Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

OPTIMIZATION LOCAL GOVERNMENT REVENUE: REFORMULASI REGULASI UNTUK MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DISHUB DAN BAPENDA DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA MALANG Agustina, Shalsa Bila; Kemas, Keisha Aurellia Nasywa; Mustaqim, Muhammad Azhar Shiroth
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.101

Abstract

Regulasi pengelolaan tempat parkir di Kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat dua klasifikasi tempat parkir kendaraan, yakni tempat parkir sebagai retribusi dan tempat parkir sebagai pajak. Tempat parkir sebagai retribusi menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Sementara tempat parkir sebagai pajak menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah. Status A Quo saat ini justru terdapat timpang tindih antara Dinas Perhubungan Kota Malang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang berhubungan dengan pengelolaan tempat parkir. Dalam mengkaji tumpang tindih ini, digunakan metode yuridis normatif dengan fokus bahan analisis berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah regulasi terkait dengan pengelolaan tempat parkir di Kota Malang. Lalu bahan hukum sekunder yang dipakai berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan doktriner ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan parkir antara Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Sehingga diperlukan adanya penegasan kembali terkait dengan kepastian kewenangan dalam pengelolaan parkir antara Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang.Kata Kunci: Bapenda; Dishub; Kewenangan; Parkir
Ladang Berbagi Bersama: Upaya Pengembangan Keterampilan Berkebun Tanaman Bumbu Dapur di Desa Sumbermanjing Kulon Agustina, Shalsa Bila; Sinatrya Vian , Sinatrya Vian Firdaus; Wijaya, Nico Ari; Hardaningtyas, Dhenasya Sukma
ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT Media Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64198/abdinusantara.v1i1.4

Abstract

Harga kebutuhan pokok, khususnya bumbu dapur, semakin tidak stabil dengan fluktuasi harga yang tinggi. Desa Sumbermanjing Kulon, Kabupaten Malang, menghadapi krisis tanaman bumbu dapur akibat kondisi lahan ekstrem, sulitnya akses tanaman bumbu, dan rendahnya kondisi ekonomi masyarakat. Desa ini juga memiliki topografi yang terjepit pegunungan serta jauh dari pusat ekonomi Kabupaten Malang. Ketahanan pangan rumah tangga secara mandiri menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Upaya menanam tanaman bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai sering gagal akibat kekeringan saat kemarau dan banjir musiman. Pengenalan metode vertikultur untuk tanaman bawang merah, bawang putih, dan cabai, khususnya jenis cabai katokkon, dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan bumbu dapur. Untuk mengimplementasikan metode ini, program Ladang Berbagi Bersama dan komunitas Anjuk Ladang dibentuk. Komunitas ini melibatkan Karang Taruna dan masyarakat setempat dengan tujuan menjaga keberlanjutan program. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan masyarakat Desa Sumbermanjing Kulon.
URGENSI PENGATURAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN TATA RUANG OLEH MINIMARKET JARINGAN DI KOTA BLITAR UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE Agustina, Shalsa Bila; Fristamarys Diffa Oktavinanti; Charles Leonard Moniaga
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang oleh minimarket jaringan di Kota Blitar sebagai upaya mewujudkan prinsip good governance. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya minimarket jaringan yang beroperasi tanpa izin dan melanggar ketentuan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Tahun 2017–2037 dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Permasalahan ini menimbulkan ketidaktertiban tata ruang, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pengenaan sanksi administratif disebabkan belum adanya Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar operasional pelaksanaan sanksi. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Wali Kota yang mengatur secara rinci mengenai bentuk, tahapan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengaturan ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, penegakan hukum yang efektif, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.