Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI KEDUTAAN ASING BERDASARKAN PRANATA HUKUM KETENAGAKERJAAN Yusuf, Darmawan
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.8142

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang dikenal dengan secara dogmatik dan normatif. Hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sekarang dicabut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus klaster “ketenagakerjaan”. Terdapat isu hukum bahwasanya terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Kedutaan Asing, sementara tempatnya bekerja termasuk di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Seharusnya, jika terjadi perselisihan diajukan ke Arbitrase Internasional, akan tetapi kenyataannya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pemeriksaan perkara dilakukan sampai Mahkamah Agung RI. Adapun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI No. 376K/Pdt.Sus-PHI/2013, tertanggal 29 Oktober 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tertanggal 15 September 2016. Adapun permasalahannya, bagaimana penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan terhadap TKI yang bekerja di Kedutaan Asing. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Putusan pengadilan didapat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI di Jakarta. Hasil penelitian bahwasanya secara hukum tempat Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja adalah berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, secara hukum tidak berlaku hukum Negara Republik Indonesia, ditambah lagi pihak yang digugat adalah Duta Besar sebagai orang yang memiliki kekebalan diplomatik (immunity). Namun, ternyata Mahkamah Agung RI tetap menghukum pihak tergugat untuk membayar hak-hak normatif pekerja.

Embassy of Foreign Country as Employer Subject to Severance Payment Obligations Yusuf, Darmawan; Agusmidah, Agusmidah; Sirait, Ningrum Natasya; Uwiyono, Aloysius
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i1.13017

This research examines the employment agreements between foreign state representatives and local workers that are not related to diplomatic functions and therefore do not enjoy diplomatic immunity. While industrial relations disputes typically arise between workers and company management, there have been instances of labor disputes between workers and foreign state representatives. This creates a connection between Indonesia's legal system and the principle of diplomatic immunity in international law. Despite Indonesia's ratification of the Vienna Conventions of 1961 and 1963 through Law No. 1 of 1982, there is currently no specific national legislation governing privileges and immunities. As a result, labor disputes involving diplomatic immunity are dependent on court judgments. The focus of this research is on the severance payment obligations stipulated in labor laws and the responsibility of foreign embassies as employers in Indonesia to make severance payments. The research methodology employed is normative research with a legislative approach. Through qualitative data analysis, the following conclusions were drawn: First, the existence of pension programs does not automatically negate the right to severance pay that workers should receive upon reaching retirement age. Second, the Employment Law is inconsistent in regulating severance payments and pension guarantees as they were initially regulated separately.

Implications for Legal Certainty of Incorporating Blockchain Into the Documentation of Customary Law Institution Decisions Yusuf, Darmawan; Pelawi, Jhon Tyson
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.13141

The development of blockchain technology opens up new opportunities in the digitization of legal documents, including decisions of customary institutions which have previously been documented conventionally and are vulnerable to loss, forgery, and discrepancies in recording. This study aims to analyze the potential for blockchain integration into customary law institutions' decision documentation systems and its implications for increasing legal certainty for indigenous communities and other stakeholders. The research method used is normative juridical, with legislative, conceptual, and comparative approaches, supported by secondary data in the form of literature related to blockchain, customary law, and legal certainty. The research results show that blockchain characteristics such as immutability, transparency, and decentralization can strengthen the authenticity and reliability of customary ruling documentation, making them more secure, permanent, and easily verifiable instruments. This technological integration also has the potential to clarify the position of customary rulings within the national legal system by improving documentation standards and facilitating the presentation of evidence before state institutions. However, blockchain implementation faces challenges such as digital infrastructure readiness, technological literacy among indigenous communities, and the need for regulatory harmonization, particularly regarding data protection, recognition of indigenous communities, and the validity of electronic evidence.

Illegal Mining: a Transnational and Extraordinary Crime Darmawan Yusuf; Jhon Tyson Pelawi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4722

Abstrak: Mengelola sumber daya alam bukan berarti dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Kejahatan korporasi dalam bisnis pertambangan merupakan kejahatan biasa dan kejahatan yang pelakunya hanya dikenakan sanksi administratif. Penelitian ini mengkaji dan mengungkap makna pemanfaatan lahan secara tidak sah berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Data yang digunakan untuk analisis terdiri dari data hukum agraria, data hukum pertambangan mineral dan batubara, serta data kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk menilai keselarasan antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya. Konstruksi norma hukum mengenai praktik pertambangan ilegal yang melibatkan korporasi maupun warga negara asing belum terakomodasi dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kasus pertambangan ilegal di Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran bahwa sanksi yang mengatur pelaku pertambangan ilegal bagi warga negara asing harus dirumuskan dengan baik dan tegas guna mencegah kebocoran kekayaan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KONTRAK KONSTRUKSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Warsiman; Irwansyah Tanjung; Darmawan Yusuf
Jurnal Normatif Vol. 6 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v6i1.559

Kontrak konstruksi merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi, khususnya dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaturan kontrak konstruksi memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan hukum dalam pelaksanaan, perubahan, maupun pemutusan kontrak yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum kontrak konstruksi di Indonesia serta menganalisis hubungannya dengan terjadinya kerugian keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kontrak konstruksi di Indonesia berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun telah tersedia kerangka regulasi yang cukup komprehensif, masih terdapat permasalahan dalam penerapan ketentuan mengenai perubahan kontrak, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, serta penentuan tanggung jawab para pihak yang dapat berimplikasi pada timbulnya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak konstruksi, serta peningkatan pengawasan agar pelaksanaan kontrak berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian keuangan negara.

Rekonstruksi Tata Kelola Perusahaan Berbasis Pekerja dalam Hukum Perseroan di Indonesia: Reconstructing Worker-Centered Corporate Governance in Indonesian Company Law Darmawan Yusuf; Agusmidah Agusmidah; Ervina Sari Sipahutar
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.26302

Artikel ini menganalisis kelemahan struktural tata kelola perusahaan Indonesia dalam melindungi kesejahteraan pekerja dan menawarkan model worker-centered corporate governance. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengenal tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memperbarui sebagian kerangka hukum usaha dan ketenagakerjaan, pekerja masih berada di luar arsitektur inti pengambilan keputusan perusahaan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada lemahnya implementasi CSR, tetapi pada konstruksi hukum yang berorientasi pada pemegang saham dan memisahkan perlindungan pekerja dari tata kelola perusahaan. CSR masih rentan diposisikan sebagai kewajiban formal, program reputasi, atau kegiatan eksternal, bukan sebagai mekanisme kesejahteraan internal. Artikel ini berargumen bahwa pekerja harus diakui sebagai primary stakeholder karena pekerja menciptakan nilai perusahaan, menanggung risiko langsung dari keputusan strategis, dan menopang legitimasi perusahaan. Model yang ditawarkan bertumpu pada empat pilar: pengakuan normatif pekerja sebagai primary stakeholder, partisipasi bermakna pekerja dalam keputusan strategis, reorientasi CSR menjadi tata kelola kesejahteraan internal dan hak asasi manusia, serta distribusi manfaat melalui ESOP, profit sharing, dan keterbukaan informasi kesejahteraan pekerja.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search