Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Yustitia Journal Equity of Law and Governance Community Services Journal (CSJ) Jurnal Abdimas Multidisiplin
PRATHAMA, ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

 1 
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR TANAH PRATHAMA, ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA; Yogiswara, I Gede Mahatma; Hutama, I Dewa Made Adhi
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1194

Abstract

Bali is a tourist destination that is favored by many domestic and foreign tourists. However, the high consumption activity of local people and tourists in the province produces quite a lot of waste generation. Based on data from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the city of Denpasar produces 915.5 thousand tons of waste generation throughout 2021. This makes Bali the 8th largest waste-producing province in Indonesia. legal research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Conclusion of the Effectiveness of Bali Province Regional Regulation Number 1 of 2017 Concerning Environmental Protection and Management in Preventing Groundwater Pollution in the Legal Area of ​​the Denpasar City Environment Service has not been effectively implemented, because based on data on public complaints and data on prosecution of violations there is still an increase from year to year, starting from 2019 to 2022, so it is proven that the enforcement that has been carried out so far has not provided a deterrent effect, because the authorized apparatus related to this Regional Regulation, especially the Civil Service Police Unit, has not been maximal in carrying out enforcement of Constraints and Efforts from the Denpasar City Environment Service in Preventing Groundwater Pollution in the City of Denpasar, namely the obstacle is the participation and supporting capacity of the community in protecting the environment, especially in the application of this Regional Regulation which has not been maximized, and because of the lack of facilities and infrastructure owned in carrying out investigations to detect sources of pollution
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGUNGSI MANDIRI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR Darmawan, Gede Ari; Yogiswara W, I Gede Mahatma; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian; PRATHAMA, ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pengungsi mandiri oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dengan bertambahnya jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri setiap tahun, pengawasan terhadap mereka menjadi semakin sulit karena sifat nomaden dari pengungsi dan kurangnya transparansi dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2023, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif, dengan kurang dari 50% pengungsi yang dapat diawasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia serta data yang tidak valid, di mana banyak pengungsi sering berpindah tempat tanpa melapor, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Selain itu, ketidakefektifan koordinasi antara instansi terkait, terutama dengan pihak internasional, memperparah situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam pengawasan adalah kurangnya fasilitas penampungan bagi pengungsi mandiri di wilayah Bali, sehingga banyak pengungsi yang hidup berpindah-pindah dan sulit dijangkau oleh petugas. Pengawasan administratif yang dilakukan bersifat terbatas dan hanya dapat mencakup pengawasan terhadap dokumen, namun belum menyentuh aspek sosial dan ekonomi pengungsi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan pembaruan kebijakan serta peningkatan koordinasi antara Rumah Detensi Imigrasi dengan lembaga internasional dan pemerintah daerah.
Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1459

Abstract

The Indonesian Civil Code (KUHPerdata), a legacy of colonial law, has been in effect for over a century and is increasingly unable to address the normative challenges posed by the digital era and globalization. These include the lack of regulation concerning electronic transactions, personal data protection, digital assets, and cross-border dispute resolution. This study aims to assess the current capability of KUHPerdata to meet modern legal demands and to propose a renewal approach based on relevant legal principles and theories of legal formation. Using a normative juridical method with a statute approach, this research analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through descriptive analysis. The findings reveal significant normative limitations of KUHPerdata in responding to socio-economic and technological transformations. Legal reform is therefore urgently required, based on the principles of justice, legal certainty, freedom of contract, and consumer protection, and grounded in legal theories such as natural law, legal positivism, progressive law, and living law. The renewal must aim to create a responsive and globally integrative civil law system that can accommodate technological advancements and international legal standards. In conclusion, reforming KUHPerdata is not only a legal necessity but also a strategic effort to enhance Indonesia’s legal competitiveness in the global legal landscape.
KEWAJIBAN KREDITUR DALAM MEMBERIKAN HAK DEBITUR UNTUK MENGAJUKAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN HUTANG SEBELUM PAILIT YOGISWARA, I GEDE MAHATMA; Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra; Hutama, I Dewa Made Adhi
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1049

Abstract

Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepadalembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebutsebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagaipenerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggapsebagai debitur. Secara umum, debitur adalah pihak yang berhutang kepada orang lain ataupihak lain. Istilah lain dari debitur adalah peminjam. Mereka biasanya akan menerima sesuatudari kreditur atau pihak yang meminjamkan. Akan ada akad yang mana seorang peminjam harusberjanji untuk membayar atau mengganti sesuatu di masa yang akan datang sesuai ketentuan.Pinjaman yang nantinya bisa peminjam terima kadang memerlukan sebuah jaminan atau agunanuntuk bisa pihak kreditur terima. Jaminan ini akan menjadi penghubung dan bukti ikatankepercayaan dari kedua belah pihak. Jika nanti seorang debitur gagal membayar sesuai tenggatwaktu yang sudah peminjam sepakati bersama kreditur, maka jaminan itu bisa pindah tanganatau tersita oleh pihak yang memberikan pinjaman. Beda lagi ceritanya kalau seorang peminjambisa mengembalikan pinjaman ke kreditur sesuai dengan perjanjian, maka aset yang jadi jaminanakan kembali padanya. Jaminannya bisa dalam bentuk benda bergerak atau aset berharga sepertisertifikat tanah sampai deposito di bank. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalahorang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakanpailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur.Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum sepertimaatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yangberbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan
Co-Authors Amrita, Nyoman Dwika Ayu Buana, I Wayan Asana Bintang Darmawan, Gede Ari Erniasih, Ni Wayan Hutama, I Dewa Made Adhi Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Pratama, I Putu Andika SILANTARA, I GEDE GANDHI Sugiarta, I Wayan Arya Sujata, I Ketut Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi Suryati, I Gusti Ayu Komang Tri Hayatining Pamungkas Yogiswara W, I Gede Mahatma Yogiswara, I Gede Mahatma