Articles
<![CDATA[HAK ATAS CUTI PEKERJA CLEANING SERVICE DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO ]]>
<![CDATA[Moohulao, Fathia Nurul Hasanah]]>;
<![CDATA[Junus, Nirwan]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.853
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dan mengetahui faktor yang mempengaruhi atas tidak terpenuhinya hak cuti pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis karena menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber yakni pekerja Cleaning Service di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak cuti pekerja cleaning service di lingkungan universitas negeri gorontalo ialah pengajuan izin adminsitrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pekerja mempunyai catatan minor dalam pekerjaannya karena dalam pekrjaannya tidak maksimal atau mengalami kesalahan yang diketahui oleh pengawas, serta permintaan cuti bertepatan dengan agenda besar di ung. Ketiga hal tersebut sejatinya berdasar pada kedudukan dari para pekerja cleaning service yang masih sebagai pekerja kontrak/alih daya/outsorcing]]>
<![CDATA[TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LIMBAH MEDIS ILEGAL : PERSPEKTIF KEPOLISIAN ]]>
<![CDATA[Konio, Reza Pratama]]>;
<![CDATA[Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U.]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9554
<![CDATA[Limbah medis ilegal merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap aktivitas ini menjadi salah satu tanggung jawab utama kepolisian, namun menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Artikel ini membahas tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap limbah medis ilegal, seperti keterbatasan regulasi, minimnya kapasitas teknis dan sumber daya, serta hambatan koordinasi lintas sektoral. Selain itu, artikel ini menawarkan solusi praktis dan strategis yang dapat diimplementasikan oleh kepolisian, termasuk peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.]]>
<![CDATA[Protection and Punishment of Domestic Violence Victims by the Gorontalo City Resort Police Department ]]>
<![CDATA[Sifat, Ditasya Amalia R.]]>;
<![CDATA[W. Badu, Lisnawaty]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.28868
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the legal protection provided by Gorontalo City Resort Police to victims of domestic violence (KDRT) and evaluate the extent to which the protection is in accordance with applicable legal provisions. Based on the study of the implementation of legal protection, there is a discrepancy between the policy stipulated in Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and the practice in the field. This research uses a qualitative approach with the method of interviewing the local police and analyzing the data obtained. The results showed that the protection provided by the police was limited to the trial process, without any further assistance for victims, especially in post-incident trauma recovery. The main factor inhibiting further assistance is the limited budget owned by the police. Therefore, this study suggests the need for synergy between the police, social services, protection agencies, and other related parties to provide more comprehensive protection to victims of domestic violence, as well as strengthen the implementation of police duties in protecting the community]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Ilegal Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polda Gorontalo) ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Faradilah Regitha]]>;
<![CDATA[Badu, Lisnawaty W.]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ITTC INDONESIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62379/jishs.v1i5.797
<![CDATA[One form of misuse of oil and gas is the abuse of fuel subsidies which has been rife in recent years. This study aims to identify and analyze the factors that influence a person who misuses fuel oil in Gorontalo from a criminological perspective, and also to determine law enforcement efforts in the abuse of fuel trade in Gorontalo. The research method uses empirical legal research. The factors behind the occurrence of the crime of trading fuel without a permit in Gorontalo City are the economic pressures that squeeze, the lack of public understanding of the crime of trading fuel, and the easy factor to get fuel for re-sale, and weak supervision by related parties. The legal efforts taken in dealing with cases of abuse of fuel trade in Gorontalo are by carrying out supervision by coordinating with related parties, and carrying out investigations and investigations.]]>
<![CDATA[Non-Litigation Resolution of Business Use Rights Disputes Between PT. Lebuni and Shareholders ]]>
<![CDATA[Razak, Ferli]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ Damhil Law Journal Volume 2 Issue 2 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.005 KB)
|
DOI: 10.56591/dlj.v2i2.1750
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the non-litigation settlement of the business use right dispute between PT Lebuni and the shareholders. The method used in this research is empris research method which is used as a method to examine a legal provision that applies, as well as how the realization and reality of these provisions in community life. The results of this research are The arable land dispute occurred between the Bukit Tinggi Village community and PT Lebuni Plantation. This dispute was triggered by an agreement between the directors of PT Lebuni and the community, in which of the 250 hectares of land registered in the Cultivation Rights Title, 150 hectares were given to farmers to work on, while 100 hectares were controlled directly by the company for industrialization purposes. The dispute arose when the Director of PT Lebuni decided to take control of the land cultivated by the farmers, which was their source of livelihood. This decision was taken to meet the needs of the company, but it has the potential to harm the farming community in Bukit Tinggi Village, because it ignores the distribution of land according to plantation use rights.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Fadlillah, Ananda A.]]>;
<![CDATA[Puluhulawa, Fenty]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian serta masyarakat (penambang). Hasil penelitian ini dapat diketahui upaya penanganan oleh pihak Kepolisian resor Bone Bolango terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terdapat beberapa tindakan yaitu tindakan pre-emtif seperti memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana pertambangann emas tanpa izin, dan melakukan tindakan preventif serta tindakan represif yaitu melakukan patroli, razia. Hambatan Kepolisian resor Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pertambangan emas tanpa izin meliputi faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan.]]>
<![CDATA[Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah ]]>
<![CDATA[TOWADI, Mellisa]]>;
<![CDATA[PAUWENI, Apriyanto A.J]]>;
<![CDATA[MANDJO, Julius T.]]>
<![CDATA[ Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Strategic Sustainability ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.47 KB)
|
DOI: 10.38142/ahjpm.v1i2.321
<![CDATA[Kondisi eksisting desa Ponipingan sebagai desa pesisir merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengubah paradigma berpikir tentang konsep ketahanan laut. Paradigma yang dibangun adalah konsep ini terkait dengan aspek militer dan aspek keamanannya, bahkan dari segi pengelolaan, masyarakat desa Ponipingan kurang berminat untuk mengelola ruang laut dan hasil laut secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan pengabdian berupa publikasi terkait penguatan kapasitas desa melalui pengelolaan sampah/limbah laut sebagai bentuk ketahanan bahari desa Ponipingan yang merupakan wilayah pesisir Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan konsep sistem integrasi “Desa Mandiri Maritim atau Desa Mandiri Maritim” sebagai bentuk ketahanan maritim dan metode pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Jika ditelaah secara mendalam, program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan maritim khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, namun pendidikan maritim dan pangan di desa memiliki peran juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilandasi wawasan hukum dapat turut menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum. Artikel disusun secara normatif kualitatif berdasarkan data dan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Rangkaian konsep ketahanan maritim tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas desa dari masyarakat hingga aparatur desa. Salah satu indikator peningkatan kapasitas desa adalah terbangunnya sistem integrasi Desa Mandiri Maritim sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan kepala desa Ponipingan]]>
<![CDATA[Formulasi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat yang Dicatut Sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Dukalang, Mohamad Afriyansyah]]>;
<![CDATA[Rahim, Erman I.]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41907
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan mengemukakan gagasan mengenai formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat, memperjelas lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat, dan mencegah pencatutan data masyarakat oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu. Formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini meliputi lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat dan lembaga yang berwenang mengawasi jalannya kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini.]]>
<![CDATA[PENGARUH PERAN BPOM DALAM PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Manto, Salsabila Amanda]]>;
<![CDATA[Thalib, Mutia Ch.]]>;
<![CDATA[Mandjo, Julius T.]]>
<![CDATA[ SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.925
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam peredaran jajanan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi peran BPOM Gorontalo terhadap peredaran jajanan tradisional, diantaranya keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jajanan tradisional bisa dibuat dimana saja dan tanpa izin resmi, dan Balai POM lemah dari segi kewenangan terutama regulasi yang belum dimilikinya secara khusus. Tak hanya itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha serta masyarakat yang tidak teliti dalam membeli olahan jajanan tradisional pun turut mempengaruhi. BPOM telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen, namun karena hambatan tersebut masih dimungkinkan adanya produk olahan jajanan tradisional di Gorontalo yang tidak sesuai kualitas sehingga berdampak pada kerugian konsumen. Selain itu, terdapat jajanan tradisional yang tidak memiliki izin resmi dan bisa berlokasi dimana saja, sehingga menjadi salah satu kendala sebab tak semua tempat dapat diawasi.]]>
