Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studia Legalia Ex Aequo Et Bono Journal of Law ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Agustina, Shalsa Bila
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
OPTIMIZATION LOCAL GOVERNMENT REVENUE: REFORMULASI REGULASI UNTUK MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DISHUB DAN BAPENDA DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA MALANG Agustina, Shalsa Bila; Kemas, Keisha Aurellia Nasywa; Mustaqim, Muhammad Azhar Shiroth
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.101

Abstract

Regulasi pengelolaan tempat parkir di Kota Malang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat dua klasifikasi tempat parkir kendaraan, yakni tempat parkir sebagai retribusi dan tempat parkir sebagai pajak. Tempat parkir sebagai retribusi menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Sementara tempat parkir sebagai pajak menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah. Status A Quo saat ini justru terdapat timpang tindih antara Dinas Perhubungan Kota Malang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang berhubungan dengan pengelolaan tempat parkir. Dalam mengkaji tumpang tindih ini, digunakan metode yuridis normatif dengan fokus bahan analisis berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah regulasi terkait dengan pengelolaan tempat parkir di Kota Malang. Lalu bahan hukum sekunder yang dipakai berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan doktriner ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan parkir antara Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Sehingga diperlukan adanya penegasan kembali terkait dengan kepastian kewenangan dalam pengelolaan parkir antara Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang.Kata Kunci: Bapenda; Dishub; Kewenangan; Parkir
Ladang Berbagi Bersama: Upaya Pengembangan Keterampilan Berkebun Tanaman Bumbu Dapur di Desa Sumbermanjing Kulon Agustina, Shalsa Bila; Sinatrya Vian , Sinatrya Vian Firdaus; Wijaya, Nico Ari; Hardaningtyas, Dhenasya Sukma
Abdi Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT Media Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64198/abdinusantara.v1i1.4

Abstract

Harga kebutuhan pokok, khususnya bumbu dapur, semakin tidak stabil dengan fluktuasi harga yang tinggi. Desa Sumbermanjing Kulon, Kabupaten Malang, menghadapi krisis tanaman bumbu dapur akibat kondisi lahan ekstrem, sulitnya akses tanaman bumbu, dan rendahnya kondisi ekonomi masyarakat. Desa ini juga memiliki topografi yang terjepit pegunungan serta jauh dari pusat ekonomi Kabupaten Malang. Ketahanan pangan rumah tangga secara mandiri menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Upaya menanam tanaman bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai sering gagal akibat kekeringan saat kemarau dan banjir musiman. Pengenalan metode vertikultur untuk tanaman bawang merah, bawang putih, dan cabai, khususnya jenis cabai katokkon, dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan bumbu dapur. Untuk mengimplementasikan metode ini, program Ladang Berbagi Bersama dan komunitas Anjuk Ladang dibentuk. Komunitas ini melibatkan Karang Taruna dan masyarakat setempat dengan tujuan menjaga keberlanjutan program. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan masyarakat Desa Sumbermanjing Kulon.
URGENSI PENGATURAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN TATA RUANG OLEH MINIMARKET JARINGAN DI KOTA BLITAR UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE Agustina, Shalsa Bila; Fristamarys Diffa Oktavinanti; Charles Leonard Moniaga
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang oleh minimarket jaringan di Kota Blitar sebagai upaya mewujudkan prinsip good governance. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya minimarket jaringan yang beroperasi tanpa izin dan melanggar ketentuan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Tahun 2017–2037 dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Permasalahan ini menimbulkan ketidaktertiban tata ruang, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pengenaan sanksi administratif disebabkan belum adanya Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar operasional pelaksanaan sanksi. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Wali Kota yang mengatur secara rinci mengenai bentuk, tahapan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengaturan ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, penegakan hukum yang efektif, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
SETARA: Reformulating legal protection for women workers amid the evolution of artificial intelligence Agustina, Shalsa Bila; Simanungkalit, Lusiana Novalia
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 3 No. 2: (January) 2026
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v3i2.2026.2253

Abstract

Background: The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has reshaped the global labor market and poses significant challenges to female workers, who are more likely to be employed in repetitive and data-based sectors vulnerable to automation. This study aims to examine the urgency of legal protection and labor law reform in Indonesia to address the potential risk of unemployment, gender discrimination, and social inequality arising from AI-driven automation. Previous studies have highlighted that women face structural disadvantages in the labor market due to their concentration in low-wage sectors and limited access to digital skills, as also emphasized by UNESCO. However, existing Indonesian labor regulations, such as the Manpower Law and Job Creation Law, have not explicitly regulated the impact of AI in employment. Methods: The research applies a normative juridical method with a statutory, conceptual, and comparative approach, supported by literature reviews of international practices in Germany and Singapore, where governments have initiated reskilling and vocational education policies to mitigate the impact of AI. Findings: Findings reveal that the absence of specific legal provisions in Indonesia leads to legal uncertainty and weak protection for women workers facing layoffs due to automation. This study proposes the concept of SETARA (Strategy for Empowering and Transforming Women’s Labor) as a strategic model to strengthen the role of female workers. The strategy consists of three core elements: reskilling, upskilling, and labor law literacy, implemented through a pentahelix collaboration involving government, businesses, society, academia, and mass media. Conclusion: The principal conclusion is that labor law reform in Indonesia must be adaptive to technological disruption and inclusive of gender perspectives to ensure sustainable and equitable labor protection. Novelty/Originality of this article: The novelty of this research lies in integrating gender-sensitive legal reform with AI governance through the SETARA model, which provides an innovative framework to balance technological advancement with social justice.
Co-Authors Charles Leonard Moniaga Fristamarys Diffa Oktavinanti Hardaningtyas, Dhenasya Sukma Kemas, Keisha Aurellia Nasywa Mustaqim, Muhammad Azhar Shiroth Simanungkalit, Lusiana Novalia Sinatrya Vian , Sinatrya Vian Firdaus Wijaya, Nico Ari