Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.492

P-Index

This Author published in this journals

All Journal GANEC SWARA Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Innovation Research and Knowledge Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Riset Ilmiah

Mandjo, Julius T.

Unknown Affiliation

Author-ID : 7692888

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

HAK ATAS CUTI PEKERJA CLEANING SERVICE DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Moohulao, Fathia Nurul Hasanah; Junus, Nirwan; Mandjo, Julius T.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.853

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dan mengetahui faktor yang mempengaruhi atas tidak terpenuhinya hak cuti pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis karena menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber yakni pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak cuti pekerja cleaning service di lingkungan universitas negeri gorontalo ialah pengajuan izin adminsitrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pekerja mempunyai catatan minor dalam pekerjaannya karena dalam pekrjaannya tidak maksimal atau mengalami kesalahan yang diketahui oleh pengawas, serta permintaan cuti bertepatan dengan agenda besar di ung. Ketiga hal tersebut sejatinya berdasar pada kedudukan dari para pekerja cleaning service yang masih sebagai pekerja kontrak/alih daya/outsorcing

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LIMBAH MEDIS ILEGAL : PERSPEKTIF KEPOLISIAN Konio, Reza Pratama; Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U.; Mandjo, Julius T.
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9554

Limbah medis ilegal merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap aktivitas ini menjadi salah satu tanggung jawab utama kepolisian, namun menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Artikel ini membahas tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap limbah medis ilegal, seperti keterbatasan regulasi, minimnya kapasitas teknis dan sumber daya, serta hambatan koordinasi lintas sektoral. Selain itu, artikel ini menawarkan solusi praktis dan strategis yang dapat diimplementasikan oleh kepolisian, termasuk peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Protection and Punishment of Domestic Violence Victims by the Gorontalo City Resort Police Department Sifat, Ditasya Amalia R.; W. Badu, Lisnawaty; Mandjo, Julius T.
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.28868

The purpose of this study is to analyze the legal protection provided by Gorontalo City Resort Police to victims of domestic violence (KDRT) and evaluate the extent to which the protection is in accordance with applicable legal provisions. Based on the study of the implementation of legal protection, there is a discrepancy between the policy stipulated in Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and the practice in the field. This research uses a qualitative approach with the method of interviewing the local police and analyzing the data obtained. The results showed that the protection provided by the police was limited to the trial process, without any further assistance for victims, especially in post-incident trauma recovery. The main factor inhibiting further assistance is the limited budget owned by the police. Therefore, this study suggests the need for synergy between the police, social services, protection agencies, and other related parties to provide more comprehensive protection to victims of domestic violence, as well as strengthen the implementation of police duties in protecting the community

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Ilegal Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polda Gorontalo) Pratiwi, Faradilah Regitha; Badu, Lisnawaty W.; Mandjo, Julius T.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.797

One form of misuse of oil and gas is the abuse of fuel subsidies which has been rife in recent years. This study aims to identify and analyze the factors that influence a person who misuses fuel oil in Gorontalo from a criminological perspective, and also to determine law enforcement efforts in the abuse of fuel trade in Gorontalo. The research method uses empirical legal research. The factors behind the occurrence of the crime of trading fuel without a permit in Gorontalo City are the economic pressures that squeeze, the lack of public understanding of the crime of trading fuel, and the easy factor to get fuel for re-sale, and weak supervision by related parties. The legal efforts taken in dealing with cases of abuse of fuel trade in Gorontalo are by carrying out supervision by coordinating with related parties, and carrying out investigations and investigations.

Non-Litigation Resolution of Business Use Rights Disputes Between PT. Lebuni and Shareholders Razak, Ferli; Dungga, Weny Almoravid; Mandjo, Julius T.
Damhil Law Journal Volume 2 Issue 2 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The purpose of this research is to find out the non-litigation settlement of the business use right dispute between PT Lebuni and the shareholders. The method used in this research is empris research method which is used as a method to examine a legal provision that applies, as well as how the realization and reality of these provisions in community life. The results of this research are The arable land dispute occurred between the Bukit Tinggi Village community and PT Lebuni Plantation. This dispute was triggered by an agreement between the directors of PT Lebuni and the community, in which of the 250 hectares of land registered in the Cultivation Rights Title, 150 hectares were given to farmers to work on, while 100 hectares were controlled directly by the company for industrialization purposes. The dispute arose when the Director of PT Lebuni decided to take control of the land cultivated by the farmers, which was their source of livelihood. This decision was taken to meet the needs of the company, but it has the potential to harm the farming community in Bukit Tinggi Village, because it ignores the distribution of land according to plantation use rights.

UPAYA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN Fadlillah, Ananda A.; Puluhulawa, Fenty; Mandjo, Julius T.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian serta masyarakat (penambang). Hasil penelitian ini dapat diketahui upaya penanganan oleh pihak Kepolisian resor Bone Bolango terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terdapat beberapa tindakan yaitu tindakan pre-emtif seperti memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana pertambangann emas tanpa izin, dan melakukan tindakan preventif serta tindakan represif yaitu melakukan patroli, razia. Hambatan Kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin meliputi faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan.

Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah TOWADI, Mellisa; PAUWENI, Apriyanto A.J; MANDJO, Julius T.
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2022)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Kondisi eksisting desa Ponipingan sebagai desa pesisir merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengubah paradigma berpikir tentang konsep ketahanan laut. Paradigma yang dibangun adalah konsep ini terkait dengan aspek militer dan aspek keamanannya, bahkan dari segi pengelolaan, masyarakat desa Ponipingan kurang berminat untuk mengelola ruang laut dan hasil laut secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan pengabdian berupa publikasi terkait penguatan kapasitas desa melalui pengelolaan sampah/limbah laut sebagai bentuk ketahanan bahari desa Ponipingan yang merupakan wilayah pesisir Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan konsep sistem integrasi “Desa Mandiri Maritim atau Desa Mandiri Maritim” sebagai bentuk ketahanan maritim dan metode pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Jika ditelaah secara mendalam, program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan maritim khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, namun pendidikan maritim dan pangan di desa memiliki peran juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilandasi wawasan hukum dapat turut menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum. Artikel disusun secara normatif kualitatif berdasarkan data dan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Rangkaian konsep ketahanan maritim tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas desa dari masyarakat hingga aparatur desa. Salah satu indikator peningkatan kapasitas desa adalah terbangunnya sistem integrasi Desa Mandiri Maritim sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan kepala desa Ponipingan

Formulasi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat yang Dicatut Sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dukalang, Mohamad Afriyansyah; Rahim, Erman I.; Mandjo, Julius T.
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41907

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan mengemukakan gagasan mengenai formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat, memperjelas lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat, dan mencegah pencatutan data masyarakat oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu. Formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini meliputi lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat dan lembaga yang berwenang mengawasi jalannya kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini.

PENGARUH PERAN BPOM DALAM PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL Manto, Salsabila Amanda; Thalib, Mutia Ch.; Mandjo, Julius T.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.925

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam peredaran jajanan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi peran BPOM Gorontalo terhadap peredaran jajanan tradisional, diantaranya keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jajanan tradisional bisa dibuat dimana saja dan tanpa izin resmi, dan Balai POM lemah dari segi kewenangan terutama regulasi yang belum dimilikinya secara khusus. Tak hanya itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha serta masyarakat yang tidak teliti dalam membeli olahan jajanan tradisional pun turut mempengaruhi. BPOM telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen, namun karena hambatan tersebut masih dimungkinkan adanya produk olahan jajanan tradisional di Gorontalo yang tidak sesuai kualitas sehingga berdampak pada kerugian konsumen. Selain itu, terdapat jajanan tradisional yang tidak memiliki izin resmi dan bisa berlokasi dimana saja, sehingga menjadi salah satu kendala sebab tak semua tempat dapat diawasi.

Dimensi Normatif Pengelolaan Sampah dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia: Normative Dimensions of Waste Management in the Indonesian Environmental Legal System Waladow, Abdul Rahmat; Puluhulawa, Fenty U.; Mandjo, Julius T.
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15 No. 02 (2026): Call for Papers, Maret 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v15i02.8013

This study aims to analyze the normative construction of waste management within the Indonesian environmental legal system by assessing the structure, substance, and coherence of the norms within the legal framework. Using normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through literature studies and analyzed grammatically, systematically, and teleologically to test their vertical and horizontal consistency and systemic legitimacy. The results of the study indicate that waste management regulations have established a relatively systematic legal framework with a preventive orientation, grounded in the principle of reduction and corrective measures through administrative, civil, and criminal enforcement mechanisms and sanctions, which are conceptually aligned with the principles of sustainability, prudence, and polluters' responsibility. Normatively, this legal construction has been integrated into the national environmental protection and management regime. However, its effectiveness still requires harmonization of derivative regulations and consistent law enforcement to ensure the protection of the right to a good and healthy environment.

Co-Authors ALINTI, SITI NURHALIZAH Apriyanto A.J. Pauweni Badu, Lisnawaty W. Daud, Annisa Nur Ftriyani Dian Ekawaty Ismail Dolot Alhasni Bakung Dukalang, Mohamad Afriyansyah Dungga, Wenny Almoravid Dunggio, Syafrudin A. Erman I. Rahim Fadlillah, Ananda A. Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Ginintu, Mohamad Irvan Fahrizal Konio, Reza Pratama Lisnawaty W. Badu Mahmud, Fadel Laden Mamu, Karlin Z Manto, Salsabila Amanda Mellisa Towadi Mohamad Hidayat Muhtar Moohulao, Fathia Nurul Hasanah Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Polutu, Eka Benanti Pratiwi, Faradilah Regitha Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U. Razak, Ferli Sifat, Ditasya Amalia R. Sofyan Piyo Suleman, Moh. Nikswanto S. Waladow, Abdul Rahmat Weny Almoravid Dungga Yunus, Yultiar Rahmat Yusuf, Sakila Rahmania

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search