Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Pembayaran Premi Asuransi ’’Banker”S Clause Dalam Perjanjian Kredit ( Kajian Akta Perjanjian kredit PT. Bank Danamon Mataram) Atin Meriatin Isnaeni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.978

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : (1). Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pembayaran premi asuransi banker” s clause dalam perjanjian kredit?    (2). Bagaimankah tanggungjawab bank terhadap kelalaiannya untuk menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s calause dalam perjanjian kredit?  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).  Hasil penelitian menunjukan 1). Bahwa meskipun pencantuman banker’s clause ditujukan untuk kepentingan pihak Bank, namun kewajiban untuk membayar premi asuransinya merupakan kewajiban pihak debitur pemilik obyek jaminan. 2). Bahwa kelalaian bank dalam menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s clause kepada debitur yang mengakibatkan tidak dapat diclaimnya asuransi obyek jaminan kredit maka debitur dapat menggugat pihak bank atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).
Kedudukan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank Dengan System Syariah Atin Meriati Isnaini
Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.584 KB)

Abstract

Indonesia as a State law and State unity that holds the principle culturally diverse that were in fact very diverse religious, ethnic, racial and cultural but Indonesia as a unitary state which berasaskan Pancasila which hold tight and fast to the precepts contained in the Pancasila that one of them is deity maha esa enshrined in the teachings of the religion freely without any act of interference from other religions and coercion by the lainuntuk realizing one of the teachings of Islam are shaped muamalah in Indonesia, the more the growth of Islamic banking and even various kinds of institutions of sharia also appear good in the form of islamic banking or non bank financial institutions in the form of sharia and one of these institutions is the Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) from this background that emerges issues How is the legal position of treasury watamwil as financial and economic institutions in the community is not a bank and Any excess treasury wat tamwil compared with other financial institutions in the form of non bang sharia as for the method used in this paper is a normative research methods. Then after that lists several studies theories related to this problem include the theory of rule of law, justice theory and the theory of the enactment of Islamic law. later in the discussion presented on the definition of non bank financial institutions offensive sebahgian or some form of non-bank financial in the form of sharia among BMT coopertive sharia state its legal basis to determine the legal position of Islamic banks themselves in the discussion of the second half saw the advantages BMT itself compared with islamic financial institutions instead of another bank and it can be seen that the excess is other than in the form of financial management in the form of microeconomics is also engaged in social field with the aim to help the community (Ummah) who needs assistance such as charities or Called Amil zakat (CAZ) and other social activities and draw conclusions as the answer to the above problems
Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Atin Meriati Isnaini; Lalu Adnan
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.778 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i1.158

Abstract

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 juncto Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya. Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalahnya adalah; Bagaimanakah hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak dalam perspektif hukum hak asasi manusia, dan Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam memberi jaminan perlindungan atas pemenuhan hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak di Indonesia. Tinjuan Pustaka yang jabarkan adalah tentang konsep dasar dan perkembangan pemikiran tentang HAM, konsep hak atas perumahan serta, dan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak. Kemudian jenis dan metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan normatif-kualitatif, yakni dengan melakukan penafsiran sebagai upaya untuk mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.
Rekontruksi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Sistim Kemitraan Musyarakah dan Mudharabah di Perbankan Syariah Atin Meriati Isnaini
Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.556 KB)

Abstract

Contract or agreement among the system muamalah an integral part of the content of the Qur'an and Sunnah, either in the form of figurative and most actual cases and contemporary. Norms and rules of the game have been set to be applied in life. New or old system applied in life not be a problem, because the important thing is for a system that meets Shar'ie rule does not contain elements that are prohibited, such as; riba, gharar, and qimar (speculation) is not a new issue to be decided by the new Islamic law as well, but decided on the basis of a comprehensive Sharia law which can cope with and decide how the complexity of the problem. It is a problem in this paper is How the reconstruction of the principle of fairness in financing agreement with Musharaka and Mudaraba partnership system. The conclusion that can be drawn based on the discussion of this paper is Construction Mudaraba and Musharaka financing agreement in the Islamic Bank / Bank Indonesia imposed Mumalat now not reflect fairness and equality. Therefore, the contract needs to be reconstructed based on the opinion of the scholars, National Sharia Board fatwa Majlis Ulama Indonesia and refers to the theories of Islamic contract. Reconstruction must be carried out by the competent authorities, such as the National Islamic Council, the policy makers and experts. The results of the reconstruction will give birth to a standard contract which applies to all Islamic banks in Indonesia.
Keabsahan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah Di Indonesia Atin Meriati Isnaini
Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.296 KB)

Abstract

Once the importance of the DSN to be used as guidelines for conducting business review Takaful, which contained hearts DSN-MUI Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 Guidelines for General Takaful, the fatwa issued regulations Yang BECAUSE THERE IS can be used as guidelines to review the activities run Takaful. But the DSN-MUI fatwa are NOT have the legal force of the National Legal hearts hearts BECAUSE including legislation in Indonesia.Penelitian Singer-focused normative juridical validity showed to the National Sharia Board Fatwa Council of Ulama Indonesia, WITH approach using legislation and approach conceptual. Validity DSN - MUI can be the apparently hearts some ASPECT; First, DSN - MUI NOT known hearts of Law No. 12 of 2011; Second, DSN - MUI is a prayer One source of national law; Third, sociological Operates keberlakukan DSN - MUI accepted by All elements of the nation and gatra. But the validity of DSN - MUI still has drawbacks.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT Atin Meriati Isnaini
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.463 KB) | DOI: 10.20231/jihtb.v2i1.66

Abstract

The adoption of a child is a legal act which diverts a child from the sphere of parental authority, legal guardian, or other person responsible for the care, education and rearing of the child, into the host family environment. The adoption of children has been regulated by the Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of the Rapture. In Government Regulation No. 54 of 2007 has been determined in detail, strict and strict about the procedures and conditions of adoption of children. It is intended that the implementation of adoption in accordance with the purpose of the child so that the child gets the welfare, both education, health, and life in the future. The achievement of the main goal of adoption is one of the concrete efforts of the Government to provide legal protection for adopted children.
Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah Atin Meriati Isnaini
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.428

Abstract

Secara operasional kegiatan Perbankan Nasional dijalankan dengan menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Salah satu yang membedakan perbankan yang menggunakan prinsip konvensional dengan prinsip syariah adalah adanya kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelembagaan Perbankan syariah. Secara organisatoris DPS menjalankan fungsi pengawasan dalam bidang jasa pelayanan perbankan syariah sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian prinsip syariah. Akan tetapi pada sisi lain dalam struktur organisasi Perbankan Syariah (Perseroan Terbatas) terdapat Unsur Komisaris sebagai organ PT disamping RUPS dan Direksi yang menjalankan fungsi pengawasan. Disamping itu secara ekternal Perbankan syariah juga diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan OJK sebagai lembaga otoritas jasa Keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui pertanggungjawaban DPS dalam operasional perbankan syariah. Berdasarkan kajian secara normatif diketahui bahwa secara organisatoris pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan tugas pengawasan perbankan syariah adalah dengan melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan shariah compliance (prinsip syariah) Bank Syariah kepada Bank Indonesia serta melaporkan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
Pembayaran Premi Asuransi ’’Banker’s Clause” Dalam Perjanjian Kredit (Kajian Akta Perjanjian Kredit PT. Bank Danamon Mataram) Atin Meriatin Isnaeni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.978

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : (1).Pihak manakah yang berkewajiban melakukan pembayaran premi asuransi banker”s clause dalam perjanjian kredit? (2). Bagaimankah tanggungjawab bank terhadap kelalaiannya untuk menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s calause dalam perjanjian kredit? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan 1). Bahwa meskipun pencantuman banker’s clause ditujukan untuk kepentingan pihak Bank, namun kewajiban untuk membayar premi asuransinya merupakan kewajiban pihak debitur pemilik obyek jaminan. 2). Bahwa kelalaian bank dalam menyampaikan tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi banker’s clause kepada debitur yang mengakibatkan tidak dapat diclaimnya asuransi obyek jaminan kredit maka debitur dapat menggugat pihak bank atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Lombok (Studi Di Kecamatan Cakranegara) Ida Wayan ady Suadnyana; Ahmad Rifai; Atin Meriati Isnaini
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan menurut adat Hindu Bali di Lombok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara,dan studi dokumen. Untuk penelitian sampel penelitian dilakukan dengan non probability sampling dan cara purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Adat Terhadap Pelaksanaan Perkawian Adat Hindu Bali Di Lombok Kecamatan Cakranegara dilaksanakan secara berdampingan, tidak dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi baik itu hukum negara yaitu Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum agama, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain jika hukum negara saja atau Perundang-Undangan itu yang dilaksanakan, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum agama dan begitu pula sebaliknya jika hukum agama saja yang dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara atau Perundang-Undangan, sedangkan adat hanya melengkapi proses pelaksanaan upacara ritual dari pelaksanaan perkawinan adat Hindu Bali di Lombok di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara) I Made Ngurah Karyasa Putra; Atin Meriati Isnaini; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara dan bagaimana kedudukan anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang didasarkan pada fakta dan pemikiran logis, sehingga penelitian ini memerlukan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan memerlukan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturanperundang-undangan atau data dari kepala lingkungan Karang Siluman. Adapun hasil penelitian yaitu 1) hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat menurut hukum adat Bali yaitu apabila anak angkat tersebut sudah menjalankan upacara yadnya, dengan meperas maka anak angkat tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung dan anak angkat tersebut berhak mewarisi di keluarga angkatnya, 2) kedudukan anak angkat terhadap keluarga orang tua angkat menurut hukum adat Bali di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara bahwa anak angkat berhak mewaris sebagai ahli waris layaknya anak kandung. Anak angkat tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya karena hubungan keluargaannya telah terputus pada saat diadakannya upacara pemerasan.