Faradina, Felly
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS TENTANG PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR REKAN NOTARIS SEBAGAI DAMPAK DARI PENETAPAN TARIF JASA NOTARIS DIBAWAH STANDAR Faradina, Felly
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i02.1013

Abstract

Notaris Sebagai salah satu profesi Hukum harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Namun seiring ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para Notaris untuk melakukan segala cara dalam rangka mendapatkan klien secara instan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik yang berakibat pada timbulnya persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Didalam praktek terdapat berbagai bentuk dari persaingan tidak sehat tersebut seperti mempromosikan Jabatan baik melalui medin cetak atau elektronik, atau penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar Penetapan tarif dibawah standar bisa dilakukan oleh Notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti Developer, Bank, Bank Perkreditan Rakyat. Dalam kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh Notaris dan biasanya Notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Merujuk pada ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif dibawah standar dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Notaris, lalu bagaimanakah bentuk dan cara persaingan antar Notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, dan bagaimanakah akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan Notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar. Penelitian menghasilkan bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif dibawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Dan kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal itu tetap dilakukan juga dapat merugikan konsumen karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan.
Kelebihan, Kelemahan, dan Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Bagi UMKM dalam Perspektif Hukum Financial Technology Sari, Yuliana Indah; Faradina, Felly; Erlina, Erlina

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.981

Abstract

Akhir-akhir ini pesatnya dunia bisnis, membuat pelaku bisnis UMKM menggunakan aplikasi Finansial Technology atau Fintech. Fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu bentuk aplikasi Fintech ialah Pinjaman Online atau Peer To Peer Lending. Pinjaman ini dilakukan tanpa bertatap muka dan hanya terintegrasi dengan jaringan internet. Pemilihan Peer To Peer Lending di kalangan UMKM karena menawarkan beberapa keunggulan-keunggulan, seperti prosesnya yang cepat, serta tidak diwajibkan adanya agunan. Namun kenyataannya keunggulan yang ditawarkan, tidak sebanding dengan kelemahan dan hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk itu penelitian ini bertujuan. Pertama, untuk mengetahui bagaimana kelebihan, dan Kelemahan dalam Penggunaan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) bagi UMKM. Kedua, bagaimana Hambatan Penggunaan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) bagi UMKM dalam Perpektif Hukum Finansial Technology. Penelitian ini menggunakan metode normative, yaitu dengan mengkaji studi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 dan Nomor : 10/POJK.05/2022. Adapun yang menjadi hasil penelitian dalam penelitian ini. Pertama : kelebihan menggunakan pinjaman online, proses pengajuannya singkat, tidak adanya agunan, pinjaman diberikan paling banyak RP. 2.000.000.000 (2 Miliar). Kelemahan Peer To Peer Lending yakni suku bunga pinjamannya dapat melonjak sewaktu-waktu, tanpa adanya pemberitahuan, mampu membuka peluang bagi debitur melakukan cidera janji. Hambatan penggunaan Peer To Peer Lending bagi UMKM ialah banyaknya UMKM yang terjebak pada platform Peer To Peer Lending yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan
Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Mdta Al Muslim Di Masjid Fastabikul Khairat: Upaya Membangun Peradaban Melalui Masjid Di Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar Faradina, Felly; Erlina, Erlina; Pebrian, Rojja; Fazira, Mela Aura; Zulhendrawan, Zulhendrawan
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1881

Abstract

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al Muslim yang berada di lingkungan Masjid Fastabikul Khairat, Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dasar agama Islam bagi anak-anak. Namun, kegiatan pendidikan yang telah berjalan belum didukung oleh badan hukum, sehingga menimbulkan kendala dalam aspek legalitas, pendanaan, dan kerja sama dengan pihak eksternal. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan, pendampingan, serta bantuan pendirian Yayasan sebagai badan hukum yang menaungi MDTA Al Muslim secara legal, terorganisasi, dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendampingan yang diawali dengan observasi, sosialisasi pendirian Yayasan, hingga pelaksanaan rapat pendirian Yayasan bersama pengurus masjid, guru, tokoh masyarakat, dan wali santri. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya Yayasan sebagai badan hukum pendidikan. Pendirian Yayasan MDTA Al Muslim diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme pengelolaan pendidikan berbasis masjid, serta membuka akses yang lebih luas terhadap dukungan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, program ini berkontribusi dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pendidikan Islam dan pembangunan peradaban masyarakat secara berkelanjutan.
Sosialisasi Pentingnya Memahami Hukum Waris Guna Menghindari Perselisihan Antara Ahli Waris Pada Jama’ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Pekanbaru Erlina, Erlina; Faradina, Felly; Sholeh, Ahmad; Rosmanita, Rosmanita; Astiani, Della Putri
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v7i1.1936

Abstract

Pemahaman terhadap hukum waris merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan pembagian harta peninggalan dan keharmonisan hubungan keluarga. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pengaturan dan hak-hak ahli waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut juga ditemukan pada Jama’ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin Pekanbaru, di mana sebagian besar anggota belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum waris, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antar ahli waris. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya memahami hukum waris guna mencegah konflik keluarga. Materi yang disampaikan mencakup tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, beserta prinsip, asas, dan unsur-unsur penting di dalamnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan Jama’ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum waris, mampu menentukan sistem hukum yang sesuai dengan keyakinan dan adat yang dianut, serta mengimplementasikannya secara adil sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan antar ahli waris di kemudian hari.