Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Mas’ud, Fadil
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Alang, Dessy M; Tapatab, Shintya M; Nomleni, Hanani R; Maran, Yohana S. R; Kamola, Ledrik A. W; Mnanu, Nafsyan A; Mas’ud, Fadil
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4746

Abstract

Pada kajian ini membahas secara yuridis ketentuan larangan pekerja anak dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Larangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara integral dengan Pasal 69 dan 70 yang memberikan pengecualian terbatas dalam bentuk pekerjaan ringan dan aktivitas pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prinsip perlindungan anak, serta sinkronisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional seperti Konvensi ILO No. 138, No. 182, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi Indonesia telah sejalan dengan standar internasional, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan di sektor informal, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Selain itu, dampak pekerja anak terhadap tumbuh kembang fisik, emosional, dan pendidikan sangat signifikan dan dapat menghambat masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan transformatif yang mencakup edukasi publik, jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan perluasan akses pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 68 dapat berjalan lebih efektif sebagai instrumen perlindungan anak dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia Banola, Arnoldus Jansen Patrio; Imut, Basilika Riskiana; Klau, Cesilia Lucia; Totnay, Christafora Caeselia; Mas’ud, Fadil; Wunu, Maria Anjelina Wesa
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4949

Abstract

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya sistematis untuk menyelaraskan norma hukum agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, atau kekosongan hukum antar peraturan di berbagai tingkat dan sektor. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang kompleks dan majemuk, proses harmonisasi menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Namun, hingga kini masih ditemukan berbagai permasalahan seperti disharmonisasi secara vertikal dan horizontal, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas pembentukan peraturan yang tidak selalu sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penyebab disharmonisasi meliputi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya evaluasi terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti penguatan peran lembaga harmonisasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta perencanaan legislasi yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan. Melalui langkah-langkah tersebut, harmonisasi diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem hukum nasional yang lebih konsisten, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Implemnetasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Wangku, Juliano A; Taolin, Ainu P; Ola, Maria F. A. L; Tenmau, Delprila G; Kares, Antonius P; Mas’ud, Fadil
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2025): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v2i3.305

Abstract

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menimbulkan banyak polemik. Hal ini diakibatkan karena proses revisi undang-undang ini dianggap minim partsipasi masyarakat dan tidak memuat unsur tranparansi di dalamnya. Artikel bertujuan untuk melihat seberapa jauh implementasi prisnip meaningfill participation atau partisipasi masyarakat dalam proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menggunakan metode penelitian yurudis normative artikel ini akan membahas secara khusus tentang konsep meaningfull participation dalam proses pembentukan dan revisi undang-undang, membandingkan peran TNI pada masa orde baru dan masa reformasi serta peluang perluasaan jabatan sipil TNI pasca revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, juga melihat implementasi prinsip meaningfull participation dalam proses revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
The Function Of Women's Involvement As Government Employees From The Perspective Of Feminism And Islamic Law Harsya, Rabith Madah Khulaili; Mas’ud, Fadil; Syafrullah, Muhammad Deddy; Winarto, Tri; Ismail, Ismail
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18674

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menguraikan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu fungsi keterlibatan perempuan sebagai pegawai pemerintah yang dikaji dari perspektif feminisme dan hukum Islam. Penelitian ini juga memperlihatkan keunggulan keterlibatan perempuan dalam instansi pemerintah dan keunggulan perempuan dibandingkan laki-laki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber tidak langsung yaitu buku, artikel ilmiah, majalah, dan website terpercaya. Data yang peneliti peroleh diklasifikasikan menurut bidang sebelumnya, dipilih, direduksi, dideskripsikan, dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berawal dari keresahan sebagian perempuan yang perannya terdegradasi. Untuk meluruskan hal tersebut maka peneliti menyusun artikel ini yang akan membahas secara komprehensif tentang fungsi keterlibatan perempuan sebagai pegawai pemerintah dari perspektif feminisme dan hukum Islam. Penelitian ini juga menunjukkan keuntungan keterlibatan perempuan di instansi pemerintah dan keuntungan perempuan dibandingkan laki-laki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber tidak langsung yaitu buku, artikel ilmiah, majalah, dan website terpercaya. Data yang peneliti peroleh diklasifikasikan menurut bidang sebelumnya, dipilih, direduksi, dideskripsikan, dan ditarik kesimpulan. Hasil dalam artikel ini menunjukkan Feminisme dan Islam sama-sama memiliki pemikiran yang sama jika dilihat dari segi peran antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Untuk mendukung pendapat tersebut, pada tahap implementasi perlu adanya kebijakan yang mendukung kedua perspektif tersebut dan mendorong peran perempuan agar lebih besar di berbagai sektor. Kebijakan pelibatan sejumlah perempuan sebagai pegawai di instansi pemerintah merupakan salah satunya. Dengan adanya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan di instansi pemerintah, peneliti dapat meningkatkan instansi karena dari segi hormon, sikap, dan pemikiran yang berbeda jika dikolaborasikan dengan baik dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan.
Co-Authors Alang, Dessy M Banola, Arnoldus Jansen Patrio Harsya, Rabith Madah Khulaili Imut, Basilika Riskiana Ismail Ismail Kamola, Ledrik A. W Kares, Antonius P Klau, Cesilia Lucia Maran, Yohana S. R Mnanu, Nafsyan A Nomleni, Hanani R Ola, Maria F. A. L Syafrullah, Muhammad Deddy Taolin, Ainu P Tapatab, Shintya M Tenmau, Delprila G Totnay, Christafora Caeselia Wangku, Juliano A Winarto, Tri Wunu, Maria Anjelina Wesa