p-Index From 2021 - 2026
1.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unizar Recht Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing (WNA) Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Khansa Aqilla Sabilillah; M. Ikhsan Kamil; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian nominee Oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimana implikasi hukum apabila perjanjian nominee dinyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan tipe yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh hasil penelitian yang diperoleh yakni, Nominee Agreement (perjajian yng diwakilkan) oleh WNA dalam kepemilikan hak atas tanah perspektif hukum positif di Indonesia tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata jo Pasal 21 ayat (1) UUPA. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, yang berarti tidak dipenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata, yaitu suatu sebab yang dilarang. Implikasi hukum apabila nominee agreement dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah terjadi perjanjian pinjam nama yang dibuat di hadapan notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan memberikan sanksi kepada notaris, dan terhadap jika disengketakan berdasarkan SEMA Tahun 2020, orang yang namanya dalam sertipikat (pihak yang dipinjam namanya) menjadi pemilik.
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DENGAN CARA MEDIASI (STUDI DI BPSK KOTA MATARAM) Ariani, Irma Aulia; M. Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 3 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i3.287

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen antara konsumen dan pelaku usaha dengan cara Mediasi Di BPSK Kota Mataram serta Tata Cara penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen antara Konsumen dan Pelaku Usaha melalui BPSK dengan cara Mediasi Di BPSK Kota Mataram? Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram berwenang menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001. BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Karena peraturan tersebut tidak membatasi jenis sengketa yang ditangani, maka sengketa pembiayaan konsumen termasuk dalam kewenangan BPSK untuk diselesaikan.Prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di BPSK Kota Mataram dilakukan melalui tiga tahap, yaitu permohonan, persidangan, dan putusan. Tata cara ini sama seperti penyelesaian sengketa konsumen pada umumnya, sehingga tidak terdapat perbedaan prosedur antara sengketa pembiayaan konsumen dan sengketa lainnya.