Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Strategi Penyelesaian Konflik Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara eko, ardi; Sri Rahayu, Neneng; Hamka, Hamka
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 2 No 03 (2024): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan Pulau melakukan verifikasi pulau pada tahun 2008 di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, hasil dari kegiatan tersebut empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahun 2009, Pemerintah Aceh merespon dengan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan Wilayah Aceh, namun sayangnya koordinat keempat pulau tersebut yang disampaikan tidak sesuai dengan lokasi eksisting keempat pulau kemudian Kementerian Dalam Negeri memberikan kode keempat pulau tersebut masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditetapkan melalui Kepmendagri Kode Data Wilayah Administasi Pemerintahan dan Pulau. Hal ini menimbulkan sengketa pulau antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penyebab sengketa dan merumuskan strategi penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan wawancara serta observasi lapangan. sementara itu, proses analisa menggunakan teori boundary making dan dalam perumusan strategi menggunakan pembobotan. Kata Kunci: Sengketa, Pulau, wilayah administrasi.
Single Submission (SSm) Perizinan Impor Vaksin: Keberhasilan pada Masa Krisis Aryati, Ferry Tri; Wahyugiono, Puji; Indrawati, Fitri; Asropi; Sri Rahayu, Neneng
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2024 - Januari 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i1.3474

Abstract

Single Submission Perizinan Impor Vaksin suatu keberhasilan pada masa krisis, sehingga mampu mendukung tersedianya vaksin virus Corona secara cepat. Perizinan impor vaksin yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak dapat dilakukan di masa pandemic. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengaturan dan Penyederhanaan Perizinan Impor, ketiga instansi tersebut telah menyusun prosedur impor melalui Single Submission. Mekanisme Single Submission membuat importir hanya perlu mengajukan satu permohonan untuk beberapa proses izin terkait impor. Penelitian ini membahas tentang analisis inovasi penyederhanaan proses dan faktor keberhasilan dari single submission perizinan impor vaksin virus Corona. Menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terhadap informan kunci dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Nasional Single Window, serta importir vaksin. Penelitian ini melihat adanya jenis inovasi proses, dengan menggunakan enam faktor kunci inovasi sektor publik, yaitu: (i) Tata kelola dan inovasi; (ii) Sumber ide untuk inovasi; (iii) Budaya inovasi; (iv) Kemampuan dan alat; (v) Tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan; dan (vi) Mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal. Melalui inovasi penyederhanaan kebijakan berbasis teknologi, implementasi Single Submission sangat mempercepat dan memastikan ketersediaan vaksin virus Corona, sehingga penanganan pandemi menjadi lebih optimal.
Model Informasi Kinerja Anggaran Penanggulangan Bencana pada Kementerian/Lembaga Anggriawan, Galih; Sri Rahayu, Neneng; Karunia, Luki
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss2.art244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan membuat suatu model logika program penanggulangan bencana pasca diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis data dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya penerapan RSPP pada pengalokasian anggaran yang melibatkan banyak Kementerian/Lembaga (K/L). Informasi kinerja anggaran penanggulangan bencana yang dibangun oleh masing-masing K/L belum dapat mencerminkan sinergi kegiatan berpola lintas. Dalam upaya menjamin belanja yang berkualitas, dapat dilakukan optimalisasi informasi kinerja yang terintegratif dengan menyusun model logika program anggaran untuk memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja.
Collaborative Governance Pengembangan Destinasi Wisata Pada Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Provinsi DKI Jak YS, Mulyanto; Sri Rahayu, Neneng
Jurnal Pendidikan dan Perhotelan (JPP) Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL PENDIDIKAN DAN PERHOTELAN
Publisher : Family Welfare Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/JPPV5i101

Abstract

This research on Collaborative Governance for Tourism Development at the Betawi Cultural Village of Setu Babakan in DKI Jakarta aims to explore the collaborative dynamics within this cultural tourism destination. Effective management and promotion of Setu Babakan rely on structured collaboration among various stakeholders, including government institutions, local communities, SMEs, cultural leaders, media, universities, and the private sector, all of whom play crucial roles in sustaining this heritage site. Using a qualitative descriptive method with a case study approach, the research seeks a deep understanding of the factors influencing the application of collaborative governance in tourism development. Based on Emerson and Nabatchi's (2015) Collaborative Governance Regime, which stresses the need for long-term participatory systems and flexible, horizontal stakeholder relationships, the study reveals significant gaps in collaboration. Key influences on Setu Babakan's development include diverse tourist attractions, planning documentation needs, community engagement, infrastructure, and promotion efforts. The findings indicate that, while Betawi culture is a core asset, stakeholder collaboration remains informal, with limited dialogue and no formal framework, such as MoUs or detailed SOPs, to guide the interactions. Challenges include the need for structured mediation and clearer roles within a collaborative framework. The study recommends establishing formal agreements, forming collaborative work teams, and creating digital communication platforms to strengthen coordination and improve economic outcomes. Expected results include enhanced decision-making, stronger stakeholder relationships, and optimized digital tools to promote Setu Babakan
A MODEL OF COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR RELIGIOUS EDUCATION BOOK ASSESSMENT PROGRAM Perwira, Reza; Sri Rahayu, Neneng; Asropi, Asropi
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 4 No. 2 (2023): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v4i2.182

Abstract

The religious education book assessment (REBA) program is one of the national book governances in Indonesia implemented by the Ministry of Religious Affairs collaboratively. However, this program is considered to have not divided the functions of stakeholders appropriately in accordance with the concept of collaborative governance and national book regulations which are the responsibility of the government, private sector and community. The results show: (1) stakeholder functions are based on variable indicators of collaboration by dividing responsibility among six program implementation teams (verifiers, IT teams, book assessors, supervisors, supervisors, and instrument developers). (2) The collaboration model of this program refers to the principles of collaboration dynamics: face-to-face, motivational sharing, attractive communication, knowledge, and high adaptability. (3) Macro collaboration between the government, private sector, and community needs to be optimized to support REBA programs that are oriented towards producing religious education books that are suitable for use by the community.