Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggung jawaban hukum PT. Pegadaian Cabang Mataram Terhadap Sisa Hasil Lelang Barang Gadai Kepada Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia M. Rafly Alfarizi; Abdul Gani Makhrup; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai di PT. Pegadaian berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 dan tanggung jawab pegadaian terhadap sisa hasil lelang barang gadai kepada nasabah menurut hukum positif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan lelang tidak serta merta dapat dilakukan akan tetapi pihak pegadaian melelang barang jaminan yang menunggak atau tidak bisa bayar setelah memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatasapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Tanggung jawab pegadaian terhadap kelebihan hasil lelang adalah tetap dikembalikan kepada nasabah dan memiliki masa kadaluwarsa pengambilan uang kelebihan selama satu tahun, jika tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut dialihkan kepada Negara.

Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal: (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram) Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana; M. Ikhsan Kamil; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengutamakan sumber data lapangan dalam penelitiannya khususnya di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal melalui Upaya preventif dan represif dan pada prakteknya masih mengahadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akibat dari penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Mataram. Sehingga menurut peneliti perlu Upaya yang lebih massif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna mengurangi dampak negatifnya serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan PerkotaaN (SPPT PBB P2) : (Analisis Putusan Nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr) Mohamad Aminnudin; Jauhari D. Kusuma; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) menurut hukum positif dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) berdasarkan putusan nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Objek yang dianalisis adalah teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan secara konkret serta putusan hakim. Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) menurut hukum positif diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang sama yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara; (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.173/Pid.B/2022/PN Mtr, yaitu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Namun menurut analisis penulis majelis hakim telah keliru menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, majelis hakim seharusnya memperhatikan fakta-fakta persidangan secara lengkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangannya dalam mengambil / menjatuhkan putusannya.

Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Mataram I Made Agus Purnomo; Ruslan Haerani; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulis mengkaji Undang-Undang dan Peraturan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu pada tahap kampanye. Gakumdu didirikan untuk menyedayakan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka mengedepankan kebijakan secara adil dan jujur, efektif dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan kejahatan pemilu. Peran utama terbentuknya Gakkumdu Center adalah sebagai strategi menjaga kemurnian kertas suara agar tidak ada tindakan yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, seperti: penyalahgunaan wewenang, manipulasi kertas suara dan sebagainya. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Pertama: Bagaimana peran Gakkumdu Center (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan kejahatan pemilu pada tahap kampanye di Kota Bawaslu Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai sumber data. Metode pengumpulan yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan sumber yang relevan dan dokumentasi terkait data. Kemudian lakukan analisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah peran Balai Gakkumdu dalam penanganan kejahatan pemilu di Kota Mataram, Bawaslu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara umum peran yang dilakukan oleh Gakkumdu telah berjalan dengan baik, namun penanganan Gakkumdu masih belum optimal karena tidak dibebaskan dari tugasnya di instansi masing-masing akibat kurangnya apresiasi mereka terhadap pelaksanaan tugasnya di Gakkumdu.

Pertanggung jawaban hukum PT. Pegadaian Cabang Mataram Terhadap Sisa Hasil Lelang Barang Gadai Kepada Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia M. Rafly Alfarizi; Abdul Gani Makhrup; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.144

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai di PT. Pegadaian berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 dan tanggung jawab pegadaian terhadap sisa hasil lelang barang gadai kepada nasabah menurut hukum positif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan lelang tidak serta merta dapat dilakukan akan tetapi pihak pegadaian melelang barang jaminan yang menunggak atau tidak bisa bayar setelah memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatasapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Tanggung jawab pegadaian terhadap kelebihan hasil lelang adalah tetap dikembalikan kepada nasabah dan memiliki masa kadaluwarsa pengambilan uang kelebihan selama satu tahun, jika tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut dialihkan kepada Negara.

Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal: (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram) Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana; M. Ikhsan Kamil; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.167

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengutamakan sumber data lapangan dalam penelitiannya khususnya di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal melalui Upaya preventif dan represif dan pada prakteknya masih mengahadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akibat dari penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Mataram. Sehingga menurut peneliti perlu Upaya yang lebih massif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna mengurangi dampak negatifnya serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan PerkotaaN (SPPT PBB P2) : (Analisis Putusan Nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr) Mohamad Aminnudin; Jauhari D. Kusuma; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.178

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) menurut hukum positif dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) berdasarkan putusan nomor : 173/Pid.B/2022/PN Mtr?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Objek yang dianalisis adalah teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan secara konkret serta putusan hakim. Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) menurut hukum positif diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang sama yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara; (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.173/Pid.B/2022/PN Mtr, yaitu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Namun menurut analisis penulis majelis hakim telah keliru menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, majelis hakim seharusnya memperhatikan fakta-fakta persidangan secara lengkap baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangannya dalam mengambil / menjatuhkan putusannya.

Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Mataram I Made Agus Purnomo; Ruslan Haerani; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.230

Penulis mengkaji Undang-Undang dan Peraturan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu pada tahap kampanye. Gakumdu didirikan untuk menyedayakan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka mengedepankan kebijakan secara adil dan jujur, efektif dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan kejahatan pemilu. Peran utama terbentuknya Gakkumdu Center adalah sebagai strategi menjaga kemurnian kertas suara agar tidak ada tindakan yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, seperti: penyalahgunaan wewenang, manipulasi kertas suara dan sebagainya. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Pertama: Bagaimana peran Gakkumdu Center (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan kejahatan pemilu pada tahap kampanye di Kota Bawaslu Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai sumber data. Metode pengumpulan yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan sumber yang relevan dan dokumentasi terkait data. Kemudian lakukan analisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah peran Balai Gakkumdu dalam penanganan kejahatan pemilu di Kota Mataram, Bawaslu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara umum peran yang dilakukan oleh Gakkumdu telah berjalan dengan baik, namun penanganan Gakkumdu masih belum optimal karena tidak dibebaskan dari tugasnya di instansi masing-masing akibat kurangnya apresiasi mereka terhadap pelaksanaan tugasnya di Gakkumdu.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Hutang Yang Dinyatakan Sah Dan Berharga Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pdt.g/2023/Pn.mtr) Ida Ayu Made Septiana; Khairul Aswadi; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.245

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Hukum Dalam Putusan Perdata Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Yang Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Sudah Sesuai Dengan Hukum. dan bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Dalam Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Tentang Akta Di Bawah Tangan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan dengan cara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:181/Pdt.G/2023/PN.Mtr menyatakan bahwa tergugat, Umar dan Dewi Ratna Ayuati, telah melakukan wanprestasi karena gagal membayar utang sebesar Rp134.000.000 kepada penggugat, Ida Ayu Made Septiana. Utang ini telah diakui dalam surat pernyataan tertulis, namun tidak dilunasi meskipun sudah diberi somasi. Majelis hakim menilai bukti-bukti penggugat sah, termasuk surat pernyataan dan percakapan digital, dan menghukum tergugat membayar sisa utang Rp74.865.000 beserta bunga dan biaya perkara. Putusan ini menegaskan bahwa akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat jika tidak disangkal isinya dan didukung bukti lain, meskipun tidak dibuat oleh notaris. Dengan demikian, surat pernyataan utang dalam perkara ini dinilai memiliki kekuatan hukum pembuktian yang signifikan, bahkan dijadikan dasar bagi penggugat untuk menempuh jalur hukum pidana selanjutnya.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman Tradisional Beralkohol Di Desa Lilir Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Lalu Guntur Abi Mayu KR; Abdul Gani Makhrup; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.255

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sertakendala dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini ialah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol yaitu: kebiasaan perilaku minuman tradisional (tuak), faktor Lingkungan atau Pergaulan masa kanak-kanak dan remaja, dan faktor ekonomi. Adapun kendala dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol mencakup kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi : kurangnya pengetahuan/kesadaran masyarakat; kurangnya koordinasi terkait pengawasan; Kendala eksternal meliputi : Sering terjadi gagal razia karena bocor informasi; adanya perlawanan dari pihak pemilik kios ketika minuman keras akan disita; sanksi kepada pelaku tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan dampak negatif memperdagangkan minuman tradisional beralkohol; melakukan koordinasi dalam melakukan razia, melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai aturan dan memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search