Acep Akmal Saeful Rachman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI KAMPUNG ADAT MIDUANA CIANJUR Alifia Nur Basanti; Acep Akmal Saeful Rachman; Alvira Manindara; Aprilia Rihadatul Aisy; Dhiya Ulhaq; Farrel Ar Rasyid; Enrica Nurliza Fazriani; Ende Hasbi Nassaruddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i11.1531

Abstract

Hukum adat merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat sebagai aturan yang memaksa, di mana keputusan kepala adat atau pemangku adat menjadi sebuah keputusan dan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat kampung adat. Fokus penelitian ini adalah mengenai keberadaan hukum adat di kampung adat Miduana Cianjur, dan menjadi urgensi karena belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang keberadaan hukum adat di kampung adat Miduana Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di kampung adat Miduana Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kearifan lokal yang dimiliki kampung adat Miduana adalah rumah masyarakat miduana tidak dapat bertambah atau berkurang selalu berjumlah 21 rumah dan semua rumah ini memiliki pintu utama yang menghadap ke arah Selatan. (2) Terdapat tradisi dalam perkawinan di kampung adat Miduana, yakni Rurujukan, Ngarunghal, dan kedua pengantin baru tidak boleh tinggal bersama orang tua melebihi waktu yang telah ditentukan. (3) Masyarakat kampung adat Miduana membagikan waris dengan cara membagi rata baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. (4) Kekuasaan dan kepemimpinan kampung adat Miduana diberikan kepada ketua adat yang tunjuk dan percayai. Kepemimpinan kampung adat dibantu juga oleh dewan adat dan sesepuh adat. (5) Kampung adat Miduana dalam penyelesaian sengketa pidana dilakukan dengan cara bermusyawarah dan jika sudah sangat fatal akan diserahkan kepada aparat hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Acep Akmal Saeful Rachman; Ai Nazwa Nurbayati; Dayandra Suspita Putri; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i12.1546

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi online ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi perpustakaan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, perjudian online dianggap sebagai cara yang bathil (terlarang) dan haram karena membawa dampak merugikan. Hukuman bagi pelaku judi adalah hukuman ta'zir, yang dapat ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia juga mengatur perjudian sebagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat, dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE. Pelaku judi online dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 Ayat (2) UU No.19 Tahun 2016. Dengan demikian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perjudian online dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelakunya.