Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Upaya Mengembangkan Potensi Pariwisata Dan Penghijauan Waduk Di Desa Mojowono Kecamatan Kemlagi Ratih Dwi Pangestu; Zulfa Muniroh; Rozy Nur Alif R.H; Syahril Dhiyah H.S; Luluk Maghfiroh; Devina Ayu P; Radika Novelia A.P; Yenny Triariani; Intan Dwi Utari; Poppy Nur Alifia P; Dyah Ayu K; Avivatin Khoirun N; Renggar Yudhistio S, M; Alfan Efendi; Rio Asrul Fa; Akhmad Ramadhan Yusga N; Bima Yogananta Adiansah; Rony Ad Wahyudy; Aan Nur Aris; Tegar Sukmawan; Rizal Dinar A.D; Risky Dwi P; Ismu Abdi S; Shela Novi Ana
JPMNT JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA Vol. 2 No. 1 (2024): Januari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana
Publisher : Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59603/jpmnt.v2i1.285

Abstract

Mojowono Village is one of the villages in Kemlagi District, Mojokerto Regency, East Java Province which has local potential, namely agriculture, animal husbandry, MSMEs and tourism. Tourism potential in Mojowono Village can be developed because it has potential natural resources (SDA) and human resources (SDM). Tourism development activities aim to grow tourism businesses based on local potential in Mojowono Village, foster community creativity, and increase community economic resources. Tourism development is carried out through two programs, namely installing signboards between two reservoirs (Segawe Reservoir and Trunhyang Reservoir) in Mojowono village and environmental greening in the area around Segawe Reservoir. Implementation of the program involves the active role of the Mojowono Village Government and the community around the reservoir area. The installation of name signs at these two reservoirs has been able to attract tourists to visit Mojowono Village. However, there needs to be sustainability efforts through improving tourism infrastructure, increasing human resources for tourism managers and increasing tourism publications, promotions and branding so that Mojowono Village continues to develop as a tourist village in Kemlagi District.
Optimalisasi Digital Marketing dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (U.M.Km) di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto Ratih Dwi Pangestu; Ana Indrawati; Wyda Lusiana; Novellita Sicillia Anggraini; Cindy Alisia Artanty; Moh. Kamaluddin; Jaka Prima
Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/kegiatanpositif.v2i2.999

Abstract

This community service was carried out in Sumbersari Hamlet, Community Service Activities were carried out in Mojowatesrejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency with the target of understanding Digital Marketing Optimization and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Development (U.M.K.M). Carrying out community service, the main aim of this activity is to increase insight and knowledge regarding Optimization of Digital Marketing and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Development in Mojowono Village. In order to obtain and support a conducive working atmosphere, work together to build productive partnerships. Therefore, the socialization carried out in Mojowono Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency is very important to carry out. Other objectives include providing an understanding of technological advances that must be utilized properly so that they can increase income in society. This business activity must of course be maximized and must be equipped with a business permit so that it can provide certainty and legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises(UMKM)
Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Mojowatesrejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto Wyda Lusiana; Ratih Dwi Pangestu; Lucius Andik Rahmanto; Sunari Sunari; Ana Indrawati; Bintang Rahmatulloh
Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 1 (2025): Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/cakrawala.v4i1.3762

Abstract

The Community Service Program is one of the pillars of the Tri Dharma of Higher Education, namely education, research and community service. Universities not only carry out education for their students, but also carry out research and develop inno vation, as well as preserve and develop superior knowledge that is beneficial to society. This activity was carried out as an effort to provide information and knowledge about Legal Science regarding Electronic Certificates as a Guarantee of Legal Certainty of Rights i n Mojowatesrejo Kemlagi Village, Mojokerto. This counseling was attended by the village head and secretary, chairman and members of the Youth Organization, village PKK chairman and community members. The method of implementing service uses the lecture method which is carried out face to face.
Dispensasi Perkawinan dan Permasalahanya Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto M Bahtiar Ubaidillah; Putut Hadi Suprayitno; Lucius Andik Rahmanto; Eny Nuraeni; Ratih Dwi Pangestu; Novellita Sicillia Anggraini; Lily Solichul Mukminah; Dedy Muharman
SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.873 KB) | DOI: 10.56910/safari.v3i1.306

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak negatif bagi remaja dan akan menyebabkan kekerasan, diskriminasi, konflik sosial. Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan berbagai ketentuan guna menekan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.
Penerapan Prinsip Good Faith Dalam Kontrak Jual Beli Online: Analisis Hukum Perdata Ratih Dwi Pangestu; Cindy Alisia Artanty
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5443

Abstract

Prinsip good faith (itikad baik) merupakan elemen fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam setiap perjanjian, termasuk kontrak jual beli online. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good faith dalam transaksi e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan pencegahan praktik penipuan. Dalam konteks jual beli online, banyak kasus pelanggaran prinsip good faith yang melibatkan penjual atau pembeli, seperti ketidakjujuran dalam penyampaian informasi produk, ketidakjelasan syarat dan ketentuan, serta penipuan terkait kualitas barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi konsep good faith dalam hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip good faith diakui dan dijadikan dasar hukum, penerapannya dalam transaksi jual beli online belum optimal, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi yang lebih responsif dan tegas terhadap pelanggaran prinsip good faith serta penguatan peran platform e-commerce dalam memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.