Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pamulang Law Review INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies JURNAL PILAR KEADILAN
Soewita, Samuel
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENYITAAN JAKSA KARENA KERUGIAN DI PT ASURANSI JIWASRAYA DAN PT ASABRI DI TINJAU DARI KUHAP soewita, samuel; ngatiran, ngatiran
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.638 KB) | DOI: 10.59635/jpk.v1i2.243

Abstract

Eksistensi penegakan hukum pidana materil adalah hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut. Mengungkap penegakan hukum dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang mempengaruhi kinerja pasar modal atau investasi di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Setiap kasus hukum yang menjerat satu emiten akan menyebabkan harga sebuah saham turun. Beberapa investor asing yang hengkang dari Indonesia antara lain Morgan Stanley Sekuritas Indonesia, pialang saham dan lembaga keuangan internasional, PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia dan Citibank Indonesia, PT Deutsche Bank Sekuritas Indonesia dan PT Nomura Sekuritas Indonesia juga telah resmi mengumumkan akan mengurangi perdagangan saham di Indonesia. Penelitian atau riset merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Dalam menulis penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan kdsalam penelitian ini yakni deskriptif analitis, yaitu peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sehingga diharapkan mendapat gambran yang jelas, rinci dan sistemtis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat melihat aturan Undang- Undang dari segi normatif yuridis di bandingkan dengan dengan praktek yang diterapkan dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kelemahannya. Dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum, maka setiap celah hukum harus di buat suatu aturan baru yang dipandang perlu oleh para pembuat Undang-Undang, guna ada kepastian Hukum.
Kemandirian Pemerintahan Daerah Sebagai Penerapan Otonomi yang Seluas-Luasnya untuk Mencapai Pemerataan Pembangunan Daerah Soewita, Samuel; Isnaeni, Belly; Saleh, Taopik; Quesyini Ilyas, Ate; Hidayat, Taufik
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35452

Abstract

Pemerintah daerah yang berbentuk Local Self Government berkeinginan untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi pemerintahan itu sendiri. Sistem Local Self Government dalam bentuk ini diperlukan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang selaras dengan keadaan daerah. Secara khusus, implementasi kebijakan pemerintah daerah di daerah akan lebih efektif dan efisien jika dikomunikasikan kepada instansi pemerintah pusat terkait. Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kawasan baru, metropolitan, dan kosmopolitan sebagai pusat perdagangan, bisnis, dan industri, penerapan otonomi daerah juga diakui. Kampanye otonomi daerah ini bertujuan untuk memberdayakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan seperti prakarsa, kreativitas, peran, dan aktivisme masyarakat dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah. Ciri khas daerah otonomi adalah kemampuannya beradaptasi dan berubah, yang setara dengan urusan satu negara.
Penyelesian Sengketa Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Antara Pembeli Dengan Ahli Waris Secara Litigasi Sebagai Jalan Mendapatkan Kepastian Hukum Soewita, Samuel; Mahendra, Reza
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43281

Abstract

Land disputes never subside, and in fact tend to continue to increase in both intensity and completeness, as access to obtain and own land becomes increasingly difficult. Disputed land issues include land objects, boundaries, area, land status, subject surroundings, rights containing, transfer of rights and so on. One way to resolve land disputes is generally through the courts (litigation). This route is used if the parties feel that their rights have been disturbed and have caused harm, then the person who feels their rights have been harmed can file a lawsuit in court in accordance with applicable procedures. A lawsuit before the court always contains elements of a plaintiff or plaintiffs, a defendant and a co-defendant or co-defendants. The method of settlement through the court is regulated in the Civil Procedure Law (Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure). It is hoped that with the existence of civil procedural law, parties to a dispute can restore their rights that have been harmed by other parties through a court that provides a sense of legal certainty.
Legal Ambiguity in Handling Cryptocurrency Evidence: Challenges and Solutions Kartono, Kartono; Susanti, Neva Sari; Soewita, Samuel; Salim, Agus; Imron, Ali
INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 11 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i11.1307

Abstract

This study explores the legal ambiguities and challenges in handling cryptocurrency evidence in criminal cases, particularly in Indonesia. Cryptocurrencies, with their decentralized and anonymous nature, are increasingly being used in illegal activities such as money laundering, fraud, and drug trafficking. The absence of clear regulations on the legal status and treatment of cryptocurrencies as evidence creates significant hurdles for law enforcement, including difficulties in seizure, identification of owners, and admissibility in court. By employing a qualitative approach with descriptive analysis, the study analyzed legal frameworks, conducted interviews with legal experts, and reviewed cases involving cryptocurrencies. Findings highlight the need for clear regulations defining the legal status of cryptocurrencies, structured training programs for law enforcement on blockchain technology, and international cooperation to address cross-border challenges. The study offers actionable recommendations, including legal reform, capacity building, and enhanced international collaboration, aiming to improve governance and ensure justice in cases involving cryptocurrency evidence.
BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA Bachtiar, Bachtiar; Anggraeni, RR Dewi; Susanto, Susanto; Soewita, Samuel; Santoso, Bambang; Raya, Loisa Diana; Sipayung, Mardin; Chrisputranto, Matheus Raditya; Rossi, Roberto; Sutopo, Hadi; Wahyono, Wahyono
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i2.20315

Abstract

Dewasa ini kasus narkoba sudah merebak ke seluruh komponen masyarakat tidak hanya golongan masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan melainkan sudah sampai dipelosok daerah Indonesia yang sasarannya tidak pandang bulu, akibatnya makin banyak generasi muda yang terjerumus dalam narkoba dan kehilangan masa depan. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. sebagian besar penggunanya adalah para remaja. Dari masalah yang sudah banyak terjadi sekarang ini, banyak penyalahgunaan narkoba yang sering menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkoba ada berbagai alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang dampak dari penggunaan narkoba dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya.Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan
SOSIALISASI AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN DANA DESA KECAMATAN KARAWACI Soewita, Samuel; Wulansari, Eka M; Kristian, Budi; Erniyati, Erniyati; Hartati, Hartati; Suhendro, Hendrik; Mayang, Reymo Sholeh; Haryadi, Didik
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24840

Abstract

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa dan system akuntabilitas serta pengawasan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengawasan, Dana Desa
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELEWENGAN DANA DESA KECAMATAN KARAWACI KABUPATEN TANGERANG SELATAN Kristian, Budi; Susanto, Susanto; Soewita, Samuel; Suhendar, Suhendar; Romadhani, Zakaria; Arifudin, Arifudin; Sari, Putri Novita; Sukhma, Dyra Mayang; Larasati, Gumelar Dewi
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24844

Abstract

Banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada desa namun dalam hal ini Potensi penyelewengan keuangan Desa, jelas sangat besar. Sebagaimana kajian dalam penulisan ini yaitu tentang tindak pidana penyelewengan dana desa di Kecamatan Karawaci. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dari Aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana, di samping itu yang tidak kalah pentinggnya adalah Sumber Daya manusia dari Aparat Pemerintahan Desa itu sendiri yang pada umumnya lemah. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kepala Desa sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan tanggungjawab kepala Desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan desa. Apalagi budaya pemotongan ADD oleh oknum birokrasi sehingga yang diterima oleh pemerintah desa menjadi kecil. antar waktu kepala desa tersebut dilakukan karena adanya jabatan kepala desa yang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai adanya mekanisme hukum tentang penyelewengan dana desa.Kata Kunci: Penegak Hukum, Penyelewengan, Dana Desa.
Co-Authors Agus Salim Ali Imron Anggraeni, RR Dewi Arifudin arifudin Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Chrisputranto, Matheus Raditya Didik Haryadi Erniyati, Erniyati Hadi Sutopo Hartati Hartati Isnaeni, Belly Kartono, Kartono Kristian, Budi Larasati, Gumelar Dewi Mayang, Reymo Sholeh Neva Sari Susanti Ngatiran, Ngatiran Putri Novita Sari Quesyini Ilyas, Ate Raya, Loisa Diana Reza Mahendra Romadhani, Zakaria Rossi, Roberto Saleh, Taopik Sipayung, Mardin Suhendar Suhendar, Suhendar Suhendro, Hendrik Sukhma, Dyra Mayang Susanto Susanto Taufik Hidayat Wahyono Wahyono Wulansari, Eka M