Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

REKONTEKSTUALISASI HUKUM PERNKAHAN BEDA AGAMA DAN STATUS ANAKNYA DI INDONESIA Juhari, Andi Rezal; Asni; Kurniati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.41852

Abstract

This articel discusses how the law and status of marriage differs from religion to child according to Islamic law and positive law in Indonesia. Beginning with a lot of polemics about the marriage of different religions and the status of her children. Especially when the government closed the gap through a Constitutional Court ruling and prohibited judges from accepting applications for registration of non-religious marriages. Then it is necessary to reconstruct the law in order to harmonize the Islamic law with the positive law as a solution to the problem. This type of research is empirical normative research with a juridical, normative and sociological approach. Technical data collection through literary studies and interviews with contemporary South Sulawesi scholars. The analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study show that marriages between different religions are legally prohibited, while in Islamic law, contemporary scholars have a khilafist status. So, the form of recontextualization is; 1). The law of different religious marriages today in Indonesia should be permitted with a record in emergency, and marriage that has continued can still be cancelled but must take into account the condition of the child; 2). The marriage status of a child of a different religion can only be passed on to a parent of a new religion, except for a child from a marriage of different religion is permitted; 3. The rights of children from marriages of different religions must be fulfilled by the State and the people around them as well as children in general. The implication of this study is that the government should make changes to the Compilation of Islamic Laws which contains the provisions of marriage of different religions strengthened with the PERMA that contains guidelines for judges to approve marriages of different faiths of an emergency nature. As well as revoking SEMA No. 2 of 2023 for indicating discriminatory occurrences in society.
Revitalisasi Peran Pengurus Masjid dalam Upaya Pemberdayaan Umat Berbasis Kearifan Lokal sebagai Model Dakwah Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Al-Qur’an Musriadi, Musriadi; Juhari, Andi Rezal
Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir Vol 6 No 2 (2022): Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Isy Karima Karanganyar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58438/alkarima.v6i2.135

Abstract

Makalah ini membahas terkait bagaimana peran pengurus masjid masyarakat suku Bugis dalam mengelola masjid. Berawal dari fungsi masjid dewasa ini yang semakin sempit maka perlu adanya revitalisasi pengurus masjid sebagai pengelola untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pelopor utama peradaban umat. Revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat sebagai solusi problematika dewasa ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan Ilmu Tafsir dan Ilmu Antropologi. Serta melakukan kajian lapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat. Berdasarkan dari serangkaian tahapan penelitian tersebut. Peneliti dapat menghasilkan kesimpulan bahwa hasil revitalisasi peran pengurus masjid berbasis kearifan lokal melalui dakwah ekonomi kreatif dalam perspektif al-Qur'an adalah melahirkan program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh pengurus masjid dengan bentuk kkonsep program ekonomi konsumtif dan ekonomi kreatif.. Implikasi penelitian ini yakni hendaknya pengurus masjid mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pelopor utama pemberdayaan umat melalui program-program yang berbasis kearifan lokal.
SEDEKAH DALAM KONTEKS POLITIK: HUKUM KEBOLEHAN MELALUI PENDEKATAN KAIDAH AL-UMŪR BIMAQĀṢIDIHĀ Juhari, Andi Rezal; Akmal, Andi Muhammad; Musyahid, Achmad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the permissibility of charitable giving (ṣadaqah) in the context of political contests using the al-Umūr bimaqāṣidihā legal maxim approach. The phenomenon of political charity is often equated with money politics, sparking debate among scholars, government authorities, and the public. The discussion explores the concept of ṣadaqah in Islam and the role of intention (niyyah) as the foundation of legal rulings, based on al-Umūr bimaqāṣidihā and its derivative principles. This research employs a qualitative normative method through library research of classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that ṣadaqah during political contests is not inherently prohibited, but its legality depends heavily on the giver's intention. If the act is done sincerely for the sake of Allah’s pleasure, it is considered permissible. However, if it is meant to influence voters or gain political support, it is deemed unlawful. In conclusion, government regulations should not impose an absolute ban on political charity, but rather implement strict oversight to ensure that it aligns with sincerity and the principles of fair and honest elections
FIQIH DAN POLITIK EKOLOGI: STUDI KOMPARATIF PENDEKATAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDHATUL ULAMA TERHADAP KRISIS LINGKUNGAN Juhari, Andi Rezal; Hilal, Fatmawati; Sultan, Lomba
Jurnal Tahqiqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 19 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli Aceh- Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61393/tahqiqa.v19i2.343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pendekatan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia terhadap krisis lingkungan. Metode penelitian yang digunaikan adalah teologi normatif syar’i dengan pendekatan fiqih siyasah, serta politik ekologi. Data primer diperoleh dari fatwah Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU tentang ekologi, kemudian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan referensi lainnya yang dapat menjadi penunjang penelitian, serta dianalisis secara kualitatif studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar pendekatan Muhammadiyah dan NU dalam merespon krisis lingkungan di Indonesia terletak pada sisi penerapan taqlid. Muhammadiyah yang berdasar pada analisis nash al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan NU berdasar pada qauly. Adapun secara gerakan politik Muhammadiyah mengedepankan aspek regulasi normatif yang terkesan modernistik, sedangkan NU mengedepankan kemaslahatan ummat melalui penyebaran di pelosok yang terkesan tradisionalistik. Implikasi perbedaan pendekatan ini terdiri dari gerakan aksi, kbeijakan publik, swacana sosial keagamaan, dan pendidikan serta advokasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terdapat di antara Muhammadiyah dan NU seyogyanya merupakan sebuah khazanah yang dapat menutupi setiap kekurangan di dalam kehidupan multikultural.