Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Fridawati, Titit; Gunawan, Khairol; Rizal, Agus; Andriani, Cut Yessi; Rozi, Fahrul; Fadillah, M. Surya; Iskandar, Dedi; Muliadi; Ridwan, M. Arif; Ramadhan, Rafsanjani; Irhami; Ramadhani, Maudy
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i2.67

Abstract

Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung ke lapangan serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun ini belum sepenuhnya efektif. Faktor pendukung utama adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan partisipasi beberapa kelompok masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan seperti kurangnya fasilitas pendukung, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah memiliki tujuan yang baik, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah di Aceh Barat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern Gunawan, Khairol; Rizal, Agus; Andriani, Cut Yessi; Rozi, Fahrul; Fadillah, M. Surya; Iskandar, Dedi; Muliadi, Muliadi; Ridwan, M. Arif; Ramadhan, Maidy; Ramadhan, Rafsanjani
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i1.91

Abstract

Peradilan Islam telah mengalami transformasi yang signifikan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum Islam dalam konteks zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum Islam dalam masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peradilan Islam beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern, serta untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum Islam dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penegakan hukum Islam dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi transformasinya dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan Islam telah mengalami transformasi signifikan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern. Terdapat upaya untuk memperbarui prosedur hukum Islam agar lebih sesuai dengan konteks zaman, namun tantangan dalam implementasinya masih ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui sistem peradilan Islam agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern. Transformasi peradilan Islam memerlukan kolaborasi antara otoritas keagamaan dan lembaga negara serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses penegakan hukum.
Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Iskandar, Dedi; W.N, Zulbaidah; Almanda, Angga; Abdinur, Iswandi; Putra, Devi Yanda; Andriani, Cut Yessi; Zulhazrul, Zulhazrul
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.147

Abstract

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya (nullum crimen, nulla poena sine lege). Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun, perkembangan kejahatan modern seperti kejahatan siber, tindak pidana transnasional, dan kompleksitas hukum internasional memunculkan tantangan baru dalam penerapan asas legalitas. Ketidakjelasan perumusan undang-undang, keterbatasan regulasi, dan kebutuhan fleksibilitas hukum menjadi isu yang memengaruhi efektivitas asas ini.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teori asas legalitas, tantangan dalam penerapannya, serta langkah-langkah untuk memperkuat relevansinya di era hukum modern. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, penelitian ini mengkaji literatur hukum, putusan pengadilan, dan norma internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas memerlukan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, peningkatan kompetensi aparat hukum, dan harmonisasi dengan hukum internasional.  Kesimpulannya, meskipun asas legalitas menghadapi tantangan, upaya reformasi dan adaptasi yang tepat dapat menjadikannya tetap relevan sebagai landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.