Garuda - Garba Rujukan Digital

KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN Arlan, Agus Sya’bani
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.44

Definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dari pegawai UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lokpaikat terhadap tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, fasilitas kerja seperti sarana dan prasarana masih kurang, pengetahuan pegawai mengenai penggunaan teknologi masih kurang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai pada UPT Balai Penyuluh Kecamatan, faktor yang menghambat kinerja pegawai dan upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai pada UPT Balai Penyuluh Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sehingga terdapat informan berjumlah 10 orang dan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pegawai pada UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dinilai belum baik. Berdasarkan Dimensi Produktivitas pada indikator Input sudah baik dan Output belum baik dilakukan oleh pegawai terhadap pencapaian suatu target. Dimensi Kualitas Layanan yang mempunyai indikator pemberian informasi dan kualitas sumber daya manusia belum baik. Dimensi Responsivitas pada indikator daya tanggap belum baik, mengenali kebutuhan masyarakat sudah baik. Dimensi Responsibilitas dengan indikator Standar Operasional Prosedur dan kesesuaian dengan aturan sudah baik. Dimensi Akuntabilitas dengan indikator tanggungjawab belum baik. Faktor-faktor Penghambat adalah kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemberian informasi, Daya tanggap, dan tanggungjawab. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu kualitas sumber daya manusia berupa mengadakan pelatihan bimbingan teknis, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, perlu adanya ketegasan dari Kepala UPT, dan penyusunan anggaran untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan guna menunjang suatu kegiatan.

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PALAMPITAN HILIR KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rafiki, Fahreza; Arlan, Agus Sya’bani; Urahmah, Nida
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.299

Penelitian ini dilatar belakangi karena terdapat permasalahan yaitu terbatasnya informasi mengenai program pemberdayaan dan pelatihan, kurangnya kerjasama masyarakat Desa Palampitan Hilir dan tidak adanya tindak lanjut program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan dan pelatihan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif dilihat dari beberapa indikator diantaranya pada indikator ketepatan sasaran peserta program, indikator perencanaan program dan indikator pengawasan program. Adapun indikator yang cukup efektif dilihat dari indikator komitmen. Sedangkan indikator yang kurang efektif terlihat dari informasi belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap program yang masih kurang, keberhasilan program yang belum sepenuhnya berhasil dan tidak adanya tindak lanjut program. Saran kepada Kepala Desa dan Aparat Desa Palampitan Hilir hendaknya menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, meningkatkan minat masyarakat dan adanya program yang berkelanjutan. Masyarakat Desa Palampitan Hilir hendaknya memahami dan membuka wawasan tentang pentingnya program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM MENDUKUNG REHABILITASI DAN REINTEGRASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan) Elia, Eva Noor; Arlan, Agus Sya’bani; Urahmah, Nida
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.314

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fenomena masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman keluarga terhadap gejala gangguan kesehatan jiwa akibat minimnya sosialisasi, lambatnya penanganan oleh keluarga pasien, dan kurangnya koordinasi antar lintas sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui purposive sampling dengan partisipasi 11 orang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator seperti kemampuan selektif, tingkat keabsahan, pengetahuan, dan kemampuan sudah baik. Akan tetapi, indikator seperti sosialisasi, penerapan inovasi, kinerja, kedisiplinan, kegiatan, dan tanggung jawab masih perlu diperbaiki. Faktor pendukung termasuk alur pelayanan yang sesuai, kevalidan data, dan ketersediaan dana. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman keluarga, koordinasi lintas sektor yang kurang baik, akses terbatas ke layanan kesehatan jiwa, dan kurangnya inovasi. Untuk meningkatkan peran Dinas Kesehatan, disarankan agar pengelola jiwa dapat meningkatkan kinerja sesuai ketetapan, memperbanyak SDM terlatih, dan melakukan pendekatan lebih kepada keluarga pasien. Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperbaiki strategi penanganan dan dukungan terhadap ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN TAMAN RAHIMIN DI KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Ramadana, Yuti; Arlan, Agus Sya’bani; Mahdalina, Mahdalina
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.321

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan Implementasi Program Pengembangan RTH dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran cukup baik dan ketepatan target kurang baik dikarenakan kurang tercapai karena masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta pada Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Faktor penghambat yakni kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan. Faktor pendorong meliputi Kejelasan Tujuan dan Sasaran Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara yaitu menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi dan estetika bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Agar implementasi Pengembangan Pengembangan RTH dan Taman Rahimin di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlaksana secara baik, disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan dukungan dan perhatian dengan cara pemenuhan fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai

Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Di Kelurahan Bitahan) Arlan, Agus Sya’bani
NIAGARA Scientific Journal Vol 16 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Niagara
Publisher : LPPM STIA Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55651/niagara.v16i1.197

The problem phenomenon that occurs is that the Bilahan sub-district does not have the facilities and infrastructure to manage household waste and household-like waste, there is a lack of socialization from the sub-district and district governments to the community, and there is a lack of public awareness regarding the cleanliness of the community environment. In Article 8 paragraph 2, the Regent is responsible for procuring land, facilities and infrastructure for managing household waste and similar types of household waste in accordance with the provisions of statutory regulations. This research aims to find out how implementation is, the factors that influence implementation and what efforts are made to overcome inhibiting factors in implementation. This research uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data source was taken through a sampling technique, namely purposive sampling, totaling 12 people. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. And using data credibility tests is carried out, among other things, by extending observations, increasing persistence in research, triangulation, negative case analysis, using reference materials and holding member checks. The results of the research show that the implementation of Tapin Regent Regulation Number 22 of 2018 concerning Regional Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste in Lokpaikat District, Tapin Regency (Case Study of Bilahan Subdistrict) is not yet good, there are 6 sub-variables and 14 indicators, 10 indicators are not yet good and 4 indicators are quite good. The indicators that are quite good are goals, coordination, economic conditions and social conditions. Meanwhile, indicators that are not good are measures of success, human resources, budget resources, implementer time resources, formal organization, informal organization, implementor response, problem cognition, cooperation, and political conditions. The driving factors are goals and coordination. Inhibiting factors are the absence of waste management facilities, lack of socialization and lack of public awareness. The researcher's suggestion to the Head of the Land and Environment Service is to carry out regular outreach through the sub-districts and sub-districts/villages, the head of the Bitahan Village, Lokpaikat District, Tapin Regency so that they can allocate the budget for waste management facilities and the community is expected to have awareness and cooperation regarding waste management.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAAN PASIEN DI PUSKESMAS ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Anshari, M. Ridha; Arlan, Agus Sya’bani; Widiyanti, Nina
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.915

Pelayanan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kegiatan berbasis jasa, sehingga pemerintah dan lembaga swasta harus memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik harus mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, berbagai permasalahan masih sering muncul dalam pelaksanaannya, seperti minimnya fasilitas kursi tunggu di Puskesmas yang menyebabkan ketidaknyamanan, terutama saat terjadi lonjakan jumlah pasien. Selain itu, sistem antrean manual sering kali memperpanjang waktu tunggu dan menurunkan efisiensi pelayanan, sedangkan halaman Puskesmas yang belum dilengkapi paving menyebabkan area menjadi berlumpur dan tidak nyaman, khususnya di musim hujan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan dan menguji hubungan antarvariabel. Data dikumpulkan melalui angket dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi α = 10% (0,10) dengan derajat bebas (db) = 97, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,290, sedangkan nilai t hitung sebesar 49,889 (49,889 > 1,290). Hal ini mengindikasikan hubungan signifikan antara kualitas pelayanan (X) dengan kepuasan pasien (Y). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,758 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 57% terhadap kepuasan pasien. Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah Y = -0,186 + 0,876X, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kualitas pelayanan memberikan kontribusi sebesar 0,876 terhadap kepuasan pasien. Pegawai di Puskesmas Angkinang diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien serta mencapai target organisasi. Selain itu, penting bagi pegawai untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan pasien, meskipun kualitas pelayanan telah terbukti memiliki pengaruh signifikan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain guna memperluas cakupan kajian terhadap kepuasan pasien.

EFEKTIVITAS APLIKASI JAMSOSTEK MOBILE (JMO) DALAM PROSES PENCAIRAN JAMINAN HARI TUA (JHT) KEPADA PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Safitri, Nor; Arlan, Agus Sya’bani; Urahmah, Nida
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.941

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) memudahkan para pesertanya dengan meluncurkan aplikasi milik mereka yaitu Jamsostek Mobile (JMO). Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa yang menjadi permasalahan berkaitan dengan kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi jamsostek mobile (JMO), Aplikasi JMO sering mengalami kegagalan login,masalah teknis,batasan saldo JHT untuk pencairan melalui JMO, kererbatasan perangkat seluler, kurangnya keterampilan teknologi, koneksi internet yang kurang stabil dan kesalahan input data, dan pada proses pemindaian wajah sering mengalami kegagalan,sedangkan batas kegagalan dalam pemindaian hanya tiga kali,maka akun JMO peserta otomatis diblokir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Jamsostek Mobile Application (JMO) dalam pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, khususnya deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Identifikasi sumber data melalui purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Metodologi analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, perumusan kesimpulan, dan verifikasi. Dan uji kredibilitas dilakukan dengan keterpercayaan penelitian, keteralihan, kebergantungan, kepastian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dalam proses pencairan jaminan hari tua (JHT) kepada peserta BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama,sub variabel tingkat keberhasilan program diketahui pada indikator kemampuan operasional dalam program sudah efektif, Kedua,sub variabel keberhasilan sasaran pada indikator pertama yaitu pencapaian program cukup efektif dan indikator kedua yaitu kebijakan prosedur sudah efektif, Ketiga sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator pertama yaitu kepuasan yang dirasakan belum efektif dan Indikator kedua yaitu kualitas yang dihasilkan masih belum efektif, keempat,,sub variabel tingkat input dan output pada indikator pertama yaitu Efisien belum efesien dan indikator kedua efektif belum efektif, kelima,sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh pada indikator pertama yaitu penilaian, belum efektif dan indikator kedua yaitu Efektivitas Organisasi ini belum efektif. terdapat faktor pendukung yaitu masyarakat pengguna aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) mudah memahami mekanisme pencairan jaminan hari tua (JHT). Disisi lain terdapat faktor penghambat Masyarakat Pengguna aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dalam proses pencairan jaminan hari tua bagi yang tua tidak paham dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) ini karena masyarakat yang lanjut usia (lansia) tidak bisa dalam menggunakan aplikasi ini sehingga mereka saat pengisian data bisa salah salah dalam mengisi data di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dan Risiko foto biometrik yang gagal sebanyak 3 kali yaitu terjadi kegagalan sebanyak 3 kali akan terblokir akun peserta tersebut cara membuka nya yaitu mendatangi Kantor di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERSURATAN ELEKTRONIK (SIAPe) PADA KANTOR KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN Nufus, Hayati; Arlan, Agus Sya’bani; Gunade, Djayeng Turano
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1350

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Persuratan Elektronik (SIAPe) di Kantor Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Meskipun sistem ini telah digunakan agar mempermudah pengelolaan surat masuk, keluar, dan disposisi, pelaksanaannya masih menemui berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, gangguan server, serta permasalahan dalam ditribusi disposisi surat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam terhadap duabelas informan terpilih, serta dokumentasi, dan dianalisis melalui model interaktif Miles & Huberman. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum SIAPe telah berjalan efektif, ditunjukkan oleh dukungan (support) dari pimpinan dan pegawai, serta sosialisasi yang cukup maksimal. Pada aspek capacity, tersedianya sumber daya manusia dan anggaran sudah memadai, walau masih diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi. Dari sisi value, SIAPe memberikan manfaat yang signifikan seperti efisiensi kerja dan kemudahan pencarian data. Faktor pendukung mencakup kompetensi SDM, sedangkan hambatan seperti distribusi disposisi yang belum tepat dan jaringan tidak stabil sebagian besar berasal dari faktor eksternal. Oleh karena itu, penguatan SOP serta juga peningkatan infrastruktur sangat diperlukan agar sistem bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

PERFORMANCE OF PUBLIC SERVICES IN LAND OFFICE HULU SUNGAI SELATAN DISTRICT Arlan, Agus Sya’bani
Al Iidara Balad Vol. 2 No. 2 (2020): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.2.2.24

Performance is the work result in quality and quantity that can be achieved by an employee in carrying out his main duties and functions as an employee in accordance with the responsibilities assigned to or assigned to him. The performance of public services at the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency is basically a form of service accountability in the land sector for the people in Hulu Sungai Selatan Regency in accordance with the vision and mission it carries. The purpose of this study is to determine the performance of public services that have been implemented by the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency, and to determine the factors inhibiting the performance of public services provided by the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency, and to analyze public service performance models in the Office. Hulu Sungai Selatan Regency Land. This research uses a qualitative approach with qualitative descriptive research type. The technique of collecting data by means of interviews, observation and documentation, with the technique of determining informants purposively so that there are 10 informants. As well as data analysis techniques using data reduction, data presentation and verification. The performance of public services at the Head of Land Affairs Office of Hulu Sungai Selatan Regency shows that the value is already good, with descriptions or details, namely that there are 2 (two) indicators that get good points, and 4 (four) indicators score quite good, and 4 (four) indicators get points yet / no / not good. The responsiveness subvariable on the indicators of agenda setting and service priorities is quite good in regulation, direction and implementation, and indicators of developing service programs are quite good. The responsibility sub-variable on the indicators of the easy service administration process is good, as well as the indicators for fast and precise administrative processes that are also good. In the accountability subvariable, the public accountability indicator is quite good, and the service process openness indicator is not good. The productivity sub-variable for the total production indicator is not good, and the quality production indicator is also not good, the service performance sub-variable in the service apparatus attitude indicator is quite good, and in the analysis indicator the results of public satisfaction are not good. The inhibiting factors for public services at the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency are caused by: the community, the lack of a process of socialization and legal counseling to the community, bureaucracy, facilities and infrastructure, and law enforcement. Supporting factors are the availability of reliable Human Resources in several fields / divisions and the support of the Central Government and Regional Government in the form of regulations. Performance models of the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency in public services in its territory, namely in maximizing the mass certification program through Computerized Land Office (KKP) programs, People's Service for Land Certificates (Larasita) and has continued in the form of Complete Systematic Land Registration (PTSL) ), and conduct legal education in the land sector, especially regarding the registration of land rights and public services as a form of community service. In an effort to improve the performance of public services at the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency, the author provides the following suggestions: The government needs to be more intensive in providing counseling and outreach to the community through both printed and electronic media in order to guarantee legal certainty for their land rights. Increase the budget for the implementation of mass land rights certification without charge or for free or in other public services.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search