Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Darma Agung Jurnal ABDIMAS MUTIARA
Sherhan Sherhan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH OLEH APARAT DESA TERHADAP TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Marpaung, Rolando; Siringoringo, Anderson; Sherhan, Sherhan
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4640

Abstract

Tanah adat mencerminkan reformasi pertanian yang telah ada sejak jaman dahulu. Proses kepemilikan tanah biasanya dilakukan melalui transaksi jual beli yang hanya mengharuskan pemilik tanah melakukan penyetoran, yang kemudian digunakan untuk menyatakan sebagai alat bukti otentik. Namun pendekatan ini seringkali menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan solusi utama penyelesaian permasalahan pertanahan menurut hukum adat melalui proses pelepasan status tanah menurut masyarakat hukum adat negara tersebut. Dari segi hukum, tanah adat didefinisikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Pertanian Nomor 5 Tahun 1960, lebih khusus lagi pada Pasal 19 ayat (1). Peran kepala desa dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah Sherhan, Sherhan
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 15 No 2 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v15i2.6846

Abstract

Ideally, Islamic banks analyze aspects of fairness between creditors and debtors when choosing the execution of debtor guarantees. In fact, it was found that the execution of dependent rights in Islamic banks, especially with MMQ (musyarakah mutanaqishah) contracts, was more beneficial to creditors and tended to tyrannize debtors. This study analyzes the theory of justice in the implementation of the execution of dependent rights by Islamic Banks against defaulting financing debtors with MMQ contracts. The goal is that transactions at Sharia Banks are always based on Islamic sharia rules and principles. This research applies qualitative methods with a rationale based on literature studies to analyze legislation, legal provisions and conformity to applicable regulations. The results of the study concluded that injustice occurs when the execution of dependent rights, the proceeds of the sale of the debtor's financing collateral assets default more harm the debtor.
Sosialisasi Hukum Waris Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Sengketa Keperdataan Di PT. Yurindo Perdana Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 67% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan 33% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris. Sedangkan pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris.
Edukasi Hukum Tentang Perberdayaan Hukum Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kodam I Sherhan, Sherhan; Micael Jeriko Damanik; Martin Pardomuan Purba; Renata Arniman Zagoto
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di KODAM I/BB memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kualitas dan integritas prajurit sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk melalui sosialisasi, kebijakan tegas, kerja sama dengan lembaga terkait, serta program rehabilitasi, dapat memberikan dampak yang positif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba di dalam tubuh TNI. Keberhasilan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba akan berkontribusi besar dalam meningkatkan kesiapan operasional, moral, dan semangat juang prajurit dalam menjalankan tugas negara.
Sosialisasi Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Masyarakat di Kelurahan Babura Sherhan, Sherhan; Rolando Marpaung; Natalia Lubis; Aldiansyah Purba
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sangat penting dilakukan di masyarakat Kelurahan Babura untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat mengurangi potensi sengketa hukum, melindungi hak-hak mereka, dan menjalani kehidupan sosial dengan lebih aman dan teratur. Metode sosialisasi yang melibatkan pertemuan warga, penyuluhan langsung, distribusi materi informasi, serta pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan memberikan dampak positif bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan terhindar dari masalah hukum perdata.
Edukasi Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Mesjid Al-Iklasiyah Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Jelita Purnama Sari Telaumbanua; Pretty Grace Harita
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban cabul yang mana korbannya adalah anak di bawah umur, dan untuk mengetahui, menganalisis penerapan hukum pembuktian terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah analisis deskriptif kualitatif dimana penulis menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan. Untuk penegak hukum, penting untuk menentukan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun ada kesalahan atau tidak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum lebih sering menggunakan bukti petunjuk dalam proses pembuktian. Bukti petunjuk tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, tapi hanya bisa menjadi pendukung bagi alat bukti lainnya. Hakim mengandalkan keterangan saksi korban dalam kasus ini, namun saksi korban dianggap belum ahli dalam bidang hukum. Namun hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta mengikuti hati nuraninya ketika memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sosialisasi Sadar Hukum : Pemahaman Hukum Waris Islam Pada Pegawai PT. Medan Jaya Pangan Mutu Sherhan, Sherhan; Parlindungan Purba; Togar Sahat Manaek Sijabat
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 1 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, eknomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialiasi 95% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris islam. Sedangkan 5% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hukum waris Islam. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik hukum waris Islam.
Penyuluhan Hukum Tentang Pungutan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kantor Lurah Selayang II Medan Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Calilia Rani Marbun; Zerima Hutapea
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan liar adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatnya. Pemberantasan pungli harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai pungli di Kantor Lurah Selayang II Medan sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahayanya pungli, serta dampak hukumnya bagi pelaku dan masyarakat. Melalui upaya penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum, diharapkan pungli dapat diminimalisir dan layanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Integration of Islamic Legal Values and Positive Law in the Peaceful Settlement of Mortgage Right Execution in Indonesia: A Comparative Analysis Sherhan, Sherhan; Marpaung, Rolando; Mendrofa, Shentice; Purnamasari T, Jelita
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 17 No 2 (2025): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v17i2.12531

Abstract

Ideally, the reconciliation process in the execution of security rights in Indonesia should provide a dispute-resolution mechanism that is not only effective and ensures legal certainty but also grounded in substantive justice, mutual consent, and the protection of public interest as taught in Islamic law. However, in reality, the reconciliation mechanism available in positive law is often treated merely as an administrative procedure and has yet to fully reflect the ethical values of sulh, ibra, and the principles of justice that form the foundation of Islamic law. The integration of Islamic legal values and positive law within the reconciliation process of security-rights execution demonstrates that both legal systems share a similar orientation in achieving peaceful, fair, and substantively just dispute resolution, wherein the normative instruments of positive law and the principles of sulh, ibra, and maslahah in Islamic law complement each other. Comparative analysis affirms that the procedural formalism of positive law and the ethical dimensions of Islamic law can be harmonized to form a more integrative reconciliation model, allowing the execution process to be not only juridically effective but also humanistic, moral, and responsive to the social needs of Indonesian society.
Co-Authors Aldiansyah Purba Calilia Rani Marbun Jelita Purnama Sari Telaumbanua Marpaung, Rolando Martin Pardomuan Purba Mendrofa, Shentice Micael Jeriko Damanik Muzwar Irawan Natalia Lubis Parlindungan Purba Pretty Grace Harita Purnamasari T, Jelita Renata Arniman Zagoto Rolando Marpaung Siringoringo, Anderson Togar Sahat Manaek Sijabat Zerima Hutapea