Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Aprilia Rihadatul Aisy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI KAMPUNG ADAT MIDUANA CIANJUR Alifia Nur Basanti; Acep Akmal Saeful Rachman; Alvira Manindara; Aprilia Rihadatul Aisy; Dhiya Ulhaq; Farrel Ar Rasyid; Enrica Nurliza Fazriani; Ende Hasbi Nassaruddin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i11.1531

Abstract

Hukum adat merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat sebagai aturan yang memaksa, di mana keputusan kepala adat atau pemangku adat menjadi sebuah keputusan dan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat kampung adat. Fokus penelitian ini adalah mengenai keberadaan hukum adat di kampung adat Miduana Cianjur, dan menjadi urgensi karena belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang keberadaan hukum adat di kampung adat Miduana Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di kampung adat Miduana Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kearifan lokal yang dimiliki kampung adat Miduana adalah rumah masyarakat miduana tidak dapat bertambah atau berkurang selalu berjumlah 21 rumah dan semua rumah ini memiliki pintu utama yang menghadap ke arah Selatan. (2) Terdapat tradisi dalam perkawinan di kampung adat Miduana, yakni Rurujukan, Ngarunghal, dan kedua pengantin baru tidak boleh tinggal bersama orang tua melebihi waktu yang telah ditentukan. (3) Masyarakat kampung adat Miduana membagikan waris dengan cara membagi rata baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. (4) Kekuasaan dan kepemimpinan kampung adat Miduana diberikan kepada ketua adat yang tunjuk dan percayai. Kepemimpinan kampung adat dibantu juga oleh dewan adat dan sesepuh adat. (5) Kampung adat Miduana dalam penyelesaian sengketa pidana dilakukan dengan cara bermusyawarah dan jika sudah sangat fatal akan diserahkan kepada aparat hukum.
SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHAMR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Aprilia Rihadatul Aisy; Azziliyan Azzahrani; Bagus Adek Setyanto; Darmana Aries Setiawan; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 2 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jarimah hudud terdiri dari dua kata yakni jarimah dan hudud. Jarimah adalah melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diwajibkan maka akan terkena hukuman had atau ta’zir. Sedangkan hudud adalah bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni kata had yang memiliki makna pemisah antara dua hal hingga keduanya tidak tercampur. Untuk mendapat pemahaman yang lebih tentang jarimah hudud khususnya khamr, penyusun akan memeriksa sanksi yang dapat diterima oleh pelaku peminum khamr perspektif hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan atau bisa disebut dengan library research dan juga penelitian yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum, jadi menggunakan pendekatan kualitatif dan perbandingan hukum yang disebut juga Comparative Approach. Dalam hukum pidana Islam, Jarimah minum minuman keras (khamr) merupakan perkara jarimah hudud, dan diancam dengan hukuman had yaitu jilid/dera tidak boleh kurang dari 40 kali cambukan dan boleh lebih. Menurut persetujuan para ulama, hukuman terhadap mereka yang meminum khamr awalnya adalah 40 (empat puluh) kali cambuk. Sementara itu, sahabat sepakat menetapkan 80 (delapan puluh) kali cambuk dengan alasan kemaslahatan. dengan adanya hukum had maka akan semakin banyak yang mendapatkan efek jera akibat dari meminum minuman keras. untuk yang beragama non muslim pun jika ia tinggal di suatu daerah yang menganut sistem qanun jinayah, maka ia harus siap mendapatkan konsekuensi dari perbuatan yang telah dia lakukan.
Co-Authors Acep Akmal Saeful Rachman Alifia Nur Basanti Alvira Manindara Azziliyan Azzahrani Bagus Adek Setyanto Darmana Aries Setiawan Deden Najmudin Dhiya Ulhaq Enrica Nurliza Fazriani Farrel Ar Rasyid Nassaruddin, Ende Hasbi