan nugget adalah mudah digenggam jari anak, tidak terdapat duri, praktis dan mudah disimpan. Jumlah mitra yang mengikuti acara adalah 10 orang ibu rumah tangga. Metode pengabdian yang digunakan adalah berupa difusi IPTEK, yaitu memperoleh produk nugget ikan mujair dan demonstrasi cara mengolah ikan mujair menjadi nugget ikan mujair. Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat menjadi sadar bahwa stunting adalah hal serius yang harus ditangani. Namun stunting dapat ditangani apabila dilakukan intervensi terhadap anak-anak usia bayi, balita dan usia sekolah. Selain itu perlu mendapat perhatian juga bagi remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui. Hasil test menunjukkan, telah terjadi peningkatan pengetahuan pada mitra, di mana nilai pre test 52% menjadi 93% pada Post Test. Saran dari Tim Pengabdi, ke depannya dapat dilakukan program pengabdian ini di tempat yang sama tetapi dengan jenis program yang berbeda, melihat potensi wilayah yang dimiliki Desa Gunung Suku.
Corporate Criminal Responsibility in Land Grabbing Crime Reumi, Frans; Iskandar PP, Agus; Fatma, Mawarni
Ipso Jure Vol. 2 No. 7 (2025): Ipso Jure - August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/rcxyps74

Abstract

Land grabbing by corporate entities is a form of structural crime that has a wide impact on land rights, the environment, and social justice in Indonesia. This practice is carried out through various manipulative mechanisms such as falsification of documents, power co-optation, and legal-formal but socially illegitimate land tenure. Unfortunately, the national criminal law framework has not been fully able to reach the complexity of these corporate crimes. This study aims to analyze corporate criminal liability in agrarian crimes with a normative juridical approach through a study of the Criminal Code, UUPA, and PPLH Law. The theory of corporate criminal liability and the concept  of piercing the corporate veil are used to connect structural errors in the corporate body with criminal offenses that occur. The results of the study show that there are normative gaps and weaknesses in law enforcement, especially in making corporations the subject of crime effectively. Therefore, it is necessary to integrate criminal, agrarian, and environmental law, as well as the establishment of special criminal norms that are lex specialis in agrarian law. The novelty of this research lies in the offer of reconstruction of corporate criminal law enforcement based on substantive justice. This reform is expected to be able to encourage agrarian sovereignty and the protection of people's constitutional rights
Reformulation of Criminal Sanctions for Recidivist Corruption Offenders Rifqi, Pramidazzura Alifa; Fatma, Mawarni
Ipso Jure Vol. 2 No. 11 (2025): Journal of Ipso Jure-December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/qemcpn49

Abstract

Corruption crimes as extraordinary crimes remain a serious challenge within Indonesia’s criminal justice system, particularly when offenders repeatedly commit corruption after serving their sentences. The phenomenon of corruption recidivism indicates the limited effectiveness of existing criminal sanctions. This study aims to examine the normative vacuum in regulating criminal sanctions for repeat corruption offenders and to formulate directions for reformulating more proportional and effective sanctions. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The findings reveal that Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes does not explicitly regulate aggravated sanctions for corruption recidivists, while recidivism provisions in Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code remain general in nature. This normative gap results in sentencing inconsistency and weak deterrent effects. The study recommends reformulating criminal sanctions through explicit regulation of corruption recidivism, strengthening additional penalties, and synchronizing the Anti-Corruption Law with the National Criminal Code to enhance the effectiveness of corruption eradication and substantive justice.