Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anterior Jurnal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Sari, Safitri Wikan Nawang
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN LAMPARA MINI BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA ANDON PENANGKAPAN IKAN: Criminal Law Enforcement Against Fishermen Who Use Mini Lampara Based On Article 7 Paragraph (3) Of The Regulation Of The Minister Of Marine Affairs And Fisheries No Wiranto, Andi; Sari, Safitri Wikan Nawang; Muchtar, Masrudi
Anterior Jurnal Vol. 23 No. 2 (2024): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v23i2.7016

Abstract

Nelayan tradisional di Kabupaten Kotabaru masih terbilang besar menggunakan atau mengoperasikan alat tangkap sejenis lampara mini cara untuk mengoperasikan alat tangkap tersebut yaitu dengan cara ditarik oleh sebuah kapal kecil tetapi nelayan tradisional pesisir Kabupaten Kotabaru mengatakan bahwa alat tangkap yang mereka sebut dengan Lampara mini tersebut ramah lingkungan. Namun pengoprasian alat tangkap cantrang dan sejenisnya dilarang digunakan di perairan Indonesia yang dimana peraturan tersebut di tetapkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, yaitu mengenai penggunaan alat tangkap lampara mini yang digunakan Nelayan Desa Rampa Lama Kabupaten Kotabaru dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap nelayan yang menggunakan lampara mini di Kepulauan Kota Baru menurut pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang pelarangan penggunaan cantrang dan sejenisnya termasuk lampara Mini modifikasi yang digunakan nelayan tradisional di wilayah perairan dan laut lepas merupakan kota baru masih belum maksimal karena masih dalam tahap sosialisasi kepada nelayan Kotabaru. Hambatan penegakan hukum pidana dalam pasal 7 ayat 3 peraturan menteri kelautan perikanan Nomor 18 tahun 2021 diantaranya hambatan pendidikan, hambatan disiminasi, hambatan prekonomian, hambatan Justifikasi, kurangnya penyuluhan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KOTA BANJARMASIN: (Studi Kasus di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin) Sari, Safitri Wikan Nawang; Husna, Nurul
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i1.1146

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akbiat pernikahan dini di kota Banjarmasin. Pernikahan dini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. KDRT menjadi salah satu dampak utama yang dihadapi, dengan perempuan sebagai korban utama. Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan, baik preventif maupun represif, serta peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya akses korban terhadap bantuan hukum. Studi ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Banjarmasin.
STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL DALAM TINJAUN YURIDIS DAN FILOSOFIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Sari, Safitri Wikan Nawang; Sazali, Ahmad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i2.1381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul pasca putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang dalam putusannya menetapkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Latar belakang nya disebabkan adanya konflik hukum (Legal Conflict) pasca Putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penedekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka yang relevan dengan pokok bahasan dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya Konflik Hukum (Legal Conflict) pasca Putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Atas nama Budi Gunawan. Berdasarkan putusan praperadilan tersebut hakim cenderung subjektif. Hal ini tentu menimbulkan adanya konflik hukum (Legal Conflict) yaitu pertentangan atau perselisihan yang melibatkan antar aturan hukum yang berlaku pada satu subjek. Karena beberapa hakim menerima dan beberapa menolak penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pada dasarnya, Penelitian ini menjelaskan bahwa penafsiran hermeneutika dipakai sebagai solusi terhadap dampak putusan praperadilan Nomor 04//Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. pendekatan hermeneutika membawa konsekuensi positif yaitu berdampak besar dalam memajukan hukum seperti penafsiran hukum yang lebih kontekstual, adaptif, dan peran aktif hakim dalam penciptaan hukum. Dengan memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA Sari, Safitri Wikan Nawang
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i2.1576

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai korban tindak pidana perbankan di Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur dalam  Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 6/POJK.07/2022 yang menggantikan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan). Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif dan represif, termasuk pertanggungjawaban pidana pelaku dan tanggung jawab Bank  atas kerugian nasabah. Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum belum berjalan optimal karena lemahnya posisi nasabah, keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, serta belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi perlindungan nasabah, peningkatan peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan dan penegakan hukum serta penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa agar nasabah sebagai korban tindak pidana perbankan memperoleh perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan.
Co-Authors Ahmad Sazali Masrudi Muchtar, Masrudi Nurul Husna Wiranto, Andi