Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Penerapan E-Government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022 Anisa Ramadhania; Muradi; Jajang Sutisna
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.146

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penerapan e-Government oleh Pemprov DKI Jakarta  melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tahun 2022. Pada penelitian ini menggunakan teori hasil dari kajian Harvard JFK School of Government yang terdiri dari tiga elemen yaitu support, capacity, dan value. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, wawancara, dan obervasi, teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, penelitian ini melibatkan staf DPRD Provinsi DKI Jakarta, pihak BLUD Jakarta Smart City, dan masyarakat pengguna aplikasi Jakarta Kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan aplikasi Jakarta Kini ditemukan sejumlah masalah yaitu adanya laporan yang tidak ditindaklanjuti dan sering terjadinya system error yang menghambat pengguna untuk mengakses JAKI, hal tersebut diantaranya adalah aplikasi yang sering ter-log out dengan sendirinya dan kode verifikasi OTP yang cenderung membutuhkan waktu lama untuk dapat terkirim ke pengguna
Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022 : Evaluasi Kebijakan Program Latifah, Nirvana; Muradi
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i2.211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam upaya Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tegal pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan evaluasi kebijakan ini dalam tiga dimensi, yakni efektivitas, regulasi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, penelitian juga akan menggambarkan bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap ketahanan ekonomi, yang dikupas melalui aspek resourcefulness dan rapidity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program pengembangan UMKM secara teknis sudah dijalankan dengan cukup baik. Ini ditandai dengan evaluasi dalam dimensi efektivitas, regulasi, dan sumber daya manusia yang memuaskan. Namun, catatan muncul dari segi ketahanan ekonomi, dimana pelaksana kebijakan masih harus berbenah terutama dalam aspek kecepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal perlu mengeksplorasi strategi yang lebih luas dan inklusif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan, termasuk UMKM yang belum terjangkau oleh program saat ini. Fokus pada aspek rapidity juga sangat penting. Bank Indonesia bisa berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mengatasi hambatan struktural yang mempengaruhi pemulihan ekonomi UMKM, seperti masalah impor di sektor hortikultura.
Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Electronic Government Melalui Website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara Tahun 2022-2023 Zahwa, Aprilia Shafinatuz; Muradi; Yuningsih, Neneng Yani
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i2.291

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara tahun 2022-2023 berdasarkan tiga elemen sukses pengembangan e-government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan menggunakan obsevasi, wawanacara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government melalui website Pindang Cemplung di Kabupaten Jepara tahun 2022-2023 masih belum dapat memenuhi elemen sukses secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, masih dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Pindang Cemplung sudah dapat dirasakan meski belum secara optimal.
Tantangan Pelayanan Publik dalam PembuatanKtp Elektronik di Kecamatan Dayeuhluhur,KabupatenCilacap, Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid-19 Fauzia Ikhsandi, Randy; Muradi; Sri Kartini, Dede
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.50

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan yang sedang dihadapi pemerintah Kecamatan Dayeuhluhur dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam perekaman KTP elektronik di tengah Wabah Covid 19. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan terbaik dalam pembuatan perekaman KTP elektronik agar tetap berjalan namun juga tetap bisa melindungi masyarakat agar tidak tertular virus Covid 19. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara melalui telfon dengan aparatur pelaksana perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Dayeuhluhur selain itu juga dalam pengumpulan data sekunder, peneliti memperoleh data melalui dokumen dokumen resmi dari instansi terkait dan juga menggunakan penelusuran studi pustaka (Library Research) baik dari berita online maupun dari situs resmi kecamatan Dayeuhluhur. Data-data yang di peroleh, kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kecamatan Dayeuhluhur mempunyai solusi dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam perekaman KTP Elektronik ditengah wabah Covid 19 dan juga memberikan pelayanan rasa aman terhadap Masyarakat dan aparaturyang bertugas di masa pandemik virus Covid 19.
GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dalam Melaksanakan Demonstrasi terhadap Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Rahmani, Allyah Nur; Nurlita, Dwie Shinta; Muradi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12549

Abstract

This study aims to examine the role of the Joint Labor Movement (GEBRAK) as a representative of civil society in organizing demonstrations against the 2020 Omnibus Law on Job Creation. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method, through searching various academic literature, policy documents, and relevant online news sources. Based on the results of the study, it is known that the formation of the Job Creation Law has caused widespread rejection from the public because it is considered non-participatory, non-transparent, and detrimental to labor groups through the elimination of a number of basic labor rights. GEBRAK emerged as a cross-sector alliance that brought together labor unions, students, activists, and other civil society organizations to articulate public aspirations through demonstrations, legal advocacy, and media campaigns. As a force of civil society, GEBRAK plays an important role in safeguarding participatory democracy by asserting the rights of citizens to voice their opinions and monitor government policies. This movement not only demonstrates resistance to neoliberal policies that are considered unfair, but also symbolizes the growing political awareness of society in the era of Indonesian democracy. This study confirms that the demonstrations carried out by GEBRAK are a concrete manifestation of the function of civil society in maintaining a balance between state power and the aspirations of the people.
ADVOKASI BEM KEMA UNPAD SEBAGAI CIVIL SOCIETY UNTUK PENINGKATAN FASILITAS PEDESTRIAN DI KAWASAN PENDIDIKAN JATINANGOR Arfananda, Muhammad Ghifari; Finanda, Azril Alfian; Muradi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1432

Abstract

Penelitian ini membahas upaya advokasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kema Universitas Padjadjaran sebagai bagian dari civil society dalam rangka meningkatkan fasilitas pedestrian di Kawasan Pendidikan Jatinangor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus: data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus BEM, observasi lokasi, dan kajian dokumen advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi BEM meliputi: (1) kajian berbasis bukti untuk memetakan kebutuhan dan risiko pedestrian; (2) propaganda publik melalui kampanye, media sosial, dan kegiatan kampus untuk membangun dukungan masyarakat; serta (3) audiensi dan lobi formal kepada pemerintah daerah untuk mendorong perencanaan dan alokasi anggaran. Kesimpulannya, peran BEM Kema Unpad sebagai civil society efektif dalam menciptakan agenda publik dan membuka ruang dialog kebijakan, namun keberlanjutan hasil advokasi membutuhkan kolaborasi institusional dan pemantauan partisipatif untuk memastikan implementasi infrastruktur yang berkelanjutan.
Edukasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Blora Risanto, Resha Oktavian; Tubagus; Tilfani; Era; Muizza; Fila; Erina Dwi Nur Sya’adah; Resha Oktavian Risanto; Risang Adhitya Al-Romadhona; Muradi
Jurnal Abdi Negeri Vol 1 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Informa Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63350/jan.v1i2.8

Abstract

Limbah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, cair maupun gas. Menurut penelitian, Indonesia merupakan   satu negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia, untuk tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia hanya mencapai 9% sampai 10% saja, tidak sampai 11%. Dengan demikian sisanya yaitu 90% sampah plastik di Indonesia belum terduar ulang yaitu seperti botol pastik, sedotan, juga kantong. Berdasarkan hasil survei di lingkungan Desa Kutukan, dikeatahui bahwa pengolahan limbah belum dilakukan dengan baik. Masyarakat pedesaan masih bisa dikatakan sebagai bentuk pengolahan yang sangat tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk memanfaatkan sampah plastik tersebut untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan maupun hidroponik sederhana dengan tujuan untuk mengurangi penimbunan limbah dan mengurangi pencemaran di lingkungan Desa Kutukan.
Advocating for Justice: The Role of Amnesty International Indonesia in the Haris and Fatia Case Nazwa Nafisha Januariska; Shakila Adzira Putri Prasetyo; Muradi
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 6 No 1 (2025): The Remaking of the New State
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v6i1.753

Abstract

This study examines the role of Amnesty International Indonesia in the criminalization case against Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti, who criticized the involvement of public officials in Papua’s mining industry. The case illustrates serious challenges to freedom of expression in Indonesia, particularly through the use of elastic articles in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The purpose of this research is to analyze how Amnesty International Indonesia performs its role as a civil society organization in strengthening democracy and protecting human rights. This study employs a descriptive-qualitative method with a literature review, drawing on official documents, human rights reports, media coverage, and relevant academic studies. The findings indicate that Amnesty International Indonesia plays a strategic role through three main civil society functions: advocacy, empowerment, and social control. The organization actively issued public statements, conducted campaigns, mobilized solidarity actions, and sent formal communications to both the government and international institutions. In addition, Amnesty raised public awareness of the risks of criminalization and monitored the judicial process, which was often deemed unjust. Thus, Amnesty International Indonesia is proven to be an important actor in expanding democratic space and defending freedom of expression in Indonesia.
Posisi Turning Point USA sebagai Civil Society Sayap Kanan dalam Demokrasi Amerika Serikat Lyndia Aziza Shafarosa; Yilmaz Omar Sebastian; Muradi
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.6620

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi Turning Point USA (TPUSA) sebagai civil society sayap kanan dalam konteks demokrasi Amerika Serikat serta melihat bagaimana organisasi ini memengaruhi dinamika politik kontemporer melalui strategi mobilisasi ideologis. TPUSA merupakan organisasi yang berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2012 oleh Charlie Kirk dan memosisikan diri sebagai gerakan konservatif yang fokus pada aktivisme politik di kalangan pemuda, terutama melalui jaringan pendidikan, media sosial, kampanye politik, dan wacana ideologis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis wacana untuk menelaah narasi, strategi komunikasi politik, dan praktik mobilisasi yang dilakukan TPUSA. Kerangka teori Philippe Schmitter digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik TPUSA sebagai aktor non-negara, sedangkan perspektif Muthiah Alagappa membantu menelaah peran ambivalen civil society yang tidak selalu demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPUSA merupakan civil society dengan orientasi ideologis konservatif yang kuat dan relasi erat dengan kepentingan politik Partai Republik, khususnya melalui afiliasi dengan Donald Trump. TPUSA tidak hanya memainkan peran edukatif dan advokatif, tetapi juga terlibat dalam peningkatan polarisasi politik, kampanye disinformasi, serta delegitimasi proses demokrasi melalui keterlibatan dalam gerakan “Stop the Steal”. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa TPUSA menjadi contoh nyata bagaimana civil society dapat berperan dalam erosi demokrasi ketika beroperasi secara partisan, eksklusif, dan ideologis. Kata Kunci: Civil Society, Demokrasi, TPUSA, Polarisasi Politik, Konservatisme.