Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Volkgeist Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Hayun
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LPSK Integration At The Investigation Stage In Fulfilling The Rights Of Victims Of Sexual Violence Muh Sutri Mansyah; Edy Nurcahyo; Kaswandi; Hasirudin Hasri; Hayun; Darojatun Andara; Muh. Ramlan; Sambar
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 8 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v8i2.5265

Abstract

Fulfilling the rights of victims of criminal sexual violence is very important, starting from procedural rights, medical rights, psychological rights, and physical protection, but is often forgotten by law enforcement officials. This research will analyze the LPSK integration model at the investigation stage in fulfilling the rights of victims of criminal sexual violence. This research uses normative juridical, legislative research approaches, primary legal materials on the Witness and Victim Protection Law, the Sexual Violence Crime Law. Secondary legal materials, journals, books and other references that have relevance to this research. The analysis technique used is descriptive analytical, the interpretation used is systematic and grammatical. The results of the research state that the LPSK integration model at the investigation stage has been regulated in Article 43 of the Sexual Violence Law, within 1 x 24 (one time twenty four) hours from the granting of temporary protection, the investigator is obliged to submit a request for protection to the LPSK. However, problems arise if the investigator does not apply for protection or ignores these legal obligations. This creates a legal vacuum. Future suggestions for the government and law enforcement agencies need to align perceptions regarding the protection of victims of sexual violence and the involvement of LPSK in the criminal justice system. In this way, it is hoped that the rights of victims can be fulfilled.
Perlindungan Data Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Informasi Pelacakan Perkara Pengadilan: Bahasa Indonesia Mansyah, Muh Sutri; Kaswandi; Hasirudin Hasri; Hayun; Rasmala Dewi; Darojatun Andara; Edy Nurcahyo
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i1.46451

Abstract

The Case Tracking Information System is a system established by the Supreme Court which functions to track a case. However, in reality, it has been found that sensitive information regarding victims of sexual violence, such as names that should be kept confidential, is disclosed. The purpose of this research is to examine and evaluate the case tracking information system regarding data on child victims and to develop an ideal model for protecting the data of victims of sexual violence within the case tracking information system. The research method used is normative juridical research with a case approach, statutory regulations, and conceptual approaches. The research findings indicate that five laws (the Witness and Victim Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, the Personal Data Protection Law, the Juvenile Justice System Law, and the Child Protection Law) regulate the confidentiality of victims to prioritize the best interests of children as the nation's future generation. However, in reality, it has been found that some courts, such as the Baubau District Court, display information such as the victim's name, while the Pasarwajo District Court in SIPP only displays the victim's data in the form of a pseudonym, namely a child witness.
Aspek Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Korban Malpraktik menurut Hukum Positif di Indonesia Hasri, Hasirudin; Mashendra; Hayun; Safira, Nabila; Nisa, Fias Nurul
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.7047

Abstract

Malpraktik medis merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam dunia kesehatan dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasien. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang menjadi korban malpraktik serta mekanisme penyelesaian hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek-aspek perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban malpraktek oleh dokter, sebagaimana dituangkan dalam hukum Indonesia, antara lain: (1) Secara preventif: berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang malpraktek, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Kedokteran. Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: orang yang melakukan malpraktek akan dipidana apabila perbuatannya menimbulkan kerugian. Apabila perbuatannya menimbulkan kerugian, maka oknum yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi perdata yang meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana yang mengganti kerugian. sanksi pidana.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial di Desa Kolowa Kabupaten Buton Tengah Hasirudin Hasri; Mashendra; Hayun; Nabila Safira
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 15 No 1 (2025): Juli 2025
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jpkm.v15i1.3718

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seputar penggunaan media sosial di masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan di Desa Kolowa, Kabupaten Buton Tengah, dengan membahas berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan kondisi spesifik masing-masing masyarakat. Masyarakat harus menyadari pentingnya media sosial untuk mendorong kemajuan masyarakat. Di era yang didominasi digital ini, masih banyak terjadi pelanggaran di media sosial. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Peserta adalah masyarakat, terutama perempuan, dan tokoh masyarakat. Masyarakat kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pemanfaatan media sosial. Inisiatif penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan media sosial secara efektif untuk tujuan yang konstruktif dan berhati-hati dalam penggunaannya. Pemahaman hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat.
Co-Authors Darojatun Andara Edy Nurcahyo Hasirudin Hasri Hasri, Hasirudin Kaswandi mashendra, Mashendra Muh Sutri Mansyah Muh. Ramlan NABILA SAFIRA Nisa, Fias Nurul Rasmala Dewi Safira, Nabila Sambar