Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Peretasan Kartu Kredit (Carding) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Taroreh, Erwin; Libriany Tuasikal, Andhini Satya; Khairunissa Gobel, Ayu Suci; Salsabila, Khairunnisa; Umilasari, Dinda
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1793

Credit card hacking (carding) is a credit card fraud where the perpetrator knows someone's credit card number which is still valid for use, then the perpetrator can buy goods online where the bill can be addressed to the original owner of the credit card, while the perpetrator is called a carder.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG KORBAN Taroreh, Erwin
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak : Setiap perbuatan seseorang, yang melanggar hak orang lain, atau merugikan orang lain, pada dasarnya adalah melannggar hukum pidana. Hanya saja, sebagian dari perbuatan-perbuatan itu telah dikriminalisasi oleh negara melalui Undang-Undang tertentu yang berisi aturan-aturan pidana. Alat-alat kelengkapan negara yang diberikan kewenangan untuk menciptakan ketertiban umum, berusaha untuk menerapkan hukum (yang dibentuk melalui proses politik itu) itu kepada warga negaranya

TINJAUAN TERHADAP IMPLEMETASI TUGAS DAN WEWENANG UNIT RESKRIM POLRES PARIGI MOUTONG DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERKAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA Taroreh, Erwin
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Bentuk Kekerasan Di Desa Sangira Kabupaten Poso Taroreh, Erwin
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2022): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Di masyarakat terdapat anggapan yang kuat bahwa semua orang yang melakukan kejahatan dengan tidak melihat umur maupun status sosialnya harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Anggapan yang demikian ditujukan kepada si pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi kejahatan lagi dan diharapkan sebagai pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan pula, sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlindung dari segala bentuk kejahatan. Namun apabila kita perhatikan, pelanggaran hukum semakin hari semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki agar hukum ditegakkan dan segala perbuatan orang harus didasarkan pada hukum. Di dalam kehidupan sehari-hari sepatutnya masyarakat menjunjung tinggi serta menghormati hukum (termasuk juga menjunjung tinggi serta menghormati norma-norma yang ada di masyarakat). Meskipun demikian tidak jarang dalam masyarakat itu terjadi pelanggaran hukum dimana orang secara sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum

Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur Taroreh, Erwin; Fadilah Husain; Zulfa Cika Ananda Wenur
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2197

The result of implementing centralization so far is dissatisfaction from both the community and the conflicting parties (in this case the perpetrator and the victim). It is a real reality that national law cannot necessarily guarantee the justice desired by all parties, and cannot necessarily restore the condition of society damaged by the conflict. National law is only guided by how to protect society, without looking at whether the interests of society and the conflicting parties have been protected. For people in each region who still adhere to customary rules, conflict resolution using customary law is felt to guarantee justice and have more value than national law which tends to be less impartial. This is because customary law is a collective agreement of the local community which has taken into account the interests of the community, individuals and conflicting parties.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sekolah Dasar dari Tindakan Kekerasan dan Bulyying Taroreh, Erwin; Adawiah, Rabiatul
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1312

Children are God's creation that we need to work together to protect because of their limitations. One of the forms of protection provided is legal protection for children who experience some form of violence and bullying. The forms of violence that children often receive will have a negative impact on the child's future. The essence of this article aims to find out how necessary it is to provide legal protection for children as victims of violence and bullying and legal protection for children as victims of violence and bullying according to statutory regulations. Legal protection for children is provided so that children's rights remain protected as stated in the laws and regulations governing child protection, namely that they do not suffer any form of violence as stated in Articles 76A to 76B of Law Number 35 of 2014 as well as legal protection. given for justice for children. In this way, the state provides legal protection to all children which has been regulated to be implemented in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Peretasan Kartu Kredit (Carding) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Taroreh, Erwin; Libriany Tuasikal, Andhini Satya; Khairunissa Gobel, Ayu Suci; Salsabila, Khairunnisa; Umilasari, Dinda
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1793

Credit card hacking (carding) is a credit card fraud where the perpetrator knows someone's credit card number which is still valid for use, then the perpetrator can buy goods online where the bill can be addressed to the original owner of the credit card, while the perpetrator is called a carder.

Shadow Policy-Making: Legal Analysis of Unwritten Policies in Modern Government Salintohe, Olivia; Lumeno, Suzanna; Taroreh, Erwin
Ipso Jure Vol. 2 No. 11 (2025): Journal of Ipso Jure-December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/rwsdd644

Contemporary governance practices increasingly rely on unwritten policies (shadow policies), such as informal directives, internal memoranda, and bureaucratic practices that function as de facto regulatory norms. Despite their direct impact on citizens’ rights, these unwritten policies lack explicit legal recognition within Indonesia’s administrative law framework. This study aims to analyze the legal status of shadow policies and examine the implications of normative gaps on the principle of legality, good governance principles, and the legal protection of citizens. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research finds a regulatory vacuum in Law No. 30 of 2014 on Government Administration and Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. This vacuum blurs the distinction between lawful discretion and informal policies, resulting in legal uncertainty, weakened accountability, and limited judicial oversight. The study concludes that normative reform is essential to regulate shadow policies in a controlled manner in order to strengthen legal certainty, protect citizens’ rights, and uphold the rule of law.

Perlindungan Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial Taroreh, Erwin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4259

Pelecahan seksual terhadap perempuan di media sosial merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang semain meningkat seiring perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga merefleksikan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelecahan seksual di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan bagi perempuan sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan seksual di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kesusilaan dalam KUHP menuju pendekatan yang berorientasi pada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di media sosial menghadapi berbagai kendala antara lain disharmonisasi regulasi, lemahnya implementasi, minimnya perspektif gender aparat penegak hukum, serta terbatasnya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi sistem perlindungan dan pemulihan korban untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search