Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perilaku Diskriminasi Gender dalam Pandangan Socio Legal (UU No. 7 Tahun 1984) Sari, Ameliya Ratna; Alvandi, Agung; Putri, Nasya Aliyyah; Khairani, Nisya Hamidah; Zafarina, Yusabihu; Febrianty, Yenny
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.7289

Abstract

Seringkali perempuan dianggap lemah dengan keterbatasannya dan laki-laki sangat mendominasi karena mampu mengatasi segala hal, sehingga tanpa disadari tindakan diskriminatif akan selalu terjadi dalam tatanan sosial dan meluas di sepanjang kehidupan. Diskriminasi gender tersebut berupa wujud kekerasan maupun psikologis. Dalam hal ini diperlukan pandangan sosiologi hukum untuk mengupayakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan mendapat perlindungan hukum yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum dan dampak yang diakibatkannya, serta solusi untuk mengatasi diskriminasi gender dalam kerangka sosiologi hukum. Metodologi penelitian khusus ini melibatkan pemanfaatan metode penelitian kualitatif di lingkungan perpustakaan dan teknik analisis isi deskriptif untuk analisis data. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini adalah untuk memitigasi pertumbuhan kesenjangan gender di semua bidang kehidupan, penting bagi setiap individu untuk memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi mengenai peran dan tugasnya masing-masing. Dengan hal ini memerlukan komitmen yang teguh untuk mematuhi prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan manusia.
Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Alvandi, Agung; Putri, Nasya Aliyyah; Sadiah, Yusabbihu Zafarina; Yohanes; Dienullah, Muhammad Dhava
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2132

Abstract

Perceraian merupakan sebuah kenyataan dalam pernikahan antar ras meskipun tujuan menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, Namun karena suami dan istri mempunyai adat istiadat, praktik budaya dan hukum yang berbeda, maka pertengkaran yang berujung pada perceraian sangat mungkin terjadi. Akibat hukum perceraian antara lain sengketa hak asuh anak, sengketa hak mantan istri dan suami, bahkan sengketa harta perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum hak asuh anak. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tinjauan pustaka sehingga digunakan sebagai data sekunder yang bersumber dari hukum. Sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk naratif. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata Internasional yang didalamnya mengandung fakta yang relevan baik dalam aspek territorial maupun aspek subjek hukum, serta teori perlindungan hukum yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban serta jaminan kebebasan dan hak yang tidak terbatas. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika anak- anak lahir diluar perkawinan dan perkawinan tersebut kemudian putus, pengadilan akan memberikan hak asuh atas anak-anak dibawah umur tersebut kepada ibu nya. Tunjangan anak bagi anak di bawah umur di bayar oleh ayah dan ibu sampai anak tersebut cukup umur untuk menghidupi diri nya sendiri atau sampai ia menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak dapat dilihat dari keturunan lahir dari pernikahan campuran maka anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai dengan umur 18 Tahun, setelah itu anak bebas memilih sendiri kewarganegaraanya.
Analysis of the Explosion of the Pertamina Plumpang Depo in Review From Government Regulation No. 14 of 2015 Concerning the National Development Master Plan Khaerunisa, Kamila; Ratnadewanti, Dewi; Alvandi, Agung; Hotimah, Husnul; Antoni, Herli
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v3i1.16398

Abstract

At present, industrial progress has been very rapid in various parts of the world, not to be missed in Indonesia. One of the industries engaged in Indonesia is oil and gas which is held by PT. Pertamina. The Pertamina Plumpang depot, where the oil is stored, has experienced two fires, first in January 2009 and also in March 2023 which spread to residents' settlements. The problem that was revealed after the plummpang incident was that the government could judge that the issuance of a building permit (IMB) was not the right decision, moreover the settlement is very close to the Pertamina depot which is at risk of fire hazard. This paper aims to provide an understanding of how this can happen and who will be responsible in this casebased on Government Regulation number 14 of 2015 concerning the National Development Master Plan. This paper was prepared based on a descriptive qualitative research method, with a case study approach. It can be concluded that the second explosion of the Plummpang depot which caused many victims of residents was due to the finding of an inaccurate IMB grant