Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kelurahan Empangsari Fahmi Nurfatwa; Pricilia Siska Sintia M; Frea Puspita Damayanti; Atya Zahra Rizqina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 5 (2024): Juni
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i5.1789

Abstract

Program ini bertujuan mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal melalui program “P2M” (Program Pengabdian Masyarakat) guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dalam mengembangkan UMKM, pengusaha harus memiliki izin dan dokumen sah yang membuktikan bahwa UMKM yang didirikannya berizin dan berwenang menjalankan usaha. Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengendalikan apa yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan sosial dan ekonomi. Contoh izin yang berlaku saat ini antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Izin dan legalitas inilah yang menjadi landasan hukum dalam mengembangkan usaha UMKM. Tujuannya untuk menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang di ajarkan kepada mereka. Program sistem NIB dan sertifikasi halal gratis dari kami menggunakan website OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan ptsp.halal.go.id yang memungkinkan pemilik usaha mendapatkan manfaat dari pendaftaran NIB dan manajemen produk halal. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Layanan tersebut menggunakan teknik observasi dan dukungan langsung kepada pemangku kepentingan UMKM untuk mendapatkan persetujuan sertifikasi Halal secara penuh. Setelah dilakukan pembahasan, diketahui  terdapat 6 perusahaan UMKM yang  berhasil memperoleh sertifikasi dan registrasi Halal atas produknya.
Strategi Keadilan Umar Bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik di Negara-Negara Islam Kontemporer Fahmi Nurfatwa; Dede Sansan Ramlan Sandiayana; Agung Ikram Gunawan; Lina Marlina
Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2025): Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/maslahah.v3i2.2222

Abstract

Caliph Umar bin Khattab was one of the greatest leaders in Islamic history who succeeded in building a fair and transparent economic system through the establishment of Baitul Mal. This institution became the center of state financial management that accumulated funds from various sources such as zakat, kharaj, jizyah, and fa'i, then distributed them for the welfare of society. Umar applied the principles of justice, honesty, and prudence in managing the economy, including progressive fiscal policies such as pension systems, social security, and equitable budget allocation. This study uses a library research method to analyze Umar bin Khattab's economic policies and their relevance to public financial management in a Muslim-majority country like Indonesia. The results of the study show that Umar's economic principles, such as transparency, equity, and community empowerment, can be a solution to overcome the challenges of corruption, social inequality, and budget inefficiency in the modern era.
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BPRS AL MADINAH TASIKMALAYA) Ilman Miftahul Fauzi; Fahmi Nurfatwa; Iqbal Abdul Azis; Muhammad Gesta Nugraha Fauzi; Joni
Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam Vol 8 No 01 (2025): Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56998/5pa94c43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dalam operasional BPRS Al Madinah Tasikmalaya. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dari dokumen, artikel, dan sumber daring terkait akad mudharabah, serta data primer melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS, khususnya bagian pembiayaan dan pelaksana akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Al-Madinah telah menerapkan akad mudharabah dalam produk simpanan seperti Tabungan Kotaku, Tabungan Simadu, dan Deposito Mudharabah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Sebelum akad dilakukan, bank menyampaikan konsep mudharabah dan menyepakati nisbah bagi hasil dengan calon nasabah secara transparan. BPRS berperan sebagai mitra usaha strategis yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menegakkan nilai-nilai syariah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kerja sama saling menguntungkan, berbeda dengan pola kreditur-debitur pada bank konvensional, sehingga turut mendorong penguatan ekonomi syariah secara berkelanjutan.
Analisis Perbandingan Lembaga Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional : Sebuah Tinjauan Litelatur: Asuransi Syariah, Asuransi, Tabarru’, Sharing Of Risk, Hukum Islam Ilman Miftahul Fauzi; Iqbal Abdul Azis; Fahmi Nurfatwa; Muhammad Gesta Nugraha Fauzi; Joni; Raihani Fauziah
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 5 (2025)
Publisher : Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v10i5.6983

Abstract

The increasing demand for insurance products in Indonesia, especially among the Muslim majority, has prompted the need for an in-depth study of the differences between sharia insurance and conventional insurance. This study uses a qualitative method with a literature review approach, where data sources are obtained from academic literature, regulations, and relevant national journal articles. The analysis was conducted through content analysis to identify the fundamental similarities and differences in terms of legal basis, fund management mechanisms, fund ownership principles, and risk sharing systems. The results of the study show that sharia insurance is based on the Qur'an, Hadith, ijma, and qiyas, with the main principle of mutual assistance (ta'awun) and a risk-sharing mechanism through tabarru' funds that remain the collective property of the participants. Conversely, conventional insurance is rooted in Western positive law with the principle of transfer of risk, where the premiums paid become the full property of the company, while the investment profits are fully controlled by the insurer. In addition, conventional insurance practices have the potential to contain elements of gharar, maisir, and riba, which are not in accordance with Islamic law. The conclusion shows that sharia insurance is not merely a financial protection instrument, but also a form of social solidarity and justice that is more in line with the needs of the Muslim community in Indonesia.
Analisis Penerapan Prinsip Pada Hotel Pekalongan Syariah Iqbal Abdul Azis; Fahmi Nurfatwa; Agung Ikram Gunawan; Rubby Aziz Zaura Kamal; Lina Marlina
Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) Vol. 3 No. 2 (2025): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jemb.v3i2.6285

Abstract

Analisis penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Pekalongan menjadi fokus kajian dalam upaya memahami konsistensi praktik industri pariwisata halal di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum Islam dan studi pustaka. Hasil kajian memperlihatkan bahwa hotel telah menerapkan sejumlah ketentuan syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta larangan terhadap minuman keras dan hiburan yang dilarang syariat. Namun, munculnya kasus penarikan biaya tambahan tanpa kejelasan informasi menimbulkan polemik publik, yang dinilai melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan berpotensi mengandung gharar. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal hotel syariah dengan praktik lapangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap maqashid syariah sangat diperlukan agar hotel syariah benar-benar memberikan manfaat dan kepercayaan bagi masyarakat.