Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESTORATIF JUSTICE DALAM KASUS PEMERKOSAAN ANAK Mahmud, Fadel Laden; Badu, Lisnawaty W.; Mandjo, Julius T.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/yby5d903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan restorative justice dalam perkara pemerkosaan anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan restoratif justice dalam kasus pemerkosaan anak yaitu hambatan operasional dan prosedural, dimana dalam praktek penegakan hukum tak jarang pihak kepolisian menghadapi tantangan maupun hambatan, dimana kesulitan yang dialami penegak hukum karena para pelaku pemerkosaan dilakukan anak laki-laki yang masih di bawah umur. Di lain sisi, pelaku yang juga anak masih membutuhkan bimbingan serta perlindungan, namun dilain pihak pelaku yang juga tersangka dalam ketentuan hukum positif wajib pula diproses. Selanjutnya, proses perdamaian menjadi pilihan keluarga. Cara yang ditempuh ini biasanya melibatkan orang tua pelaku bahkan juga keluarga korban, agar supaya ada pertanggung-jawaban pada kehamilan korban untuk masa depannya. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan PPA Polresta Gorontalo Kota demi mempertimbangkan masa depan korban serta pelaku yang sama-sama berstatus anak di bawah umur. Memberi hukuman pada pelaku pun dinilai bukanlah alternatif yang tepat untuk memperbaiki kepribadian, sementara korban membutuhkan orang yang bertanggung-jawab atas kehamilan dan jaminan kehidupan serta anak yang berada dikandungan.
DAMPAK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR (STUDI POLRES GORONTALO KOTA) Rohalyati, Febrigi; Badu, Lisnawaty W.; Mantali, Avelia Rahmah Y.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ssacwk14

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak justru diselesaikan dengan restorative justice sehingga menyebabkan anak justru menjadi tertekan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji dampak penerapan Restorative Justice dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres kota Gorontalo kota. Kajian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (empirical law research) karena menggunakan data primer dari Polresta Gorontalo Kota, khususnya pada unit (PPA) dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data-data atau informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres Gorontalo kota memberikan dampak berupa proses hukum tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan pelaku akan  terhindar dari pertanggungjawbaan hukum pidana berupa sanksi pidana penjara maupun pidana lainnya sesuai dengan putusan dari hakim.
KRITERIA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PEMBELAAN DIRI AKIBAT TINDAKAN KRIMINAL YANG MENGANCAM NYAWA Laiya, Ramla Kati; Badu, Lisnawaty W.; Imran, Suwitno Y.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/awge7a70

Abstract

Pihak yang melakukan pembelaan diri akibat adanya tindakan pembegalan diatur dalam KUHP sehingga upaya pemberian restorative justice kepada pihak pembelaan diri diperlukan adanya kriteria yang jelas pada posisi penerima restorative justice yang melakukan pembelaan diri. Oleh sebab itu, dilakukan kajian tentang kriteria penerapan  restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan  restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa harus memenuhi adanya kriteria yakni terpenuhinya unsur objektif dari tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban dari tindakan kriminalitas begal, terpenuhinya unsur subjektif perbuatan mengancam nyawa orang yang dilakukan oleh pelaku begal, serta pemberian restorative justice didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice
FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA JUDI TOGEL ONLINE Suratinojo, Muh. Yusril Syakir; Puluhulaw, Moh. Rusdiyanto U.; Badu, Lisnawaty W.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/5cz4vf47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab maraknya judi togel online. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab maraknya judi togel online ialah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor eksternal. Adapun faktor internal maraknya kejahatan perjudian di Kotamobagu adalah faktor ekonomi dan keiginan untuk coba-coba. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan, kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan bandar judi yang tidak pernah tertangkap.
KEMANDIRIAN EKONOMI; : MEMBENTUK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN BUBARA Badu, Lisnawaty W.; Kaluku, Julisa Aprilia; Hippy, Janwar
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Ahsan Mafaza Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan bubara dijadikan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan pemeliharaan dan pengembangan ikan bubara, sehingga dapat memberi hasil pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya usaha ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan pengembangan yang berbasis masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Namun juga perlu adanya dukungan serta Kerjasama dari stakehoder lain seperti dinas terkait pemerintah daerah, pemerintah desa dan sektor swasta yang memiliki sumberdaya yang lebih besar dari segi finansial, kemitraan, informasi, pengetahuan, dan teknologi.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia Naway, Dian Rizqi Oktaria; Badu, Lisnawaty W.; Mantali, Avelia Rahma Y.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.796

Abstract

Fiduciary is a term that has long been known in Indonesian. The law that specifically regulates this matter, namely UUJF also uses the term "fiduciary". Thus, the term "fiduciary" is already an official term in our legal world. However, sometimes in the Indonesian language this fiduciary is also referred to as "transfer of ownership rights in trust". The purpose of this study is to determine the legal protection of fiduciary creditors. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, which is supported by data obtained from library data including books, laws and regulations, and court decisions, and in this case the data is processed using qualitative analysis. Based on research results In line with the principle of providing legal certainty, UUJF adopts the principle of registration of fiduciary guarantees. The registration is expected to provide legal certainty to fiduciary givers and recipients as well as to third parties. According to Article 1 number 6 UUJF it is stated "Fiduciary Recipients are individuals or corporations who have receivables and their payments are guaranteed by a fiduciary guarantee". In the Fiduciary Guarantee Law to create protection for creditors, the Fiduciary Guarantee agreement must first be registered, as stipulated in Article 11 of the Fiduciary Guarantee Law, registration as fulfillment of the principle of publicity, imposition of fiduciary guarantees only with a notarial deed without registration is not will give birth to preferential rights to creditors receiving fiduciary positions. The creditor receiving the fiduciary receivables is the holder of the guarantee, while the authority as the owner is the authority that is still related to the guarantee itself (limited in nature), because the object of the fiduciary guarantee is not directly under his control.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Ilegal Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polda Gorontalo) Pratiwi, Faradilah Regitha; Badu, Lisnawaty W.; Mandjo, Julius T.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.797

Abstract

One form of misuse of oil and gas is the abuse of fuel subsidies which has been rife in recent years. This study aims to identify and analyze the factors that influence a person who misuses fuel oil in Gorontalo from a criminological perspective, and also to determine law enforcement efforts in the abuse of fuel trade in Gorontalo. The research method uses empirical legal research. The factors behind the occurrence of the crime of trading fuel without a permit in Gorontalo City are the economic pressures that squeeze, the lack of public understanding of the crime of trading fuel, and the easy factor to get fuel for re-sale, and weak supervision by related parties. The legal efforts taken in dealing with cases of abuse of fuel trade in Gorontalo are by carrying out supervision by coordinating with related parties, and carrying out investigations and investigations.
Implementasi Kebijakan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Firmanyanto; Badu, Lisnawaty W.; Mantalie, Avelia Rahmah Y.
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1403

Abstract

This study aims to analyze the efforts of the Gorontalo Provincial National Narcotics Agency (BNNP Gorontalo) in combating drug abuse and illegal drugs among teenagers. The background of this study is based on the increasing number of drug abuse cases among teenagers, which has become a serious challenge for the government and society, especially in Gorontalo Province. This study employs an empirical method with a qualitative approach, where primary data was obtained through in-depth interviews with investigators and counselors from BNNP Gorontalo, as well as direct observation of program implementation in the field. Secondary data was collected from documents, reports, literature, and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted qualitatively by linking field findings with existing theories and concepts. The results of the study indicate that BNNP Gorontalo has implemented various strategies, such as inter-agency cooperation, border surveillance, and the implementation of the Community Education and Empowerment Program (P2M) in schools that focus on strengthening character and family resilience. Prevention efforts are also supported by education and awareness campaigns involving families, schools, and the community. However, the effectiveness of rehabilitation programs still faces challenges, primarily due to limited information about adolescents involved in drug use, as families and schools are reluctant to report such cases. The success of the program heavily depends on close collaboration and open communication among all relevant parties. This study recommends the need to enhance synergy between families, schools, and the community, as well as strengthening structured education and rehabilitation programs to reduce drug abuse rates among adolescents in Gorontalo Province.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN(STUDI KASUS POLRES GORONTALO) Ketcil, Novita; Badu, Lisnawaty W.; Mantali, Avelia Rahmah Y
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/z56rmg94

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan studi kasus di Polres Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam komunikasi dan aksesibilitas, yang memerlukan perlakuan khusus oleh penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan memerlukan penyesuaian khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penggunaan perangkat komunikasi yang sesuai dan pendampingan oleh ahli. Selain itu, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya dan ketertundaan waktu dalam memperoleh hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit, yang memperlambat proses penyidikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan agar penyidik dilatih secara khusus dalam menangani penyandang disabilitas dan institusi kepolisian meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas.
MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL DALAM ANALISIS PUTUSAN NO.1/PID.SUS/2018/PT.BGL DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI INDONESIA Basir, Aprilia; Badu, Lisnawaty W.; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/5gr6x775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan No.1/Pid.Sus/2018/PT.BGL dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak serta mengevaluasi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas keadilan substansial bagi korban dan bagaimana hak-hak anak sebagai korban terlindungi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan yang diangkat meliputi aspek pemenuhan kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman pidana selama 17 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi aspek kepastian hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Hakim dalam putusan ini tidak mencantumkan kewajiban restitusi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiadaan restitusi menyebabkan hak-hak anak sebagai korban, baik untuk pemulihan psikologis maupun kerugian materiil dan immateriil, tidak terpenuhi secara maksimal. Pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku, sementara aspek keadilan restoratif yang mencakup pemulihan korban terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam putusan perkara kekerasan seksual terhadap anak, yang tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban secara konkret dan menyeluruh.