Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Fridawati, Titit
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Fridawati, Titit; Gunawan, Khairol; Rizal, Agus; Andriani, Cut Yessi; Rozi, Fahrul; Fadillah, M. Surya; Iskandar, Dedi; Muliadi; Ridwan, M. Arif; Ramadhan, Rafsanjani; Irhami; Ramadhani, Maudy
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i2.67

Abstract

Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung ke lapangan serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun ini belum sepenuhnya efektif. Faktor pendukung utama adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan partisipasi beberapa kelompok masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan seperti kurangnya fasilitas pendukung, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah memiliki tujuan yang baik, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah di Aceh Barat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern Fridawati, Titit; Isan, Muhammad; Abdinur, Iswandi; Sugawa, Fauzan; Rafi, Muhammad; WN, Zubaidah; Aziz, Abdul; Rahmad, Yuli; Andika, Reza; Irfandi, Irfandi; Zulhazur, Zulhazur; Putra, Devi Yanda
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i1.101

Abstract

Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern merupakan topik yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Artikel ini membahas integrasi prinsip-prinsip hukum Islam, atau syariah, dengan hukum positif yang berlaku di banyak negara, dengan mempertimbangkan perbedaan fundamental antara kedua sistem tersebut. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perbedaan interpretasi syariah, isu hak asasi manusia, resistensi dari berbagai kelompok masyarakat, dan kebutuhan akan pelatihan serta pendidikan hukum yang memadai. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat juga menambah kompleksitas dalam penerapan hukum Islam. Artikel ini juga mengeksplorasi berbagai strategi untuk mengarahkan penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Strategi-strategi tersebut mencakup promosi dialog dan kolaborasi antara ulama, cendekiawan hukum, dan praktisi hukum; peningkatan pendidikan dan pelatihan hukum; pembaruan regulasi yang relevan; dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, penguatan lembaga syariah, partisipasi aktif masyarakat, dan kemitraan internasional juga diidentifikasi sebagai langkah penting dalam proses ini. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif, penerapan hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini menekankan pentingnya keseimbangan antara menghormati tradisi hukum Islam dan memenuhi standar hukum internasional untuk mencapai keadilan sosial dan harmoni dalam masyarakat.
Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana Fridawati, Titit; Gunawan, Khairol; Andika, Reza; Rafi, Muhammad; Ramadhan, Rafsanjani; Isan, Muhammad
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.149

Abstract

Penelitian ini mengkaji perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia melalui metode kajian pustaka, dengan fokus pada literatur hukum pidana klasik dan kontemporer. Dalam hukum pidana Indonesia, teori pertanggungjawaban pada awalnya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda, yang menekankan pada prinsip kesalahan individu. Namun, seiring waktu, teori ini mengalami transformasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Perubahan ini terlihat dalam adopsi teori-teori baru seperti strict liability dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih sesuai dengan kasus-kasus kompleks, seperti tindak pidana lingkungan dan kejahatan transnasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan teori-teori tersebut, seperti minimnya harmonisasi antara teori hukum yang berkembang dan praktik peradilan yang konservatif. Selain itu, regulasi yang belum memadai dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep-konsep modern menjadi hambatan signifikan. Meski demikian, prospek positif muncul melalui penguatan pendekatan keadilan restoratif dan peningkatan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang relevan dan adaptif penting untuk memastikan sistem hukum pidana Indonesia mampu menjawab tantangan hukum masa kini. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembaruan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Abdinur, Iswandi Abdul Aziz Andika, Reza Andriani, Cut Yessi Dedi Iskandar Fadillah, M. Surya Fahrul Rozi Gunawan, Khairol Irfandi Irfandi, Irfandi Irhami Isan, Muhammad M. Rafi Muliadi Putra, Devi Yanda Rahmad, Yuli Ramadhan, Rafsanjani Ramadhani, Maudy Ridwan, M. Arif Rizal, Agus Sugawa, Fauzan WN, Zubaidah Zulhazur, Zulhazur