Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ABDIMAS MUTIARA
Muzwar Irawan
Unknown Affiliation
Chemistry Computer Science & IT Medicine & Pharmacology Nursing Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan Di PT. Yurindo Perdana Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 67% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan 33% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris.
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kasus Penggelapan Barang pada Pemuda-Pemudi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Medan Siringo-ringo, Anderson; Rolando Marpaung; Muzwar Irawan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penggelapan barang di kalangan pemuda-pemudi, khususnya di dalam organisasi GMKI Cabang Medan, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Pemahaman yang baik tentang hukum akan membantu anggota untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan. Dengan melakukan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan organisasi GMKI dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan semakin memperkuat kepercayaan di antara anggotanya. Penyuluhan hukum yang rutin dan berkelanjutan akan sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari tindak pidana.
Edukasi Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Mesjid Al-Iklasiyah Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Jelita Purnama Sari Telaumbanua; Pretty Grace Harita
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban cabul yang mana korbannya adalah anak di bawah umur, dan untuk mengetahui, menganalisis penerapan hukum pembuktian terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah analisis deskriptif kualitatif dimana penulis menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan. Untuk penegak hukum, penting untuk menentukan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun ada kesalahan atau tidak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum lebih sering menggunakan bukti petunjuk dalam proses pembuktian. Bukti petunjuk tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, tapi hanya bisa menjadi pendukung bagi alat bukti lainnya. Hakim mengandalkan keterangan saksi korban dalam kasus ini, namun saksi korban dianggap belum ahli dalam bidang hukum. Namun hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta mengikuti hati nuraninya ketika memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut Marpaung, Rolando; Muzwar Irawan; Leo Hidayat Fatala Gea; Shentice Mendrofa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas Polri. Melalui pemahaman dan penerapan yang baik terhadap kode etik, anggota Polri di Polda Sumut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjalankan tugas mereka dengan adil serta menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, Polda Sumut terus berupaya mengoptimalkan pelatihan, pengawasan, dan penerapan sanksi yang sesuai untuk memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang tepercaya dapat terus terjaga dan semakin baik di mata masyarakat.
Penyuluhan Hukum Tentang Pungutan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kantor Lurah Selayang II Medan Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Calilia Rani Marbun; Zerima Hutapea
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan liar adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatnya. Pemberantasan pungli harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai pungli di Kantor Lurah Selayang II Medan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahayanya pungli, serta dampak hukumnya bagi pelaku dan masyarakat. Melalui upaya penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum, diharapkan pungli dapat diminimalisir dan layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh Aparat Desa Terhadap Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Kecamatan Medan Helvetia Simanjuntak, Marihot; Muzwar Irawan; Jon Robert Saragih; Peri Putri Mei Handayani Ziliwu
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adat adalah tanah yang sudah ada sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Proses pindah milik tanah dengan cara jual-beli hanya memerlukan persetujuan dari kepala desa. Kemudian, dibuat surat jual-beli yang dicatat di kertas segel atau kwitansi untuk membuktikan keabsahan kepemilikan tanah adat. Dokumen ini sering disebut surat keterangan tanah oleh kepala desa, namun hal ini dapat menimbulkan masalah. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi langkah utama dalam penyelesaian masalah tanah adat dengan cara melepas tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam hukum perdata, tanah adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Peran Kepala Desa dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Co-Authors Calilia Rani Marbun Jelita Purnama Sari Telaumbanua Jon Robert Saragih Leo Hidayat Fatala Gea Marpaung, Rolando Peri Putri Mei Handayani Ziliwu Pretty Grace Harita Rolando Marpaung Shentice Mendrofa Sherhan Sherhan Simanjuntak, M. Marihot Siringo-ringo, Anderson Zerima Hutapea