Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dewantara Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
Marisa Jemmy
Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI Fitra Oktoriny; Marisa Jemmy; Yunimar Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.345

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.
Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Marisa Jemmy; Fitra Oktoriny; Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.438

Abstract

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosesdur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan bagian Pelaksanaan Mapenaling huruf B angka 1 menjelaskan bahwa Mapenaling (masa pengenalanan, pengamatan dan penelitian lingkungan) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian diri Narapidana/Anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama narapidana/anak didik pemasyarakatan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya. Selanjutnya angka 2 menyebutkan bahwa mapenaling merupakan salah satu kegiatan pembinaan/perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan/perawatan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI Fitra Oktoriny; Marisa Jemmy; Yunimar Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.345

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.
Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Marisa Jemmy; Fitra Oktoriny; Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.438

Abstract

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosesdur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan bagian Pelaksanaan Mapenaling huruf B angka 1 menjelaskan bahwa Mapenaling (masa pengenalanan, pengamatan dan penelitian lingkungan) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian diri Narapidana/Anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama narapidana/anak didik pemasyarakatan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya. Selanjutnya angka 2 menyebutkan bahwa mapenaling merupakan salah satu kegiatan pembinaan/perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan/perawatan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR Oktoriny, Fitra; Puspita, Lona; Jemmy, Marisa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 7 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/jpmd.v7i1.991

Abstract

Kata Tawuran tidak lagi asing kita dengar, karena tawuran adalah perkelahian atau keributan antar sesama pelajar tetapi berbeda sekolah dan biasanya menggunakan senjata tajam seperti samurai, sabit, parang, dan lainnya. Tawuran antar pelajar ini merupakan suatu tindakan yang bodoh karena tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pelajar yang terdidik. Kasus tawuran antar pelajar menjadi perbincangan yang mengundang perdebatan dan perhatian bagi diseluruh kalangan. Sebab kejadian ini mengudang sisi negatif yang merugikan bagi individu yang menjadi pelaku serta korban dari tawuran antar pelajar. Adapun masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar. Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya tawuran antar pelajar dan upaya untuk penanggulanngannya. Metode pengabdian yang digunakan yakni metode ceramah dan diskusi dengan hasil penelitian menyatakan bahwa peran orangtua terhadap perkembangan anak sebagai pelajar sangat berpengaruh dalam tingkah laku dan pola pikir mereka dalam berbagai lingkungan kehidupan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
PELAKSANAAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Gessia Ferandha, Marisa Jemmy dan
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 1 (2024): NORMATIVE JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Granting conditional release is a form of implementing the rights of prisoners who are serving a criminal term in a correctional institution in accordance with Law Number 22 of 2022 in Articles 9 and 10 concerning Corrections. The granting of conditional release is aimed at prisoners who behave well while serving their sentence in a correctional institution. In terms of the implementation of granting parole, it has not run optimally at the Class IIB Padang Women's Correctional Institution, there are several prisoners who have not received their right, namely parole, due to several obstacles, namely delays in completing administrative requirements. , the absence of a guarantor by the prisoner. The formulation of the problem in this paper is first, how are the rights of conditional prisoners implemented according to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in the Class IIB Padang Women's Correctional Institution, secondly, what obstacles do the Class IIB Padang Women's Correctional Institution face? in implementing the right to parole according to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and how to overcome obstacles to implementing the rights of conditional prisoners in Correctional Institutions according to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in the Padang Class IIB Women's Correctional Institution. The method in this research is an empirical juridical approach which is descriptive. Data collection techniques are through interviews and literature studies, then processed through editing, coding and tabulation processes and analyzed qualitatively. The results of this research indicate that the implementation of the right to parole for prisoners by the Class IIB Padang Women's Prison is considered not completely successful, as can be seen from the comparison of data on parole in the Class IIB Padang Women's Prison. Prisons for the 2021-2022 period between those proposed and those realized have not been fully met with the proposed amount. Obstacles faced in implementing the right to parole for prisoners in the Class IIB Padang Women's Prison for the 2021-2022 period include procedures for applying for parole which are too complicated and require quite a long time to reach a decision to accept or reject the proposal, then family guarantor. The whereabouts of prisoners are unknown, and there are prisoners who violate disciplinary regulations in correctional institutions so that their right to parole is lost.
Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara Oktoriny, Fitra; Jemmy, Marisa; Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bt9s8f72

Abstract

Dalam penerapan hukuman disiplin perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan serta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya pasal 4 huruf (n) menyebutkan bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.
UPAYA PENAGGULANGAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA Oktoriny, Fitra; Kurnia, Meita Lefi; Yunimar, Yunimar; Rahmat, Abdul; Boiziardi, Boiziardi; Dwikornida, Dwikornida; Puspita, Lona; Jemmy, Marisa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/jpmd.v8i1.1129

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dubedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan pengabdian untuk memberikan informasi kepada para remaja tentang upaya penanggulangan narkotika. Metode pengabdian yang digunakan yakni ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukan diperlukannya upaya preventif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika khususnya di tingkat pelajar, seperti melakukan tes urine, melakukan penyuluhan/bimbingan serta pengawasan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan pelajar di lingkungan masyarakat.
PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Gessia Ferandha, Marisa Jemmy dan
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2025): Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The correctional system in Indonesia is a subsystem of the criminal justice system that serves to rehabilitate, protect, and facilitate the reintegration of prisoners so that they can return to society as responsible citizens. One of the rights stipulated in Law Number 22 of 2022 on Corrections is conditional release, which allows inmates to serve the remainder of their sentence outside correctional facilities under the supervision of correctional authorities. The research questions in this study are: First, how is the fulfillment of the right to conditional release for female inmates addressed under Law No. 22 of 2022 on Corrections? Second, what are the challenges in fulfilling the right to conditional release for female inmates under Law No. 22 of 2022 on Corrections? Third, what efforts can be made to overcome the challenges in fulfilling the conditional release rights of female prisoners from the perspective of Law Number 22 of 2022 on Corrections? The method used in this study is a normative legal approach with a regulatory and conceptual approach, using secondary data obtained through document analysis conducted qualitatively. The results of this study indicate that the fulfillment of conditional release rights is in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2022, but in practice, it still faces several obstacles such as administrative delays, lack of guarantors, incomplete court documents, and overcrowding in correctional institutions. Efforts to address these challenges include strengthening coordination between correctional institutions, optimizing administrative services, disseminating regulations to inmates and their families, and enhancing the role of the community in accepting the reintegration of inmates. Thus, conditional release is not only a legal right but also a tool for social rehabilitation in line with the objectives of the Correctional System.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaaan Negeri Padang Jemmy, Marisa; Mahdianur, Mahdianur
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 November (2023): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/normative.v11i2 November.993

Abstract

Restorative Justice is an approach that focuses more on conditions for creating justice and balance for perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The Padang District Prosecutor's Office has implemented Restorative Justice in 2 cases of criminal theft, namely terminating the prosecution of cases under Article 362 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this research is: First, how is Restorative Justice implemented in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office? Second, what are the obstacles to implementing Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office? Third, what are the efforts to overcome the application of Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office? The method used in this research is Sociological Juridical which is descriptive in nature while the data used is primary data and secondary data as well as data collection techniques using field studies, namely library studies, interviews and observations, which are processed using editing and coding processes, then analyzed qualitatively. . The results of the research obtained are that the implementation of Restorative Justice in the Padang District Prosecutor's Office based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 has been implemented, where in this implementation the Prosecutor's Office prioritizes restorative efforts in cases of attempted theft. The obstacle in implementing Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office is the fairly short time duration. Efforts to overcome the application of Restorative Justice in resolving criminal cases of theft at the Padang District Prosecutor's Office are by establishing integrity facts, improving the quality of prosecutor personnel, avoiding violations that will be committed by prosecutors in handling criminal cases through a Restorative Justice approach in accordance with the values ??espoused by the institution. social and realizing community expectations for the creation of a professional, proportional and fair law enforcement process.
Co-Authors Abdul Rahmat Boiziardi, Boiziardi Dwikornida, Dwikornida Fitra Oktoriny Kurnia, Meita Lefi Lona Puspita Mahdianur, Mahdianur Oktoriny, Fitra Puspita, Lona Yunimar Yunimar Yunimar Yunimar YUNIMAR YUNIMAR