Triwahyuningsih, Triwahyuningsih
Universitas Ahmad Dahlan

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Peran PKn dalam Menumbuhkan Budaya Politik Siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Siti Nurlaela Hidayati; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.121 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v3i2.10673

Abstract

Sosialisasi politik membutuhkan agen sosialisasi untuk menyampaikan maksudnya. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan sekolah. Sebagai salah satu agen sosialisasi politik sekolah melalui mata pelajaran PKn bertujuan untuk menyampaikan materi-materi politik kepada peserta didik. Melalui pelajaran PKn diharapkan siswa yang merupakan pemilih pemula bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang budaya politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PKn dan siswa SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan cara reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PKn sudah berperan dengan baik dalam menumbuhkan budaya politik siswa di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman budaya politik bagi siswa agar mereka sebagai pemilih pemula dapat menyalurkan aspirasi mereka dalam kegiatan politik dengan baik dan benar.
Peranan Pembina Pramuka dalam Mengembangkan Karakter Kepemimpinan Siswa di SMP Negeri 3 Depok Sleman Ibnu Hanif Asnawi; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.436 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v3i2.10676

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pembina Pramuka dalam mengembangkan karakter kepemimpinan siswa di SMP Negeri 3 Depok Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan Pembina Pramuka dalam mengembangkan karakter kepemimpinan siswa di SMP Negeri 3 Depok Sleman adalah: 1) Dalam aspek pengembangan integritas siswa, Pembina Pramuka melibatkan siswa dalam merencanakan program kegiatan, menampilkan sikap dan perilaku yang baik dan memberikan kesempatan kepada beberapa siswa yang sudah diangkat sebagai Dewan Penggalang untuk ikut membantu membina; 2) Dalam aspek pengembangan kecerdasan siswa, Pembina Pramuka memberikan materi-materi atau kegiatan yang mengajak siswa untuk berfikir dalam menyelesaikannya; 3) Dalam aspek pengembangan keberanian siswa, Pembina Pramuka memberikan materi-materi latihan yang sifatnya menarik dan menantang; 4) Dalam aspek pengembangan inisiatif siswa, Pembina pramuka memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengekspresikan idenya dalam kegiatan; 5) Dalam aspek pengembangan penilaian siswa, Pembina Pramuka memberikan tugas individu maupun kelompok kepada siswa.
Partisipasi Siswa dalam Kegiatan OSIS di SMK Diponegoro Banyuputih Batang Jawa Tengah Wartika Yuana; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.479 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v3i2.10674

Abstract

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikan OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Siswa penting mengikuti OSIS, karena siswa dilatih kemandirian, latihan kepemimpinan, dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas sebagai pengurus OSIS. Pada kenyataannya banyak pengurus OSIS yang kurang memiliki kemandirian, jiwa kepemimpinan, juga rasa tanggung jawab. Hanya sedikit siswa yang mau berpartisipasi dalam kegiatan OSIS. Dan ada juga siswa yang sudah ikut dalam OSIS tetapi mereka malas dalam berpartisipasi. Masalahnya adalah bagaimana partisipasi pengurus OSIS dalam kepengurusannya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjeknya adalah pengurus OSIS SMK Diponegoro Banyuputih TahunAjaran 2012/2013, dan objek penelitian ini adalah partisipasi dalam kepengurusan OSIS. Instrument penelitian berupa angket dengan 1 variabel, 2 sub-variabel, 6 indikator, 12 butir soal, dan menggunakan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu deskripsi kualitatif secara induktif melalui reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: partisipasipara pengurus OSIS dalam berorganisasi mengenai minat dan pengaruh teman/orang tua dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang berupa pengaruh dari diri sendiri serta teman/orang tua. Sedangkan partisipasi pengurus OSIS mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengaturan waktu, dan pengambilan manfaat sudah baik karena partisipasi pengurus dalam kegiatan sangat bagus.
Kampanye pemilihan presiden tahun 2019 dalam media cetak surat kabar Jawa Pos Indra Marlina; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/citizenship.v3i2.17924

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi yang mendasari konsep partisipasi dalam pemilihan umum. Kampanye yang bertujuan untuk menarik simpatisan para khalayak umum melalui media kampanye. Pada realitanya dalam pelaksanaan kampanye terdapat penyimpangan seperti adanya kampanye hitam serta adanya janji yang berlebihan yang ditawarkan oleh calon kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi dan tujuan dari suatu kampanye, khususnya kampanye pemilihan presiden tahun 2019 yang terdapat dalam media cetak surat kabar harian Jawa Pos. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian menggunakan analisis isi. Obyek penelitian ini adalah semua isi kampanye calon presiden dan wakil presiden 2019 yang dimuat dalam media surat kabar Jawa Pos. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis isi tentang berita Jawa Pos 1 Maret – 13 April 2019 dengan data pustaka dan dokumentasi, kemudian kategorisasi berita disesuaikan dengan indikator lalu disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya janji politik kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui hal yang nantinya akan diperjuangkan calon kandidat. Program kerja yang direncanakan oleh calon kandidat dan timnya berupa visi dan program kerja (menyediakan lapangan pekerjaan) dapat memberikan kesejahteraan, mengurangi penganggur dan kemiskinan. Imbauan politik mengajak masyarakat untuk ikut serta menggunakan hak pilih dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu. Adanya saling sindir antar kandidat dalam kampanye.
Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Yulia Ulan Dari; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/citizenship.v3i1.17995

Abstract

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Banjar Balam dari kondisi demografi masyarakat berdasarkan mata pencarian sebagian besar adalah petani, kemudian berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Banjar Balam kebanyakan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tahun 2017-2018. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja (pelaku pernikahan dini), orang tua, kepala desa, kepala urusan agama kecamatan lirik, dan tokoh masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah validasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tahun 2017-2018 di sebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pergaulan sosial, faktor pendidikan dan faktor budaya.
Kajian yuridis komparatif tentang sistem pemilihan presiden langsung dan pelaksanaannya di Indonesia Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.328 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v1i2.13622

Abstract

ABSTRAKUUD 1945 pasca amandemen tidak mengatur tentang pelaksanaan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Pasal 6A UUD 1945 dalam hal ini menentukan (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dengan Undang-undang. Akhirnya pelaksanaan pemilihan presiden langsung diserahkan kepada pembentuk undang-undang.  Oleh karena itu telah berganti tiga kali pengaturan selama pemilihan presiden langsung, yaitu  Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004,  Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan 2014 dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu serentak 2019.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pengaturan tentang sistem pemilihan presiden langsung dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia dan perbedaan serta implikasinya dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia.
Pelaksanaan Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Sebagai Wahana Membentuk Jiwa Kepemimpinan Siswa (Studi Kasus di OSIS SMKN 1 Yogyakarta Periode 2012-2013) Rina Aprianti; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.662 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v3i2.10675

Abstract

Pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan sebagai wahana untuk membentuk jiwa kepemimpinan siswa masih berada di bawah kualitas standar. Banyak siswa mengikuti OSIS namun belum mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan melalaikan tanggung jawab pengurus OSIS dalam menjalankan amanahnya. Sikap kepemimpinan merupakan sebuah proses yang terus menerus dipelajari dalam tahapan menjadi seorang pemimpin.Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan sebagai wahana untuk membentuk jiwa kepemimpinan siswa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, subyek penelitian ini adalah Pembina OSIS, ketua OSIS dan pengurus OSIS SMK N 1 Yogyakarta, sedangkan yang menjadi obyek adalah pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan sebagai wahana untuk membentuk jiwa kepemimpinan siswa, adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif secara induktif dengan tahapan analisis data seperti pengumpulan data, reduksi data,display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data, pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan sebagai wahana untuk membentuk jiwa kepemimpinan siswa, disimpulkan bahwa OSIS sangat berperan sebagai sarana dan wadah dalam melahirkan siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ini terbukti dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan program kerja OSIS seperti kegiatan pelatihan kepemimpinan, pengembangan minat dan bakat siswa, serta memberikan pengaruh dalam menumbuhkan karakter dan kepribadian bagi kepengurusan OSIS. Sehingaa jiwa kepemimpinan seseorang itu tumbuh dengan adanya proses untuk dibentuk, dilatih, dan dibina melalui kegiatan OSIS dalam melaksanakan program kerjanya.
The Reviewing Concept of Asymmetric Decentralization in The Special Region of Yogyakarta Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Daulat Hukum Vol 4, No 3 (2021): September
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v4i3.17525

Abstract

The following research aims to analyze the background of the concept of asymmetric decentralization applied in the Special Region of Yogyakarta and aspects of asymmetric authority in the Special Region of Yogyakarta. This research method is normative legal research which is complemented by field research in the form of interviews with related parties. Using a historical approach (historical approach) and legislation (statute approach) It is concluded that the granting of asymmetric decentralization in DIY is due to philosophical, historical, juridical and sociological. The application of asymmetric decentralization in the Special Region of Yogyakarta in the form of the special authority of DIY includes filling in the positions of Governor and Deputy Governor, Regional Institutions, Culture, Land and Spatial Planning.
The Implementation of Regional Regulations in the Process of Filling in the Village Civil Service Siti Zuliyah; Triwahyuningsih Triwahyuningsih
Jurnal Daulat Hukum Vol 4, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v4i4.17989

Abstract

The purpose of this study, firstly, is to describe the process of filling in the Village Civil Service Officer in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region and secondly to find out whether the mechanism for filling out the Village Civil Service Officer is in accordance with Regional Regulation No. 10 of 2019. This research is an empirical legal research, namely legal research that examines and analyzes people's behavior in relation to the law. The approach method uses a juridical, sociological approach. Methods of data collection through literature study, interviews and observations, then the data were analyzed by qualitative descriptive method. The results of the study concluded that the process of filling in the village civil service in Sleman Regency: The village head formed an appointment committee to conduct screening and screening through the selection of administrative requirements and administering the exam. Furthermore, the results of the selection of candidates for village civil service at least 2 (two) candidates based on the highest score are requested for consultation with the sub-district head to obtain a recommendation to be appointed as village administrator. 10 of 2019 can be applied according to the rules, namely the formation of a committee, administrative selection, exam materials, a team of examiners, but there are still weaknesses, including the requirements for candidates who are considered burdensome, must be supported by at least 15% of the population, lack of socialization, the existence of several villages that are less open in the process of filling the village civil service.
Pancasila Democracy: Non-Systemic Legal Studies Charles Sampford Triwahyuningsih
LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 2 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1169.77 KB)

Abstract

The ethical orientation of the ideals of Pancasila democratic law as desired by the founding fathers is contained in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia paragraph IV, a structure of the Republic of Indonesia is formed which is sovereignty of the people based on the state philosophy, namely the values of "divinity , humanity, unity, deliberation and justice ”, have not been fully implemented. The purpose of this research is to analyze Pancasila democracy concept when viewed from non-systemic law Charles Sampford.This study uses a philosophical normative approach combined with a qualitative descriptive analysis. The results show that the concept of non-systemic legal science provides an alternative to different reading models of Pancasila as a complete and holistic system, both in terms of meaning and relations. The characteristic of deliberation in Pancasila Democracy is that differences are basically aimed at finding equality, descriptively, that deliberation is allowed to remain in differences, because in essence there are differences.